Albanese mencatat ironi tertinggi bahwa Zionisme berhasil melawan arus sejarah dengan mendirikan negara kolonial pemukim Israel pada saat kolonialisme Eropa runtuh di berbagai tempat lain. Laporannya langsung mendapat perhatian baik karena semangat kemerdekaan yang kuat maupun kualitas analisisnya yang unggul. Laporan itu di sisi lain memicu komentar bermusuhan, ejekan dan tuduhan fitnah
Oleh : Richard Falk
Selama lebih dari satu abad, rakyat Palestina telah mengalami serangkaian cobaan yang telah melanggar hak-hak individu dan hak kolektif mereka yang paling mendasar. Yang berperan dalam kisah epik penderitaan ini adalah keberhasilan gerakan Zionis dalam mendirikan negara Israel di atas premis supremasi Yahudi pada tahun 1948.
Keberhasilan seperti itu juga bergantung pada kejahatan internasional, karena Zionis berusaha untuk mendirikan tidak hanya negara Yahudi, tetapi juga negara yang dibentuk secara demokratis. Kombinasi tujuan ini hanya dapat dicapai dan dipertahankan dengan andal dengan memastikan bahwa Israel akan memiliki mayoritas Yahudi yang permanen secara demografis.
Ini membutuhkan penyesuaian demografis drastis yang melibatkan peningkatan besar dalam kehadiran Yahudi di Palestina–yang tidak layak pada saat itu—atau pengurangan secara drastis kehadiran orang-orang Arab.
Logika ini menginformasikan pengusiran paksa 750 ribu lebih warga Arab dari Palestina yang menjadi wilayah mandat Inggris saat itu dari bagian Palestina bersejarah yang dialokasikan untuk negara Yahudi seperti rencana Perserikatan Bangsa-Bangsa. Belum lagi wilayah itu secara teritorial diperbesar oleh hasil perang 1948.
Sebuah mayoritas Yahudi di Israel lebih diperkuat dan dilindungi oleh penolakan yang kaku terhadap hak kembalinya orang-orang Arab Palestina, yang terlantar dan dirampas dengan melanggar hukum internasional.
Tentu saja, ini bukan keseluruhan cerita. Ada kehadiran Yahudi dan hubungan alkitabiah dengan Palestina sejak ribuan tahun lalu, meskipun minoritas Yahudi telah menyusut menjadi kurang dari 10 persen pada tahun 1917, ketika menteri luar negeri Inggris menjanjikan dukungan untuk mendirikan tanah air Yahudi melalui Deklarasi Balfour yang terkenal itu.
Yang lebih relevan adalah munculnya antisemitisme Eropa pada tahun 1930-an, yang berpuncak pada Holocaust, yang menjadikan tempat perlindungan sebagai syarat utama untuk bertahan hidup bagi sebagian besar orang Yahudi di dunia.
Konteks sejarah seperti itu memobilisasi diaspora Yahudi, terutama di AS, untuk mendukung proyek Zionis dengan menjajah Palestina. Sejak saat itu, AS pun memberikan kekuatan geopolitik serta bantuan ekonomi dan militer besar-besaran untuk mendukung ambisi keamanan dan ekspansionis Israel.
Sebuah inovasi PBB
Di tingkat internasional, khususnya di PBB, ada simpati dan dukungan terus-menerus untuk hak-hak Palestina di bawah hukum internasional, terutama di Majelis Umum dan Komisi Hak Asasi Manusia (HRC). Keduanya lembaga yang melaksanakan keputusan Dewan Hak Asasi Manusia, yang terdiri dari dari 47 pemerintahan terpilih.
Pada tahun 1993, sebuah mandat negara yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia Israel di wilayah Palestina yang diduduki di Yerusalem Timur, Tepi Barat dan Gaza telah dibuat. Dari sinilah mandat pelapor khusus (SR) diturunkan.
Pelapor khusus dipilih melalui pemungutan suara konsensus HRC atas dasar proses seleksi yang agak rumit, yang mencakup komite diplomat dari pemerintah anggota yang menyampaikan kepada presiden HRC daftar pendek peringkat kandidat pilihan, yang seharusnya dipilih karena mereka secara kredensial merupakan ahli.
