Mengapa para pendiri bangsa tidak mengikuti (Tan Malaka)? Indonesia merdeka lahir dari masyarakat yang secara mendalam religius. Lebih dari 98 persen rakyat beragama, dan iman bukan sekadar urusan pribadi dalam konstitusi, ia adalah tulang punggung identitas sosial dan moral. Ketika MADILOG menempatkan agama dalam kategori “logika mistika” yang harus ditinggalkan, ia secara tidak langsung menyatakan bahwa sebagian terbesar rakyat Indonesia hidup dalam kesesatan. Tidak ada gerakan kemerdekaan yang bisa menang dengan memulai dari sini.
Oleh : Rahmat Mulyana*
JERNIH– Catatan awal: Saya ingin memberikan kritik terhadap MADILOG sebagai sebuah karya dan bukan menilai pribadi Tan Malaka. Agar fair, MADILOG tidak dinilai dengan pengetahuan hari ini. Standar yang dipakai adalah dua sumber yang tersedia pada era itu sendiri: UUD 1945 sebagai keputusan konstitusional para pendiri bangsa, dan karya “Islam dan Materialisme” oleh Abdullah bin Nuh yang ditulis di era Orde Lama. Ini bukan menghakimi dari masa depan, melainkan menghadapkan MADILOG pada cermin zamannya sendiri.
Jika memakai pengetahuan masa kini, misalnya kerangka logika Tan Malaka :
Manusia + Pendidikan Logika + Fakta = Kesimpulan Rasional yang Benar
Ini adalah asumsi homo rationalis — warisan Pencerahan Eropa abad ke-18 yang pada 1943 sudah mulai retak, dan pada akhir abad ke-20 sudah runtuh secara empiris. Silakan merujuk berbagai riset kognitif saat ini seperti dari Daniel Kahneman dan Amos Tversky pemenang nobel di bidangnya.
______________
Tan Malaka adalah salah satu pemikir cerdas dalam sejarah Indonesia. Bahkan sebelum siapapun berani menyebut kata “merdeka” secara tegas, ia sudah menulis pada 1924 bahwa tujuan perjuangan adalah Republik Indonesia — sebuah republik penuh, bukan otonomi di bawah Belanda. Dua puluh satu tahun sebelum proklamasi. Fakta ini harus disebutkan sejak awal, agar kritik berikutnya tidak terasa seperti serangan terhadap pribadi yang luar biasa perjuangannya.
Namun ada fakta yang serius juga. Ketika proklamasi kemerdekaan dan perumusan konstitusi negara, menurut data Tan Malaka sedang berada di Jakarta. Pertanyaannya adalah mengapa tidak ada alasan baginya untuk terlibat atau dilibatkan jika memang pemikirannya dianggap berharga oleh para founding fathers kita.
Masalah Paling Dasar: Materi Bukan Satu-satunya Realitas
MADILOG berdiri di atas materialisme — keyakinan bahwa segalanya, termasuk pikiran, nilai, dan agama, adalah produk dari kondisi materi. Ini adalah titik berangkat yang keliru secara logis, dan Abdullah bin Nuh menunjukkannya dengan tepat dalam “Islam dan Materialisme.”
MADILOG memulai dari sesuatu yang benar : dunia material bisa diamati dan diteliti secara ilmiah. Tetapi kemudian ia melompat ke klaim yang berbeda sama sekali: bahwa hanya materi yang ada. Lompatan ini tidak pernah dibuktikan. Metode ilmiah bisa meneliti benda yang terukur, tetapi metode tidak punya wewenang untuk memutuskan bahwa yang tidak terukur berarti tidak ada. Itu bukan sains — itu keyakinan metafisik yang menyamar sebagai sains.
Abdullah bin Nuh mengajukan pertanyaan yang pada saat itu akan sulit dijawab: bagaimana materi menjelaskan kesadaran? Anda bisa mendeskripsikan semua proses kimia di otak ketika seseorang merasakan sakit, tetapi deskripsi itu tidak menangkap pengalaman sakitnya itu sendiri. Ada sesuatu dalam diri manusia yang melampaui proses fisik, dan materialisme tidak bisa menjelaskannya. Ini bukan argumen mistik. Ini adalah argumen logis tentang batas kemampuan materialisme.
Yang lebih kritis: jika semua nilai adalah produk kondisi ekonomi, maka tidak ada nilai yang berdiri sendiri. Keadilan hanya berlaku selama menguntungkan kelas tertentu. Moral bisa berubah sesuai kepentingan. Di sinilah materialisme membuka pintu bagi pembenaran kekerasan atas nama “perjuangan” — dan itu bukan spekulasi, itu yang terjadi di setiap negara yang menerapkan sistem berbasis kerangka ini.
Teori Kelas yang Tidak Cocok (Workable/Feasible) di Indonesia
MADILOG mewarisi dari Marx keyakinan bahwa sejarah digerakkan oleh pertentangan antar kelas ekonomi. Ini mengandung masalah logis sebelum bahkan diuji oleh sejarah.
