Merespons kecaman internasional atas perilaku kurang ajarnya itu, Trump menegaskan kewenangannya sebagai panglima tertinggi militer AS hanya dibatasi oleh moralitasnya sendiri, bukan hukum, perjanjian, atau norma internasional. Setelah Venezuela, Trump bertekad merampas Greenland bila Denmark menolak untuk dibeli. Kepada sekutu penting AS di Eropa, seperti Prancis, Inggris, dan Jerman, Trump mengancam akan memberlakukan tarif 10 persen dan bertambah menjadi 25 persen pada Juni bila tak patuh pada kemauannya. Hal ini akan mendestabilisasi Eropa, bahkan dunia.
Oleh : Smith Alhadar**
JERNIH–Presiden AS, Donald Trump, masih mengancam Iran dan Greenland. Di tengah tingginya ketegangan geopolitik global–setelah AS menyerang Venezuela dan menculik Presiden Nicolas Maduro, serta bersitegang dengan Rusia, Cina, Brazil, dan Afrika Selatan — pada 10 Januari, BRICS+ (Brazil, Rusia, India, Cina, Afrika Selatan, Iran, Mesir, Etiopia, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan Indonesia) melakukan latihan angkatan laut di perairan Cape Town, Afrika Selatan, selama satu pekan. Latihan berjuluk “Will of Peace 2026” bertujuan mengamankan aktivitas ekonomi maritim di Samudera Hindia dan Atlantik. Indonesia, Brazil, dan Etiopia hanya mengirim pengamat.
Trump bereaksi dengan mengatakan tujuan BRICS+ ialah menentang kebijakan-kebijakan AS. Tapi menurut Afrika Selatan, “Will of Peace 2026” bukan opsi, tapi esensial. Toh, Pretoria juga diancam Trump karena berhubungan dekat dengan Rusia dan mengadukan Israel ke Mahkamah Internasional (IJC) dengan tuduhan genosida di Gaza. Sementara Saudi dan UEA melihat serangan AS dan Israel ke Iran berpotensi memporakporandakan Teluk, produsen utama energi dunia. Karena ketakutan ini juga, keduanya bersama Oman dan Qatar melobi Gedung Putih untuk deeskalasi. Iran bukan Venezuela yang bisa diremehkan.
Ancaman Trump-Netanyahu
Venezuela, negara dengan reservasi minyak terbesar di dunia, adalah sahabat Rusia, Cina, dan Iran. Fakta inilah yang dijadikan alasan Trump menjustifikasi pengendaliannya atas Venezuela berbasis Monroe Doctrine. Doktrin ini dicetuskan Presiden AS Ke-5, James Monroe, yang mengamanatkan pengamanan Amerika Latin dari pengaruh negara luar kawasan dan menjadikannya lingkungan pengaruh AS. Venezuela memiliki perjanjian kerja sama pertahanan dengan Rusia. Padahal, AS melihatnya sebagai pos terdepannya.
Cina telah berinvestasi senlai 4,6 milar dolar AS, memiliki piutang sebesar 14-16 miliar dolar AS, dan importir terbesar minyak Venezuela. Sementara Iran membangun pabrik drone di sana. Serangan Trump yang bertujuan mengontrol penuh negara itu menimbulkan kemarahan mereka. Toh, aksi itu melanggar hukum internasional dan kedaulatan Venezuela. Reputasi Rusia sebagai pengaman Venezuela juga jatuh karena tak mampu membela sekutunya itu.
Merespons kecaman internasional atas perilaku kurang ajar AS ini, Trump menegaskan kewenangannya sebagai panglima tertinggi militer hanya dibatasi oleh moralitasnya sendiri, bukan hukum, perjanjian, atau norma internasional.
Sebelumnya, Trump memberi bantuan alutsista canggih ke Taiwan senilai 11,1 miliar dolar AS guna mencegah invasi Cina ke Taiwan, produsen semikonduktor terbesar dan tercanggih di dunia. Setelah Venezuela, Trump bertekad merampas Greenland bila Denmark menolak untuk dibeli. Kepada sekutu penting AS di Eropa, seperti Prancis, Inggris, dan Jerman, Trump mengancam akan memberlakukan tarif 10 persen dan bertambah menjadi 25 persen pada Juni bila tak patuh pada kemauannya. Hal ini akan mendestabilisasi Eropa, bahkan dunia.
