Chairil Gibran Ramadhan, Jaya Suprana, Neno Warisman, di antaranya, datang bukan hanya untuk mengenang sang komponis pejuang, tetapi untuk mendorong sesuatu yang lebih besar: menjadikan Mei sebagai “Bulan Ismail Marzuki”. Usulan itu mungkin terdengar sederhana. Tetapi sesungguhnya ia menyimpan kegelisahan panjang. Sebab negeri ini sering begitu mudah memberi nama jalan, gedung, atau taman untuk seorang tokoh, tetapi gagal merawat warisan pikirannya.
JERNIH– Ada bangsa yang kehilangan tanah. Ada bangsa yang kehilangan bahasa. Tapi ada pula bangsa yang pelan-pelan kehilangan ingatan. Dan bangsa yang kehilangan ingatan, cepat atau lambat, akan kehilangan dirinya sendiri.
Di tengah hiruk-pikuk politik harian, gaduh media sosial, dan industri hiburan yang makin bising tetapi sering kehilangan jiwa, nama Ismail Marzuki kembali disebut dengan nada yang berbeda. Bukan sekadar nostalgia. Bukan pula seremoni kosong. Melainkan sebagai upaya menyelamatkan ingatan kolektif Indonesia.
Selasa, 12 Mei 2026, sehari setelah ulang tahun kelahiran Ismail Marzuki yang ke-112, Auditorium Ki Nartosabdho di Kantor Pusat MURI/Jaya Suprana Institute, Kelapa Gading, Jakarta Timur, menjadi tempat berkumpul sejumlah tokoh budaya. Ada Chairil Gibran Ramadhan, Jaya Suprana, dan Neno Warisman. Mereka datang bukan hanya untuk mengenang sang komponis pejuang, tetapi untuk mendorong sesuatu yang lebih besar: menjadikan Mei sebagai “Bulan Ismail Marzuki”.
Usulan itu mungkin terdengar sederhana. Tetapi sesungguhnya ia menyimpan kegelisahan panjang. Sebab negeri ini sering begitu mudah memberi nama jalan, gedung, atau taman untuk seorang tokoh, tetapi gagal merawat warisan pikirannya.
Nama Ismail Marzuki memang sudah diabadikan menjadi Taman Ismail Marzuki sejak era Ali Sadikin. Ia juga sudah ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional pada 2004 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tetapi pertanyaan pentingnya: apakah bangsa ini benar-benar merawat Ismail Marzuki?
Sebab di balik lagu-lagu seperti “Gugur Bunga”, “Rayuan Pulau Kelapa”, “Halo-Halo Bandung”, atau “Indonesia Pusaka”, ada sejarah panjang tentang seorang seniman yang merekam denyut revolusi Indonesia dengan musik. Ismail Marzuki bukan sekadar pencipta lagu. Ia seperti arsip hidup republik muda.
Ketika republik ini berdarah, ia menulis “Gugur Bunga”. Ketika bangsa ini mencari cinta tanah air, ia melahirkan “Rayuan Pulau Kelapa”. Ketika romantisme kota dan manusia tumbuh, lahirlah “Juwita Malam”, “Aryati”, dan “Sabda Alam”. Bahkan sejarah sosial Islam Betawi pun terekam dalam “Selamat Hari Lebaran”.
Chairil Gibran Ramadhan—atau CGR—termasuk orang yang percaya bahwa kisah hidup Ismail Marzuki terlalu besar untuk dibiarkan mengendap dalam buku sejarah sekolah. Karena itu sejak 2011 hingga 2017, ia menulis riset dan skenario biopik Ismail Marzuki bersama Enison Sinaro dan Laora Arkeman. Sebuah pekerjaan panjang yang bahkan mendapat restu langsung dari Rachmi Aziah, putri tunggal Ismail Marzuki.
Tetapi justru di titik itulah ironi Indonesia terlihat begitu telanjang.
Rachmi Aziah pernah menyampaikan sesuatu yang memilukan. Pada masa Gubernur Sutiyoso, barang-barang peninggalan Ismail Marzuki diminta untuk dibawa ke TIM dengan janji akan dibuat Museum Ismail Marzuki. Namun museum itu tak pernah benar-benar ada. Barang-barang peninggalan sang komponis, menurut Rachmi, hanya diletakkan tanpa perawatan yang layak.
Lebih tragis lagi, ketika CGR mencoba melihat langsung benda-benda peninggalan itu, ia bahkan tidak diperkenankan oleh pengelola TIM.
Di negeri yang begitu gemar berbicara tentang nasionalisme, kisah Ismail Marzuki justru seperti berjalan tanpa rumah. Hambatan demi hambatan terus muncul. Proposal film dokumenter yang diajukan ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta pada 2018 kandas karena alasan administratif yang baru disampaikan di akhir proses. Ketika tim film mencoba mencari dukungan ke Jawa Barat—mengingat Ismail Marzuki pernah tinggal selama 10 tahun di Bandung dan menulis sejumlah lagu berlatar Pasundan—respons yang diterima justru jauh dari antusiasme kebudayaan.
Padahal, menurut pengakuan Iwan Piliang dari PPFN, naskah yang ditulis CGR sebenarnya sudah matang dan siap diproduksi. Tinggal menunggu keberanian negara untuk benar-benar bergerak.
Di situlah letak persoalan kebudayaan Indonesia hari ini. Kita sering merayakan budaya sebagai slogan, tetapi gagap ketika harus memperjuangkannya menjadi kebijakan konkret.
Maka pencanangan “Mei Bulan Ismail Marzuki” sesungguhnya bukan hanya soal seorang komponis. Ia adalah perlawanan terhadap lupa. Sebuah upaya agar republik ini tidak sepenuhnya tercerabut dari akar emosional dan artistiknya sendiri.
Apalagi Ismail Marzuki bukan tokoh kecil. Majalah Rolling Stone Indonesia pada 2008 memasukkannya ke dalam daftar “The Immortals: 25 Artis Indonesia Terbesar Sepanjang Masa”. Komponis kelas dunia Ananda Sukarlan bahkan menciptakan “Concertpo Marzukiana” berdasarkan lagu-lagunya.
Tetapi mungkin justru karena itulah Indonesia sering terlambat menyadari orang-orang besarnya sendiri.
Negeri ini kadang baru sadar nilai seorang tokoh ketika generasi yang mengenalnya sudah habis. Baru sibuk mencari arsip ketika peninggalannya tercecer. Baru berbicara tentang nasionalisme ketika rasa memiliki terhadap bangsanya sendiri mulai menipis.
Karena itu, mungkin benar apa yang diam-diam terasa dalam ruangan konferensi pers itu: bangsa ini tidak sedang sekadar memperingati Ismail Marzuki. Bangsa ini sedang mencoba menyelamatkan sebagian jiwanya sendiri. []
