Airlangga mengingatkan pada para pemangku kebijakan untuk melakukan sosialisasi terlebih dulu agar program dapat tepat sasaran.
JERNIH- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan tidak ada pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Hal tersebut disampaikan Airlangga saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta, pada Selasa (16/7/2024).
“Tidak ada pembatasan BBM,” kata Airlangga memastikan.
Pihaknya masih mempersiapkan skenario program yang kemudian bakal dilaporkan ke Presiden RI Joko Widodo.
Selanjutnya Airlangga mengingatkan pada para pemangku kebijakan untuk melakukan sosialisasi terlebih dulu agar program dapat tepat sasaran.
“Saya minta untuk sosialisasi dulu agar tepat sasaran,” kata Airlangga lebih lanjut.
Menteri Airlangga mengadakan pertemuan dengan tiga menteri lainnya, yakni Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif.
Menurut Sakti, pertemuan tersebut membahas soal kebijakan BBM. Sakti juga menyebut jika tidak ada pembatasan BBM pada 17 Agustus 2024.
Sejalan dengan pernyataan Airlangga dan Sakti, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) juga mengatakan sejauh ini pemerintah belum membahas tentang kebijakan pembatasan pembelian BBM bersubsidi.
“Ndak, ndak, ndak. Belum ada pemikiran ke sana. Belum rapat juga,” kata Presiden ketika ditemui sebelum berangkat untuk kunjungan kenegaraan ke Uni Emirat Arab dari Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta, pada Selasa (16/7/2024).
Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut tentang wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi.
Luhut mengatakan, pemerintah menargetkan pengetatan penggunaan subsidi BBM mulai 17 Agustus 2024, sehingga dapat mengurangi jumlah penyaluran subsidi kepada orang yang tidak berhak.
Pernyataan itu dia sampaikan ketika membahas permasalahan penggunaan BBM yang berhubungan dengan defisit APBN 2024. Ia meyakini, dengan pengetatan penerima subsidi, pemerintah dapat menghemat APBN 2024. (tvl)
