JERNIH — Uni Eropa (UE) resmi meluncurkan proses aksesi keanggotaan bagi Ukraina dan Moldova pada Senin (15/06/2026). Langkah formal ini mewajibkan kedua negara berkomitmen melakukan reformasi politik selama bertahun-tahun.
Bagi Ukraina, proses kompleks ini harus dimulai di tengah perjuangan mereka menghadapi invasi Rusia yang telah berlangsung lebih dari empat tahun. Kyiv memandang keanggotaan Uni Eropa bukan sekadar kerja sama ekonomi, melainkan sebagai jaminan keamanan mutlak dan jangkar utama untuk menyelaraskan diri dengan nilai-nilai Barat.
Menandai momen bersejarah tersebut, Wakil Perdana Menteri Ukraina, Taras Kachka, menghadiri konferensi antarpemerintah di Luxembourg guna memulai pembicaraan teknis untuk menyelaraskan hukum, standar, dan nilai-nilai Ukraina dengan blok yang beranggotakan 27 negara tersebut.
“Agresi terhadap Ukraina dan ancaman terhadap Eropa adalah kebijakan permanen Rusia. Itulah mengapa kita harus bersatu. Itulah mengapa kita membutuhkan aksesi yang lebih cepat dan sangat komprehensif ke Uni Eropa,” ujar Kachka kepada para jurnalis.
Meskipun proses ini resmi dimulai, muncul kekhawatiran besar di internal Uni Eropa mengenai kesiapan Ukraina, terutama terkait implikasi keamanan mengingat konflik dengan Rusia masih membara ditambah klaim Moskow atas aneksasi lima wilayah Ukraina.
Sebenarnya, jaminan keamanan terbaik bagi Ukraina adalah menjadi anggota aliansi militer NATO. Namun, pemerintahan Donald Trump di Amerika Serikat dengan tegas menyatakan bahwa hal tersebut tidak akan terjadi, sementara negara-negara anggota NATO lainnya juga sangat berhati-hati selama konflik dengan Rusia masih berlangsung.
Runtuhnya Veto Hungaria
Jalur Ukraina menuju Uni Eropa yang lama mandek akhirnya terbuka lebar berkat perubahan peta politik di Hungaria. Sebelumnya, proses aksesi ini terus-menerus DI-VETO oleh Hungaria di bawah Perdana Menteri Viktor Orban, yang rezim iliberalnya dianggap sebagai sekutu terkuat Rusia di Eropa.
Namun, peta politik berubah total setelah Orban kalah dalam pemilu pada April 2026 lalu. Suksesornya, Péter Magyar, memilih haluan politik yang berbeda. Minggu lalu, PM Péter Magyar setuju untuk mencabut veto Hungaria terhadap pencalonan Ukraina agar Hungaria bisa segera kembali ke arus utama kebijakan Uni Eropa.
Langkah taktis pencabutan veto ini terjadi tak lama setelah Brussels setuju untuk mencairkan dana Uni Eropa milik Hungaria sebesar lebih dari €16 miliar (sekitar $18 miliar) yang sempat dibekukan.
Di sisi lain, Rusia juga terus berusaha menjaga Moldova agar tetap berada dalam orbit pengaruhnya. Tahun lalu, Moskow bahkan dituduh melancarkan kampanye disinformasi berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk memengaruhi pemilu di Moldova, meskipun akhirnya pemilu tersebut tetap dimenangkan oleh inkumben yang pro-Barat.
Untuk bisa resmi bergabung dengan Uni Eropa, negara kandidat harus menyelesaikan negosiasi di 35 bidang kebijakan (bab/chapters), mulai dari sektor pertanian, perpajakan, energi, hingga perdagangan—sebuah proses birokrasi yang normalnya memakan waktu bertahun-tahun.
Pada pertemuan hari kemarin, Uni Eropa resmi membuka 5 bab kunci yang dikelompokkan sebagai “klaster mendasar” (fundamental clusters), yaitu Peradilan dan Hak-Hak Fundamental (Judiciary and Fundamental Rights); Keadilan, Kebebasan, dan Keamanan (Justice, Freedom and Security); Pengadaan Publik (Public Procurement); Statistik (Statistics) dan Kontrol Keuangan (Financial Control).
Klaster awal ini sengaja dibuka paling pertama karena beberapa negara Uni Eropa masih sangat mengkhawatirkan kemampuan serta keseriusan Ukraina dalam memberantas korupsi di dalam negerinya. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa yang baru, Kaja Kallas, menyebut dimulainya proses ini sebagai “pencapaian besar” (major milestone).
Mengingat urgensi keamanan di Eropa, beberapa negara mendesak agar Ukraina dimasukkan secepat mungkin. Bulan lalu, Kanselir Jerman Friedrich Merz mendesak para mitra Uni Eropa untuk mempertimbangkan opsi “Keanggotaan Rekanan” (associate membership) bagi Ukraina demi memberikan napas baru bagi pembicaraan damai untuk mengakhiri perang empat tahun dengan Rusia.
Negara seperti Prancis dan Belanda sempat mengusulkan jalan pintas alternatif agar Ukraina bisa masuk ke lingkaran Uni Eropa lebih cepat, namun tanpa hak penuh sebagai anggota reguler.
Kendati demikian, para pejabat Uni Eropa dan negara-negara lain yang saat ini sedang mengantre untuk bergabung tetap bersikeras bahwa proses ini harus berbasis prestasi (merit-based) dan hasil akhirnya tidak boleh kurang dari keanggotaan penuh (full membership).
