Pemerintah negara-negara Muslim, termasuk Arab Saudi, dibenarkan untuk mengecam pelanggaran semacam itu. Patut dicatat bagaimana mereka mencoba mengurangi ketegangan dan memotivasi arah yang lebih bertanggung jawab dari para pemimpin India. Seperti yang dinyatakan oleh 57 negara Organisasi Kerjasama Islam dalam sebuah pernyataan, pernyataan tersebut terjadi dalam konteks pelecehan yang berkembang terhadap Muslim di India. Ini bukan kata-kata kosong.
Oleh : Rabi Marc Schneier
JERNIH– Jika ada yang meragukan potensi bahaya di sekitar hasutan keagamaan, mereka hanya perlu melihat krisis India yang tidak perlu dan semakin berbahaya, seperti yang terjadi saat ini.
Akhir bulan lalu, Nupur Sharma, juru bicara nasional Partai Bharatiya Janata yang berkuasa, menyinggung umat Islam dan pendukung toleransi dan kerukunan komunal di seluruh dunia dengan sengaja menghina Islam dan Nabi Muhammad. Tanggapan resmi dari pemerintah India begitu lambat, dan protes kemarahan pun meletus. Sekarang, para ekstremis mencoba mengeksploitasi situasi dengan seruan untuk melakukan kekerasan.
Mari kita perjelas satu hal: pernyataan Sharma sama sekali tidak dapat diterima dan tidak bertanggung jawab untuk seseorang dengan posisi resmi di pemerintah. Mereka tidak memiliki tempat dalam wacana publik di negara mana pun. Prinsip ini berlaku untuk teks-teks suci dan pemimpin yang diurapi dari agama-agama kita.
Penghinaan semacam itu tidak akan mendidik, menyatukan, atau menghibur dunia yang sudah terlalu banyak mengalami ketegangan dan kematian karena kesalahpahaman dan ketidaktahuan etnis, agama, dan kebangsaan. Setiap orang dalam posisi otoritas mengemban tugas suci untuk memimpin secara bertanggung jawab.
Saya memuji BJP dan pemerintah India atas penangguhan yang tepat terhadap Sharma dan sesama anggota partainya, Naveen Kumar Jindal. Tapi mereka terlalu lama ragu-ragu, Tindakan itu dilakukan hanya setelah kemarahan domestik dan internasional meledak.
Ini bukan insiden pertama di India — tempat di mana retorika anti-Muslim tumbuh semakin dangkal dan bahkan diterima sebagai normal dalam beberapa tahun terakhir. Hanya beberapa tahun yang lalu, Tejasvi Surya, seorang anggota parlemen BJP, menulis secara ofensif tentang perempuan Arab. Badai api yang dihasilkan tampaknya tidak cukup untuk menghentikan provokasi semacam itu.
BJP harus mengambil sikap tegas dan tanpa kompromi bahwa ia tidak akan menerima kambing hitam dari kelompok minoritas. Ini harus mengambil langkah-langkah proaktif untuk mendorong toleransi dan pemahaman dan menghindari atau mengusir mereka yang berusaha memecah belah warga India.
Dunia sedang menyaksikan dan, sebagai negara demokrasi terpadat, India menanggung beban tambahan untuk memimpin dengan memberi contoh. Dalam Laporan tahunan tentang Kebebasan Beragama Internasional yang baru-baru ini dirilis, Departemen Luar Negeri AS menekankan bahwa pejabat pemerintah India “mengabaikan atau bahkan mendukung serangan terhadap orang atau tempat ibadah Muslim.”
Sebagai seorang rabi dengan anggota keluarga yang selamat dari Holocaust, saya tahu betapa sulitnya menghentikan pengkambinghitaman begitu semua dimulai. India dapat membalikkan arah dan menjadikan toleransi, dan merangkul populasi minoritas Muslimnya sebagai elemen sentral dari platform nasionalnya.
Tapi itu harus dilakukan dengan cepat. Jika BJP menilai bahwa strategi pemilihan yang lebih bijaksana adalah menghasut basisnya dengan mencela Islam, itu akan merugikan semua orang di India. Dan itu akan berisiko mendorong lebih banyak Muslim ke dalam barisan yang tidak terpengaruh, membuat mereka menjadi mangsa retorika dan hasutan kelompok-kelompok ekstremis.
Pemerintah negara-negara Muslim, termasuk Arab Saudi, dibenarkan untuk mengecam pelanggaran semacam itu. Patut dicatat bagaimana mereka mencoba mengurangi ketegangan dan memotivasi arah yang lebih bertanggung jawab dari para pemimpin India. Seperti yang dinyatakan oleh 57 negara Organisasi Kerjasama Islam dalam sebuah pernyataan, pernyataan tersebut terjadi dalam konteks pelecehan yang berkembang terhadap Muslim di India. Ini bukan kata-kata kosong.
India harus melibatkan tetangga Muslimnya, tetapi yang terpenting mendengarkan kepekaan dan keprihatinan warga Muslimnya sendiri, yang berjumlah lebih dari 170 juta orang. Mereka masuk akal dan menginginkan India yang lebih baik untuk semua orang.
Semakin banyak pemimpin India mengabaikan permohonan seperti itu, semakin mereka memajukan inisiatif perekrutan ancaman bersama untuk semua, seperti Al-Qaeda di Anak Benua India. Kelompok teror telah mengeluarkan ancaman untuk melakukan bom bunuh diri untuk “mempertahankan kehormatan” Nabi, meskipun kita tahu itu hanya memperalat krisis untuk memajukan agendanya sendiri yang menyesatkan. Sementara, ada pula ancaman pembunuhan dari arah yang berlawanan datang dari organisasi ekstremis Hindu.
Akal harus menang dan dialog jelas merupakan satu-satunya jalan ke depan. Sekarang adalah waktunya bagi pemerintah India untuk memimpin dan melakukan segala yang bisa dilakukan untuk meredam ketegangan sektarian dan berbasis agama.
Perdana Menteri Narendra Modi bungkam. Agaknya, dia terpecah antara elemen basis nasionalnya dan menjaga hubungan baik dengan mitra ekonomi utama di Teluk dan di tempat lain. Pilihannya mudah: Ia harus berpihak pada toleransi dan pengertian.
Seluruh partai Modi harus mempelopori tinjauan sistematis retorika dan kebijakan yang merugikan satu kelompok atau lainnya. Alih-alih menanggapi krisis komunikasi, BJP harus mencari peningkatan yang langgeng dan permanen dari kepemimpinan lintas agamanya.
Muslim, dan India secara keseluruhan, tidak kurang dari itu. [Arab News]
Rabi Marc Schneier adalah presiden Yayasan Pemahaman Etnis.
