KPK kembali guncang Sumatra Selatan lewat OTT ke-12 tahun ini. Bupati Muara Enim Edison beserta 9 orang lainnya diamankan di Jakarta dan Sumsel dengan bukti ratusan juta rupiah.
WWW.JERNIH.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan taringnya lewat operasi senyap di daerah. Dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar, lembaga antirasuah ini berhasil mengamankan Bupati Muara Enim, Edison.
Penangkapan yang dilakukan di dua wilayah sekaligus, yaitu Jakarta dan Sumatra Selatan, menambah panjang daftar kepala daerah Kabupaten Muara Enim yang harus berurusan dengan hukum akibat tersandung kasus korupsi.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, operasi tangkap tangan ini berkaitan erat dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa suap proyek pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim. Secara spesifik, KPK mengendus adanya komitmen fee ilegal atau aliran dana penyuapan yang menyasar pengadaan-pengadaan di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim.
Dalam operasi tertutup tersebut, tim satgas KPK mengamankan total 10 orang. Komposisinya terbagi rata, yakni 5 orang dari unsur Pemkab Muara Enim (termasuk Bupati Edison) dan 5 orang lainnya berasal dari pihak swasta selaku kontraktor atau rekanan penyedia proyek.
Mengenai nilai transaksi haram tersebut, KPK memang belum merinci secara keseluruhan formula anggaran proyek yang dimainkan. Namun, sebagai bukti awal perbuatan culas tersebut, tim penindakan KPK berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai senilai ratusan juta rupiah yang diduga merupakan bagian dari realisasi suap dari pihak swasta.
Pihak KPK membenarkan adanya penindakan hukum tersebut secara langsung. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa tim satgas bergerak cepat mengamankan para pihak dan langsung melakukan penyegelan aset di lapangan demi mengamankan barang bukti agar tidak dimanipulasi atau dihilangkan. Ruangan yang disegel secara ketat oleh petugas di antaranya adalah Ruang Perencanaan, Ruang Sarana dan Prasarana, Ruang Sekretaris, Ruang Keuangan, serta Ruang Bidang Kebudayaan di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Muara Enim.
“Dalam perkara ini, dugaan penerimaan yang dilakukan oleh Bupati terkait dengan pengadaan-pengadaan di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim,” ujar Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK.
BACA JUGA: Terjaring OTT KPK, Ruang Kerja Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Resmi Disegel
Lebih lanjut, KPK mengonfirmasi bahwa penindakan ini merupakan OTT ke-12 yang dilancarkan sepanjang periode tahun ini. Setelah melakukan pemeriksaan intensif dan gelar perkara (ekspose), KPK memastikan kasus ini telah resmi dinaikkan dari tahap penyelidikan ke penyidikan, diikuti dengan penetapan sejumlah pihak sebagai tersangka.
Di balik perkara suap bernilai ratusan juta yang menjeratnya, Edison dikenal memiliki rekam jejak panjang sebagai birokrat tulen, salah satunya pernah memimpin Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Palembang. Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan secara resmi ke sistem e-LHKPN KPK, total harta kekayaan bersih Edison tergolong sangat fantastis, yakni mencapai Rp16.030.192.000.
Menariknya, dalam laporan tersebut ia tercatat sama sekali tidak memiliki utang sepeser pun. Rinciannya tanah dan bangunan: Rp14.180.192.000. Aset ini menjadi kontributor terbesar dari kekayaannya. Tanah dan bangunan milik Edison tersebar di beberapa area strategis Sumatra Selatan, seperti Kota Palembang, Kabupaten Banyuasin, dan Kota Prabumulih.
Kemudian alat transportasi dan mesin: Rp505.000.000, mencakup beberapa unit kendaraan roda empat, di antaranya Toyota Alphard dan Toyota Fortuner.
Ditambah harta bergerak lainnya: Rp705.000.000, kas dan setara kas: Rp140.000.000, serta harta lainnya: Rp500.000.000.
Edison belum pernah menjabat sebagai bupati atau kepala daerah sebelum periode ini. Ia adalah wajah baru di panggung eksekutif hasil kontestasi Pilkada Serentak. Dalam pilbup tersebut, ia maju diusung oleh Partai NasDem dan berpasangan dengan Ir. Hj. Sumarni, M.Si. (politisi PDIP) sebagai Wakil Bupati. Edison baru dilantik secara resmi sebagai Bupati Muara Enim definitif pada 20 Februari 2025.
Sebelum terjun ke politik praktis pada tahun 2024, ia memiliki rekam jejak karier yang sangat panjang sebagai birokrat tulen di lingkungan kementerian negara. Hampir seluruh masa dinasnya dihabiskan di bawah payung Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Beberapa jabatan strategis yang pernah diemban Edison semasa menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) antara lain Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Kota Palembang, juga Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan di Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Selatan (jabatan struktural terakhirnya sebelum pensiun dini/mundur untuk mencalonkan diri).(*)
BACA JUGA: Gebrakan Jumat Malam, Bupati Tulungagung Terjaring OTT KPK Terkait Suap Proyek
