Gerbong penasihat politik di Istana resmi bertambah. Masuknya nama Said Iqbal, pentolan Partai Buruh dan KSPI, menggenapi jajaran Penasihat Khusus Presiden Prabowo Subianto menjadi sembilan orang—jumlah yang terhitung gemuk bagi sebuah tim pembisik strategis.
WWW.JERNIH.CO – Masuknya Said Iqbal, yang ketua Partai Buruh juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menambah jadi sembilan orang penasihat khusus presiden. Jumlah yang terhitung banyak, di mana masing-masing penasihat tersebut umumnya hanya mewakili satu bidang saja.
Dalam menjalankan roda pemerintahan, seorang kepala negara membutuhkan masukan strategis yang cepat, objektif, dan lintas sektoral. Untuk itulah, Presiden Prabowo Subianto membentuk dan melantik jajaran Penasihat Khusus Presiden. Jabatan yang memiliki kedudukan setingkat menteri ini diisi oleh tokoh-tokoh senior dan pakar di bidangnya guna memastikan program-program strategis nasional berjalan tepat sasaran.
Berdasarkan regulasi yang berlaku (Perpres No. 137 Tahun 2024), tugas utama Penasihat Khusus Presiden adalah memberikan saran, pendapat, dan analisis kebijakan strategis secara langsung kepada Presiden.
Tugas ini memiliki karakteristik khusus:
Menjembatani Lintas Sektoral: Menangani urusan tertentu yang sifatnya mendesak atau di luar batasan birokrasi kaku kementerian/lembaga yang sudah ada.
Garis Komando Langsung: Mereka bertanggung jawab langsung kepada Presiden, dengan pelaporan tugas yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Kabinet.
Fokus pada Solusi Makro: Tidak mengeksekusi anggaran proyek, melainkan memberikan navigasi politik, ekonomi, sosial, dan keamanan agar kebijakan presiden tidak salah arah.
Pemerintahan Presiden Prabowo didukung oleh tokoh-tokoh kuat yang memegang portofolio spesifik. Berikut adalah daftarnya beserta persoalan nyata yang dihadapi bidang mereka saat ini:
Wiranto – Bidang Politik dan Keamanan
Menjaga stabilitas politik nasional di tengah polarisasi pasca-pemilu serta dinamika geopolitik global yang memanas (seperti ketegangan di Laut Natuna Utara). Penegakan hukum dan mitigasi konflik horizontal di daerah-daerah rawan juga menjadi prioritas yang membutuhkan penanganan sensitif.
Luhut Binsar Pandjaitan – Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan
Sistem birokrasi Indonesia masih menghadapi ego sektoral dalam integrasi data. Tantangan utamanya adalah mempercepat implementasi GovTech (transformasi digital pemerintahan) agar pelayanan publik bebas korupsi, efisien, sekaligus memperkuat pertahanan siber nasional dari ancaman peretasan data massal.
Dudung Abdurachman – Bidang Pertahanan Nasional
Mantan KASAD ini juga mengemban peran sebagai Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan. Persoalan utamanya adalah modernisasi Alutsista (Alat Utama Sistem Senjata) di tengah keterbatasan anggaran, serta mendorong kemandirian industri pertahanan dalam negeri agar tidak melulu bergantung pada impor. Walaupun kini ia sudah menjabat sebagai kepala KSP.
Purnomo Yusgiantoro – Bidang Energi
Indonesia tengah berkejaran dengan target transisi energi bersih (Net Zero Emission) sementara ketergantungan pada batu bara dan minyak bumi masih sangat tinggi. Penurunan lifting minyak nasional dan tata kelola subsidi energi agar tepat sasaran menjadi pekerjaan rumah yang sangat mendesak.
Muhadjir Effendy – Bidang Haji
Pelayanan ibadah haji setiap tahunnya selalu menghadapi dinamika besar, mulai dari manajemen kuota, antrean yang mengular puluhan tahun, hingga perlunya efisiensi biaya haji (BPIH) di tengah inflasi global tanpa menurunkan kualitas pelayanan medis dan akomodasi jamaah di Arab Saudi.
Terawan Agus Putranto – Bidang Kesehatan
Sektor kesehatan Indonesia masih berjuang melawan ketimpangan fasilitas medis antara kota besar dan daerah terpencil. Selain itu, ancaman penyakit tidak menular yang membengkakkan anggaran BPJS, kemandirian produksi obat dan alat kesehatan dalam negeri, serta reformasi sistem ketahanan kesehatan pasca-pandemi menjadi fokus utama.
Ahmad Dofiri – Bidang Keamanan, Ketertiban Masyarakat, dan Reformasi Kepolisian
Memulihkan dan menjaga tingkat kepercayaan publik (public trust) terhadap institusi kepolisian. Persoalan yang dihadapi mencakup pemberantasan judi online, peredaran narkoba skala besar, hingga penataan kultur internal kepolisian agar lebih mengayomi dan profesional dalam penegakan hukum.
Hasan Nasbi – Bidang Komunikasi
Di era digital, arus disinformasi, hoaks, dan misinformasi bergerak sangat cepat dan berpotensi memecah belah masyarakat. Tantangan bidang ini adalah membangun narasi komunikasi publik pemerintah yang transparan, edukatif, dan mampu menjangkau generasi muda (Gen Z dan Milenial) secara efektif.
Said Iqbal – Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh
Sebagai penasihat yang baru melengkapi jajaran ini, tantangan terbesarnya adalah merumuskan formula upah minimum yang adil bagi buruh namun tetap kompetitif bagi iklim investasi. Masalah pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di sektor manufaktur akibat guncangan ekonomi global, jaminan sosial pekerja, dan penciptaan lapangan kerja baru menjadi prioritas mutlak.(*)
BACA JUGA: Siap-siap Ketua Partai Buruh Said Iqbal Gabung ke Istana