Presiden umumnya mengikuti rekomendasi, yang kemudian diajukan ke HRC untuk suara naik atau turun, dengan satu suara berbeda yang cukup untuk menolak seorang kandidat.
Posisi SR sendiri merupakan inovasi PBB, dengan masing-masing individu menjabat dua periode tiga tahunan.
Meskipun membutuhkan pekerjaan yang cukup besar melalui perjalanan dan laporan, itu adalah posisi tidak dibayar yang tidak tunduk pada disiplin administrasi sebagai pegawai negeri sipil PBB. Fitur ini dirancang untuk memberikan posisi kemerdekaan politik yang lengkap.
Israel dan AS menentang mandat tersebut sejak diusulkan, dan dalam beberapa tahun terakhir Israel telah menolak untuk bekerja sama.
Dengan menolak masuk ke Israel atau wilayah pendudukan, pemerintah Israel menyangkal kontak langsung pelapor dengan orang-orang dan situasi di lapangan, dan memaksa ketergantungan pada informasi publik dan pertemuan di negara-negara tetangga.
Selama 15 tahun terakhir, Israel dan pendukungnya telah berhenti menanggapi substansi laporan yang didokumentasikan dengan hati-hati tentang dugaan pelanggaran, dan memusatkan energi mereka pada tuduhan antisemitisme PBB dan fitnah terkait pelaporan yang terjadi berturut-turut.
Terlepas dari penolakan yang secara pribadi tidak menyenangkan ini, laporan SR telah memperoleh pengaruh dan legitimasi di antara beberapa pemerintah, media, dan aktor masyarakat sipil termasuk gereja, serikat pekerja, dan organisasi hak asasi manusia.
Dalam konteks ini, SR yang baru, seorang ahli hukum akademis Italia dan pakar hak asasi manusia yang sangat dihormati, Francesca Albanese, baru-baru ini mengeluarkan laporan pertamanya, yang akan segera dipresentasikan kepada Majelis Umum PBB di New York.
Ini adalah dokumen penting yang secara komprehensif menggambarkan dan mendokumentasikan pelanggaran paling mendasar terhadap hak-hak dasar rakyat Palestina.
Melawan arus sejarah
Laporan ini dengan tepat memberikan perhatian utama pada hak penentuan nasib sendiri yang tidak dapat dicabut, yang memberikan dasar bagi perjuangan anti-kolonial yang berbagi panggung pusat global dengan Perang Dingin dalam tiga dekade setelah berakhirnya Perang Dunia II.
Albanese mencatat ironi tertinggi bahwa Zionisme berhasil melawan arus sejarah dengan mendirikan negara kolonial pemukim Israel pada saat kolonialisme Eropa runtuh di berbagai tempat lain.
Laporannya langsung mendapat perhatian baik karena semangat kemerdekaan yang kuat maupun kualitas analisisnya yang unggul. Performa yang patut dicontoh seperti itu juga telah memicu komentar bermusuhan dengan cara ejekan dan tuduhan memfitnah dari penyajian bukti yang sengaja dibuat miring.
Saya akan mengajukan sebaliknya. Setiap pembacaan obyektif dari laporan Albaan akan menyimpulkan bahwa penulis berusaha keras untuk mendapatkan akses ke narasi Israel dan menyajikan kepada pembaca standar pertahanan Israel atas perilakunya.
Meskipun menerima kesepakatan masyarakat sipil yang muncul tentang Israel sebagai praktik apartheid, dia mengemukakan argumen yang cukup orisinal tentang mengapa penghapusan apartheid tidak dengan sendirinya cukup untuk mengakhiri cobaan berat rakyat Palestina.
Ringkasnya, sebagian besar presentasi apartheid dibatasi secara teritorial baik ke wilayah yang diduduki atau entitas yang diperluas, yang mencakup Israel sendiri (sering dikenal sebagai membentang “dari sungai ke laut”). Dengan demikian mengecualikan para pengungsi di wilayah pendudukan dan negara-negara tetangga dan pengasingan paksa di seluruh dunia yang tinggal di luar perbatasan Palestina, di luar kehendak mereka.