Greenland kaya minyak dan mineral strategis. Trump berdalih pulau terbesar di dunia itu penting bagi keamanan AS menghadapi kapal perang Cina dan Rusia yang bersiliweran di sana. Kendati retorika anti-rezim Iran melunak dan demonstrasi mereda, Trump tak mengabaikan kemungkinan menyerang Iran. Pada 28 Desember demonstrasi besar pecah di Iran akibat melambungnya inflasi yang menggerus daya beli masyarakat. Teheran mengakui sekitar 3.000 orang tewas, termasuk lebih dari seratus aparat keamanan.
Ambruknya ekonomi Iran tak bisa dilepaskan dari sanksi menyeluruh AS sejak periode pertama pemerintahan Trump (1917-2021) setelah mundur secara sepihak dari perjanjian nuklir Iran. Ekonomi Iran kian amburadul menyusul pemberlakuan secara otomatis sanksi PBB terkait pembatasan kerja sama Iran dengan badan pengawas nuklir PBB (IAEA).
Mundurnya Trump tak bisa dilepaskan dari obsesi AS meruntuhkan rezim mullah sejak berdirinya Republik Islam pada 1979, selain bujukan PM Israel Benjamin Netanyahu. Perjanjian nuklir tahun 2015 itu membatasi program nuklir Iran yang diawasi ketat oleh IAEA dengan imbalan Iran bebas mengekspor minyaknya ke pasar global.
Tapi Trump dan Netanyahu ingin perjanjian itu mencakup larangan Iran membuat rudal serta mundur dari campur tangannya dalam urusan internal negara-negara Arab dengan membangun poros perlawanan di sana, bersekutu dengan rezim Bashar al-Assad di Suriah. Ironisnya, pemberlakuan kembali sanksi PBB justru atas inisiatif Inggris, Prancis, dan Jerman, yang bertujuan mempengaruhi sikap Trump terkait politik ekspansif rezim Vladimir Putin yang dipandang mengancam keamanan Eropa. Toh, Trump hendak menghentikan perang dengan memberi konsesi teritori Ukraina kepada Rusia.
Regime Change di Iran
Mundurnya Trump dari kesepakatan pada 2018 menargetkan perubahan rezim di Iran. Sebenarnya Teheran tak sedang membangun bom nuklir sebagaimana tuduhan Netanyahu-Trump karena hanya akan menciptakan krisis di kawasan. Alasan mereka yang utama adalah menjaga supremasi militer Israel di kawasan yang sedang ditandingi Iran. Lebih jauh, proksi-proksi Iran mengganggu hegemoni AS dan mengancam keamanan Israel.
Segera setelah sanksi dijatuhkan, demonstrasi besar meledak di Iran. Namun, rezim mullah bertahan. Pasalnya, Cina tetap membeli lebih dari 80 persen produksi minyak Iran; perdagangan dengan Rusia, Turki, India, Irak, dan UEA tetap berjalan.
Walakin, pada 2020 Trump berhasil mendesak UEA, Bahrain, Sudan, dan Maroko menormalisasi hubungan dengan Israel. Sementara diam-diam Saudi berunding dengan Israel untuk tujuan sama. Serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023 mengubah segalanya. Hamas menerjang sistem pertahanan Israel, yang belum pernah dilakukan negara Arab manapun, meruntuhkan reputasi militer Israel sebagai yang terhebat di Timteng. Proksi Iran pun, khususnya Hezbollah di Lebanon dan Houthi di Yaman, ikut nimbrung mengeroyok Israel untuk membantu Hamas. Genosida Israel di Gaza menyebabkan Saudi mundur dari perundingan dan seluruh negara Arab menjauhinya.
Pada saat bersamaan, makin banyak negara Eropa mengakui negara Palestina. Artinya, mereka mendukung two-state solution yang hendak dikuburkan Trump dan Netanyahu. Padahal, dua pekan sebelum peristiwa 7 Oktober, ketika berpidato di sidang Majelis Umum PBB, Netanyahu menunjukkan peta Israel tanpa Palestina. Kini, Mahkamah Kriminal Internasional (ICC) mengeluarkan surat penangkapan terhadapnya.