Pertama, manusia tidak bergerak semata berdasarkan kelas ekonominya. Agama, budaya, keluarga, dan identitas nasional sering jauh lebih kuat. Ini bukan teori — ini fakta yang bisa diamati. Di Indonesia sendiri, pada 1945-1949, masyarakat yang paling militan berjuang bukan karena kesadaran kelas, melainkan karena iman dan cinta tanah air.
Kedua, teori pertentangan kelas mengandaikan adanya proletariat industri sebagai ujung tombak revolusi. Tetapi Indonesia pada masa itu adalah masyarakat petani, bukan buruh pabrik. Basis sosial teori ini hampir tidak ada. Teori itu mungkin layak Ketika Indonesia dijajah Belanda. Setelah Indonesia Merdeka, hampir tidak ada kelas proletary disini.
Ketiga — dan ini adalah kontradiksi paling dalam — jika kesadaran ditentukan oleh posisi kelas ekonomi, bagaimana Tan Malaka sendiri, yang bukan proletariat, bisa memiliki kesadaran revolusioner untuk membela kaum tertindas? Teorinya tidak bisa menjelaskan dirinya sendiri.
Mengapa Para Pendiri Bangsa Tidak Mengikutinya
Ini bukan soal ketidakadilan sejarah. Ada alasan yang jelas dan dapat dijelaskan. Indonesia merdeka lahir dari masyarakat yang secara mendalam religius. Lebih dari 98 persen rakyat beragama, dan iman bukan sekadar urusan pribadi dalam konstitusi kita sebagaimana dituangkan dalam Pancasila dan UUD45 (pembukaan maupun pasal 29) — ia adalah tulang punggung identitas sosial dan moral. Ketika MADILOG menempatkan agama dalam kategori “logika mistika” yang harus ditinggalkan, ia secara tidak langsung menyatakan bahwa sebagian terbesar rakyat Indonesia hidup dalam kesesatan. Tidak ada gerakan kemerdekaan yang bisa menang dengan memulai dari sini.
UUD 1945 berbicara dengan bahasa yang sama sekali berbeda. Pembukaan UUD dimulai dengan kalimat “atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa” — bukan sebagai ornamen, tetapi sebagai pengakuan bahwa kemerdekaan bukan semata hasil kerja manusia. Pasal 29 menegaskan negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila pertama Pancasila menempatkan Ketuhanan di puncak susunan nilai bangsa.
Ini bukan kebetulan. Para pendiri bangsa secara sadar memilih fondasi yang inklusif terhadap agama dan tidak mengeksklusi siapapun berdasarkan kelas. Kedaulatan ada di tangan seluruh rakyat, bukan hanya proletariat. Kemanusiaan dijunjung sebagai nilai universal, bukan sebagai produk sejarah yang bisa berubah. Persatuan Indonesia berdiri di atas kemajemukan, bukan di atas konflik kelas yang ditajamkan.
Kerangka MADILOG dan UUD 1945 tidak sekedar berbeda — mereka bertentangan di level fondasi. Satu berdiri di atas materi, yang lain berdiri di atas Ketuhanan dan kemanusiaan. Satu mengorganisir rakyat berdasarkan kelas, yang lain menyatukan rakyat sebagai bangsa. Keduanya tidak bisa digabungkan.
Apa yang Bisa Diambil, Apa yang Tidak
MADILOG adalah karya serius yang layak dibaca. Semangatnya untuk memberantas takhayul, membangun disiplin berpikir, dan menolak otoritas yang tidak bisa dipertanggungjawabkan adalah hal yang tetap relevan. Abdullah bin Nuh sendiri tidak menolak semangat itu — ia menolak fondasi ontologisnya.
Yang tidak bisa dipakai dari MADILOG adalah klaimnya : bahwa materi adalah satu-satunya realitas, bahwa agama adalah bentuk kebodohan, bahwa sejarah bergerak pasti menuju masyarakat tanpa kelas, dan bahwa konflik kelas adalah motor utama perubahan. Klaim-klaim ini tidak terbukti secara logis, ditolak oleh sejarah, dan tidak diterima oleh para pendiri bangsa yang justru memilih jalan yang berbeda.
Paradoks terbesar dari MADILOG adalah ini: ia mengajarkan agar tidak tunduk pada dogma, tetapi fondasi materialismenya sendiri berfungsi sebagai dogma yang tidak pernah dipertanyakan dari dalam. Kritik terkuat terhadap MADILOG bukan datang dari luar, melainkan dari standar berpikir yang ia sendiri ajarkan.
Sejarah Indonesia tampaknya sudah memberikan penilaiannya secara diam-diam. Gagasan Tan Malaka dihargai sebagai bagian dari warisan intelektual, tetapi tidak dijadikan fondasi negara. Bukan karena persekongkolan, melainkan karena realitas: sebuah gagasan, sebagus apapun, tidak bisa menjadi dasar bangsa jika bertentangan dengan cara bangsa itu memahami dirinya sendiri. [ ]
*Akademisi, @pengikut @sorotan Prabowo Subianto Joko Widodo
