Ribuan mahasiswa UI dan lintas perguruan tinggi lain memadati Bundaran HI. Mereka membawa delapan tuntutan pokok—mulai dari pemberantasan KKN hingga efisiensi anggaran—gerakan massa ini hadir untuk mengkontraskan euforia kemerdekaan dengan realitas sosial rakyat.
WWW.JERNIH.CO – Selasa, 18 Agustus 2026, sehari setelah peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, jalanan pusat ibu kota Jakarta kembali bergemuruh oleh gelombang aksi mahasiswa dan aliansi masyarakat sipil. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama berbagai simpul aliansi mahasiswa lintas kampus—seperti Politeknik Negeri Jakarta (PNJ), Institut Pertanian Bogor (IPB), hingga perwakilan BEM Seluruh Indonesia (BEM SI)—menggelar unjuk rasa berskala besar bertajuk #MerebutKemerdekaan.
Aksi yang dipusatkan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, ini diperkirakan melibatkan sekitar 3.000 hingga 5.000 massa yang terdiri dari mahasiswa, serikat buruh, organisasi pemuda, dan jaringan kelompok sipil. Di tengah riuhnya barisan massa yang membentangkan spanduk dan membakar semangat perlawanan, tampak sejumlah tokoh gerakan mahasiswa dan aktivis memimpin jalannya aksi, di antaranya Ketua BEM UI Yatalathof Ma’shum Imawan, Koordinator Pusat BEM SI, pimpinan aliansi BEM se-Jabodetabek, serta para perwakilan dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi yang secara bergantian menyampaikan orasi politik dari atas mobil komando.
Pemilihan Bundaran HI sebagai titik pusat aksi dilandasi oleh pertimbangan historis, simbolis, dan strategis yang matang. Berada tepat di jantung bisnis dan pemerintahan Jakarta yang menghubungkan Jalan MH Thamrin dan Jalan Sudirman, kawasan ini memberikan visibilitas maksimal agar pesan dan keresahan rakyat dapat digaungkan secara langsung kepada publik luas maupun para pembuat kebijakan di Gedung DPR dan Istana Negara.
Selain itu, penyelenggaraan aksi tepat sehari setelah perayaan resmi kenegaraan dimaksudkan sebagai bentuk refleksi kritis yang menohok; BEM UI ingin mengkontraskan euforia seremoni pejabat negara dengan kenyataan pahit yang dihadapi masyarakat di lapangan, seperti mahalnya harga kebutuhan pokok, ketimpangan sosial, dan ancaman terhadap kebebasan sipil. Bundaran HI juga dimaknai kembali sebagai panggung perlawanan historis tempat masyarakat menagih janji kedaulatan yang dinilai kian tergerus.
Dalam dokumen Executive Summary serta peryataan sikap resminya, BEM UI menyuarakan Delapan Tuntutan Utama yang merangkum berbagai persoalan mendesak bangsa.
Tuntutan pertama menuntut penghentian segala bentuk kebijakan otoriter dan penindasan negara terhadap rakyat sendiri guna menjamin hak dasar dan ruang hidup warga. Kedua, mahasiswa mendesak pemerintah melakukan tindakan tegas dan nyata dalam memberantas praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang dinilai semakin mengakar dalam sistem birokrasi pemerintahan.
Ketiga, mereka mendorong perwujudan reforma agraria sejati dengan memberikan pembagian serta pengelolaan tanah yang adil demi melindungi petani dan masyarakat adat dari Konflik Agraria dan penggusuran.
Pada sektor ekonomi dan kesejahteraan, tuntutan keempat mendesak pemerintah menekan harga kebutuhan pokok serta bahan bakar minyak (BBM) melalui penataan efisiensi anggaran demi melindungi daya beli masyarakat kecil.
Kelima, BEM UI menuntut evaluasi total terhadap seluruh Proyek Strategis Nasional (PSN) serta penghentian program-program yang dinilai bermasalah dan tidak efektif, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang berpotensi memboroskan anggaran daerah.
Tuntutan keenam menyuarakan pengembalian otonomi daerah secara utuh dengan menolak pemusatan kekuasaan di tingkat pusat serta menentang pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD).
Isu kemanusiaan dan penegakan hukum juga menjadi sorotan utama dalam dua tuntutan terakhir. Pada tuntutan ketujuh, massa mendesak pemerintah pusat untuk segera menetapkan status Bencana Nasional bagi wilayah-wilayah terdampak di Sumatra dan Flores guna mempercepat penanganan darurat, pemulihan sosial, serta rekonstruksi ekonomi warga.
Terakhir, tuntutan kedelapan menyoroti perlindungan ruang sipil dengan mendesak penghentian tindakan represif dan intervensi aparat TNI-Polri dalam urusan sipil, sekaligus menuntut pembubaran Batalyon Teritorial Pembangunan (Yon TP).
Aksi yang berlangsung tertib hingga sore hari ini mempertegas kembali peran mahasiswa sebagai pengawal demokrasi dan penyambung lidah masyarakat dalam memastikan makna kemerdekaan benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan rakyat Indonesia.(*)
BACA JUGA: Menggugat Stigma “Demo Rp 200 Ribu”, Saat Kritik Rakyat Disimplifikasi Menjadi Komoditas