Kembalinya Trump ke Gedung Putih menghidupkan kembali gagasan regime change di Iran. Momentumnya tercipta setelah Hezbollah babak belur, Hamas dikerdilkan, rezim Bashar al-Assad runtuh, dan demonstrasi di Iran. Pada Juni, Israel dibantu AS melancarkan serangan besar ke Iran, menewaskan 1.100 warga Iran, termasuk para petinggi militer dan pakar nuklirnya. Walakin, upaya membunuh pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei gagal total. Di pihak lain, Israel kian terisolasi dan perang di Gaza tidak mencapai tujuannya.
Penentangan Rusia-Cina
Karier politik Netanyahu hanya bisa selamat bila cita-cita lama Israel meruntuhkan rezim mullah tercapai. Maka, ketika mengunjungi Trump di resor Mar-a-Lago, Florida, 29 Desember–saat demonstrasi sudah meledak di Iran — keduanya sepakat akan menyerang Iran kembali bila Teheran menolak menghentikan program nuklir dan rudalnya tanpa syarat. Ancaman ini harus dipandang serius karena Trump menjalankan realisme politik yang mengandalkan militer untuk menundukkan lawan. Ia berasumsi Cina dan Rusia tak akan ikut campur karena sibuk menghadapi Taiwan dan Ukraina.
Tapi asumsi Trump sangat mungkin keliru. Latihan militer BRICS+ harus dilihat sebagai pesan kepada Trump dan Netanyahu bahwa Rusia dan Cina tak akan berdiam diri bila rezim Iran berpotensi runtuh. Untuk saat ini, setidaknya asesmen Beijing mengungkapkan posisi pemerintahan Iran masih aman. Demonstrasi memang berlangsung di berbagai kota, tapi skalanya tak sebesar yang diberitakan. Tentu saja Cina dan Rusia tak akan mengirim pasukan untuk membantu Iran. Mereka akan membantu dengan cara mereka sendiri. Yang pasti, mereka akan memveto resolusi DK PBB yang mengancam Iran. Ini akan mempengaruhi Kongres yang kini sedang mendesak Trump untuk meminta persetujuan Kongres bila akan mendeklarasikan perang.
Memang realisme politik Trump untuk menahan kemerosotan AS merupakan preseden yang mengancam tatanan internasional. Di pihak lain, survival rezim Iran merupakan kepentingan strategis Rusia dan Cina. Iran merupakan buffer zone bagi Rusia yang mengunci negara-negara Asia Tengah yang menjadi sphere of influence Rusia. Setelah pertemuan Paris antara AS dan UE, 8 Januari, yang menghasilkan kesepakatan jaminan keamanan bagi Ukraina, posisi strategis Iran makin penting. Kesepakatan itu menjamin keamanan Ukraina pasca perang yang syaratnya tidak sepenuhnya diterima Putin.
Terlebih, Trump setuju ikut menempatkan pasukan AS di Ukraina sebagai deterrence yang nyaris identik dengan keanggotaan Ukraina dalam NATO, yang menjadi alasan Putin menginvasi tetangganya itu. Keamanan Rusia dan Cina kian rentan bila AS menduduki Greenland. Bagi Cina, munculnya rezim baru di Iran yang pro-AS, akan membuyarkan inisiasinya membangun proyek infrastruktur global (OBOR). Salah satunya, menyambungkan Beijing ke Timteng, Afrika, dan Eropa, melalui Iran. Perubahan rezim di Iran akan juga membuat posisi Moskow dan Beijing di Timteng kian rapuh.
Arab pun tak mau Israel terlalu dominan. Terutama kalau Hezbollah berhasil dilucuti, militer Israel bertahan di Suriah, setelah sebelumnya membangun persekutuan dengan Yunani dan Siprus untuk mengepung Turki. Sementara itu, struktur Dewan Perdamaian yang dipimpin Trump di Gaza untuk implementasi fase ke-2 dari 20 poin perdamaian Trump yang baru saja diumumkan, terlalu berpihak pada Israel. Dus, kecil kemungkinan two-state solution diwujudkan. Dengan demikian, situasi geoekonomi dan geopolitik global kian tak menentu. Dalam konteks ini, mengherankan, respons Indonesia tak terdengar. []
*Artikel ini sudah diterbitkan Media Indonesia pada 20 Januari 2026.
** Penasihat The Indonesian Society for Middle East Studies (ISMES)
