Kebijakan raksasa tanpa uji percontohan hingga kerancuan fungsi konstitusional menandai titik nadir sistem presidensial kita. Dari balik deretan buku di Cikini, Feri Amsari dan koalisi masyarakat sipil menyodorkan cermin keras bagi penguasa.
WWW.JERNIH.CO – Ketika ruang parlemen kian senyap dari artikulasi oposisi yang riil, sebuah sinyal perlawanan pemikiran justru berhembus dari sudut jalan Cikini, Jakarta Pusat. Di sebuah toko buku legendaris—tempat yang secara historis menjadi peraduan literasi dan ide-ide radikal—sekelompok akademisi, pakar hukum, dan aktivis merapatkan barisan.
Pertemuan tersebut mencetuskan sebuah gagasan bernas sekaligus menampar realitas politik saat ini: pembentukan Kabinet Bayangan (Shadow Cabinet) versi Masyarakat Sipil. Inisiatif yang diusung oleh figur-figur seperti Feri Amsyari dan beberapa pemikir kritis yang selama ini vokal lewat berbagai media ini bukanlah aksi teatrikal politik. Langkah ini merupakan respons terukur atas kegelisahan mendalam terhadap praktik ketatanegaraan yang kian melenceng jauh dari azas presidensialisme murni.
Kabinet Gemuk
Dalam lanskap demokrasi yang sehat, oposisi adalah elemen vital penyeimbang (checks and balances). Namun, ketika koalisi pemerintahan membengkak ekstrem hingga menghasilkan kabinet super gemuk yang diisi lebih dari 100 pejabat dan menteri, fungsi kontrol DPR mendadak mandul dan tak lebih dari sekadar “stempel” legalitas bagi rancangan undang-undang serta kebijakan eksekutif.
Feri Amsari, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, membeberkan kaburnya batas antara eksekutif dan legislatif saat ini. Kerancuan fatal tampak ketika pimpinan DPR ikut campur dalam penyusunan kabinet eksekutif, anggota kabinet melapor kepada wakil ketua DPR, dan wakil ketua DPR justru menyampaikan laporan situasi kepada Presiden—padahal fungsi konstitusional dasarnya adalah mengawasi presiden.
Dalam titik nadir inilah gagasan Kabinet Bayangan dari Cikini menemukan urgensinya. Karena parlemen formal lumpuh oleh pragmatisme kekuasaan, masyarakat sipil (civil society) mengambil alih peran pengawasan publik (social control) berbasis kepakaran ilmiah.
Untuk memahami nilai strategis dari langkah ini, kita perlu membandingkan bagaimana kabinet bayangan bekerja di berbagai tradisi politik dunia. Dalam model parlementer seperti di Inggris, Australia, atau Kanada, partai oposisi utama menunjuk shadow ministers secara formal untuk menempel ketat portofolio menteri berkuasa, melakukan interpelasi, menyusun alternative policy papers, dan bersiap mengambil alih pemerintahan secara mulus jika pemerintah jatuh.
Sementara itu, dalam tradisi ekstra-parlementer masyarakat sipil seperti di Prancis, India, dan kini Indonesia, publik membangun kabinet bayangannya sendiri di tengah nihilnya oposisi partai.
BACA JUGA: Trump Siap Bersihkan Kabinet dari Penentang Perjanjian Damai Iran Termasuk Memecat Pete Hegseth
Pembeda Radikal
Meski demikian, Kabinet Bayangan Cikini membawa tiga pembeda yang sangat radikal. Pertama, kabinet ini secara sengaja tidak menunjuk sosok “presiden bayangan” demi menghindari prasangka manuver politik elektoral menuju 2029, sehingga fokusnya murni pada pengawalan kebijakan alih-alih perebutan takhta.
Kedua, alih-alih mengekor inefisiensi pemerintah, kabinet bayangan ini hanya diisi oleh 15 figur spesialis tandingan (zaken)—mulai dari pakar anggaran pertahanan, advokat kesehatan publik, hingga ahli pendidikan—yang membuktikan pesan kunci bahwa dengan 15 orang yang tepat dan kompeten, negara sebenarnya sanggup diurus secara efisien.
Ketiga, kabinet ini secara sadar meniadakan portofolio seperti “Menteri Agama” untuk meminimalkan komodifikasi isu keagamaan dalam debat publik dan memastikan diskursus tetap berfokus pada kebijakan publik yang substantif.
Dari perspektif teori demokrasi deliberatif, inisiatif ini mematahkan mitos bahwa demokrasi hanya terjadi lima tahun sekali di bilik suara. Mengadopsi skema debat ala Oxford Union (Parliamentary Debate), Kabinet Bayangan menantang para menteri kabinet untuk beradu data secara terbuka, dan siap menjadikan publik sebagai mitra debat langsung apabila pemerintah enggan meladeni.
Strategi ini menyasar titik-titik lemah serta kecatatan administrasi pemerintah, seperti inkonsistensi narasi “swasembada pangan” yang diklaim berhasil namun disusul deretan Instruksi Presiden percepatan bertubi-tubi. Selain itu, mereka menguji logika megaproyek nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menelan anggaran raksasa namun dijalankan tanpa proyek percontohan (piloting) yang terukur, sekaligus membongkar manipulasi data dan menuntut transparansi atas skandal penegakan hukum seperti temuan emas di Kejaksaan Agung agar publik tidak terus dibodohi oleh retorika pejabat.
Pilihan tempat di toko buku menyimpan pesan simbolis yang amat menohok. Kekuasaan resmi berkantor di gedung-gedung megah yang dibiayai pajak rakyat namun kerap melahirkan kebijakan miskin substansi dan cacat etika. Sebaliknya, gerakan ini lahir dari ruang sederhana yang dikelilingi buku—menandakan bahwa perlawanan terbaik terhadap kesewenang-wenangan kekuasaan diawali dengan gagasan, akal sehat, dan kebenaran ilmiah.
Dengan menolak opsi kolaborasi atau kompromi, Kabinet Bayangan Cikini menegaskan garis batas yang tegas bahwa mereka tidak berburu kursi atau tawaran jabatan, karena merapat ke kekuasaan sama saja dengan mengkhianati amanat publik.
Pada akhirnya, Kabinet Bayangan Cikini adalah cermin besar yang disodorkan masyarakat sipil ke muka pemerintah. Gerakan ini mengirimkan pesan keras dan tak terbantahkan kepada penguasa: apapun cerita Anda bahwa Anda sedang berkuasa dan menikmati kemenangan, jangan pernah lupa bahwa Anda hanyalah pelayan publik.
Jika parlemen resmi memilih tertidur lelap dalam buaian kekuasaan, maka rakyat dan akademisi akan berdiri tegak menjadi pengawas yang tak bisa dibeli.(*)
BACA JUGA: Bolivia Membara; Kabinet Goyah, Menteri Mundur, Rakyat Desak Presiden Turun
