Wakil Presiden Filipina Sara Duterte di Ambang Kehancuran

Dari istana menuju kursi pesakitan, Wakil Presiden Filipina Sara Duterte kini terkepung dalam skandal terbesar abad ini. Bukan hanya soal korupsi dana rahasia, namun instruksi mengerikan untuk menghabisi Presiden Marcos Jr.
WWW.JERNIH.CO – Pada pemilu 2022, Marcos dan Duterte ibarat duet maut maju sebagai paket “UniTeam” yang sangat kuat. Namun, aliansi ini retak total. Bahkan keduanya mengalami perseteruan bak kucing dan tikus.
Babak baru yang kian memanas agaknya menggiring ke Sarah Duterte, sang wapres. Pada Februari 2026, serangkaian keluhan pemakzulan diajukan oleh berbagai kelompok, mulai dari blok sayap kiri Makabayan hingga tokoh agama dan aktivis hukum.
Pada 29 April 2026, Komite Kehakiman DPR Filipina secara resmi menemukan adanya “alasan yang kuat” (probable cause) untuk melanjutkan pemakzulan ini setelah melakukan serangkaian sidang maraton. Kasus ini bukan sekadar urusan administratif, melainkan melibatkan tuduhan kriminal yang serius.
Ada beberapa poin krusial yang menjadi dasar DPR Filipina untuk mendepak Sara Duterte dari jabatannya. Tuduhan yang paling mengejutkan adalah pernyataan Sara Duterte dalam sebuah konferensi pers (November 2024), di mana ia diduga menginstruksikan pembunuhan terhadap Presiden Marcos, Ibu Negara Liza Araneta-Marcos, dan Ketua DPR Martin Romualdez jika dirinya dibunuh terlebih dahulu.
Biro Investigasi Nasional (NBI) telah menyatakan ada “kepastian hukum” bahwa ini merupakan ancaman berat dan hasutan untuk melakukan makar.
Poin lainnya adalah dugaan penyalahgunaan Dana Rahasia (Confidential Funds). Sara dituduh menyalahgunakan dana miliaran Peso di Kantor Wakil Presiden dan Departemen Pendidikan tanpa transparansi yang memadai.
Bahkan Sara dituduh gagal dalam membela kedaulatan Filipina di Laut China Selatan (berbeda sikap dengan Marcos yang lebih tegas terhadap China) serta keterlibatannya dalam menyembunyikan kekayaan (SALN).
Berbeda dengan sistem di Indonesia di mana Presiden dan Wakil Presiden biasanya dianggap satu paket dalam stabilitas politik, konstitusi Filipina tahun 1987 memungkinkan pemakzulan dilakukan secara terpisah.
Di Filipina, pemilih memberikan suara secara terpisah untuk Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini sering kali menghasilkan pemimpin dari partai atau faksi yang berbeda (meskipun pada 2022 mereka satu aliansi).
Pasal XI Konstitusi Filipina menyatakan bahwa pejabat tinggi—termasuk Presiden, Wakil Presiden, dan anggota Mahkamah Agung—dapat dimakzulkan karena pelanggaran konstitusi, pengkhianatan kepercayaan, atau kejahatan berat lainnya secara mandiri.
Proses dimulai di DPR (House of Representatives) dan jika disetujui, akan diadili oleh Senat. Saat ini, DPR Filipina didominasi oleh sekutu Presiden Marcos dan Martin Romualdez, sehingga posisi Sara sangat rentan.
Dampak dari proses ini sangat masif bagi masa depan politik “Dinasti Duterte”. Jika Senat memutuskan Sara bersalah, ia tidak hanya kehilangan jabatannya saat ini, tetapi juga terancam dilarang mencalonkan diri dalam jabatan publik apa pun seumur hidup. Ini akan mematikan ambisinya untuk maju sebagai Presiden di Pemilu 2028.
Setelah dimakzulkan dan kehilangan kekebalan diplomatiknya, Sara bisa langsung diseret ke pengadilan pidana atas tuduhan ancaman pembunuhan dan korupsi.
Sara adalah simbol kekuatan politik dari wilayah Selatan (Mindanao). Pemakzulannya dapat memicu polarisasi regional yang tajam di Filipina.
Secara objektif, situasi ini menunjukkan betapa rapuhnya aliansi politik berbasis dinasti. Perseteruan Marcos-Duterte bukan lagi soal perbedaan kebijakan, melainkan perang eksistensial antar keluarga paling berkuasa di Filipina.
Banyak pengamat menilai bahwa langkah DPR ini adalah “pukulan mematikan” yang dirancang untuk membersihkan jalan bagi faksi Marcos di 2028. Namun, Sara tetap memiliki basis pendukung loyal yang besar di akar rumput. Jika proses pemakzulan ini dianggap tidak adil oleh publik, hal ini justru bisa memicu ketidakstabilan sosial yang lebih luas di Filipina.
Proses saat ini berada di tangan DPR untuk pemungutan suara pleno. Jika satu pertiga anggota DPR menandatangani artikel pemakzulan, kasus ini akan langsung naik ke Senat untuk diadili.(*)
BACA JUGA: Wapres Sara Duterte Terancam Dimakzulkan