Membongkar pendudukan pemukim-kolonial
Di luar itu, tanpa pemenuhan hak-hak dasar Palestina, tidak ada jaminan bahwa Israel tidak akan mampu mempertahankan dominasi bahkan setelah apartheid dibubarkan.
Bagi Albanese, mutlak perlu untuk mengakui bahwa keadilan bagi rakyat Palestina tidak akan dilakukan sampai hak mereka untuk menentukan nasib sendiri dilaksanakan sepenuhnya. Dia menganalisis hak Palestina ini dengan mengacu pada dua dimensi utama: pilihan bebas format pemerintahan politik dan kedaulatan permanen atas sumber daya alam.
Pesan gemilang dari laporan yang signifikan secara historis ini adalah seruannya untuk solusi yang didasarkan pada penghormatan terhadap sejarah dan hukum internasional.
Pada dasarnya, menurut Albanese, hak untuk menentukan nasib sendiri adalah hak suatu bangsa “untuk hidup secara mandiri baik secara demografis (sebagai suatu bangsa) dan secara teritorial (dalam suatu wilayah tertentu) dan untuk mengejar pembangunan budaya, ekonomi dan sosial mereka melalui apa yang ditawarkan wilayah dan sumber daya terkait.”
Di bagian yang lebih preskriptif dari laporannya, Albanese menempatkan keterampilan analitiknya untuk bekerja dalam membuka jalan ke depan bagi orang-orang Palestina. Dia tidak membebaskan PBB dari kegagalannya untuk menegakkan hukum internasional sehubungan dengan perjuangan untuk keadilan dan supremasi hukum di Palestina, dan berkeras bahwa itu harus dilakukan dengan lebih baik.
Dia menuduh PBB “Secara sistematis gagal meminta pertanggungjawaban Israel”, sehingga memungkinkan pengenaan penjajahan pemukim Israel dalam menghadapi pelanggaran berulang-ulang terhadap hukum humaniter internasional.
Secara sepintas, dia juga berpendapat bahwa penolakan Israel terhadap aliran resolusi Majelis Umum yang menyerukannya untuk menegakkan hak-hak Palestina, termasuk hak penentuan nasib sendiri, “hak perlawanan Palestina yang sah” dan merusak legalitas Israel sebagai kekuatan pendudukan.
Mengakhiri apartheid saja tidak cukup
Pesan bergema dari laporan yang signifikan secara historis ini adalah seruannya untuk solusi yang didasarkan pada “penghormatan terhadap sejarah dan hukum internasional”, yang akan diberlakukan dengan penarikan segera dari wilayah Palestina yang diduduki dan pembayaran ganti rugi selama beberapa dekade atas kerugian melanggar hukum yang ditimbulkan pada warga Palestina.
Albanese patut dipuji atas kejelasan dan keterusterangan laporan ini kepada UNGA, tetapi akan naif untuk menganggap bahwa itu dengan sendirinya akan membawa pembebasan yang terlambat bagi rakyat Palestina.
Apa yang dibawanya adalah legitimasi otoritatif atas perlawanan Palestina terhadap pendudukan dan kritik yang meyakinkan atas kelemahan PBB dalam hal penerapan hak-hak dasar.
PBB tetap penting dalam domain simbolis perang legitimasi, yang telah mengendalikan hasil politik akhirnya dari perang anti-kolonial besar. Kontribusi ini bertepatan dengan impotensi PBB untuk mencapai hasil substantif setiap kali perintah keadilan berbenturan – seperti di sini – dengan kepentingan strategis vital dari aktor geopolitik yang dominan.
Paling tidak, laporan yang berani ini harus menjadi peringatan bagi dunia, dan pengingat bahwa gerakan anti-kolonial masih menghadapi tantangan yang berat. [Middle East Eye]
*Richard Falk adalah sarjana hukum internasional dan hubungan internasional yang mengajar di Universitas Princeton selama empat puluh tahun. Pada tahun 2008 ia juga ditunjuk PBB untuk menjalani masa jabatan enam tahun sebagai Pelapor Khusus untuk hak asasi manusia Palestina.
