Sangat ironis ketika Menteri Kesehatan dan para elite di Jakarta sibuk mengobral narasi pemerataan layanan dan mencetak dokter secara masif, sementara nyawa nakes di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dibiarkan menjadi taruhan. Mengirim nakes ke wilayah rawan konflik tanpa jaminan keamanan dan protokol mitigasi yang ketat sama halnya dengan mengirim mereka ke ladang pembantaian.
Oleh : Rizky Adriansyah*
JERNIH– Tragedi berdarah di Kabupaten Tambrauw, Papua Barat Daya pada Senin 16 Maret 2026, yang merenggut nyawa dua tenaga kesehatan (nakes) akibat serangan brutal orang tak dikenal. Peristiwa ini adalah tamparan keras bagi wajah pemerintahan saat ini.
Di tengah gegap gempita janji pemerintah pusat untuk mengakselerasi layanan kesehatan hingga ke pelosok negeri, realitas di lapangan justru menyajikan horor mematikan. Negara kembali gagal melindungi garda terdepan kemanusiaannya sendiri.
Sangat ironis ketika Menteri Kesehatan dan para elite di Jakarta sibuk mengobral narasi pemerataan layanan dan mencetak dokter secara masif, sementara nyawa nakes di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dibiarkan menjadi taruhan. Mengirim nakes ke wilayah rawan konflik tanpa jaminan keamanan dan protokol mitigasi yang ketat sama halnya dengan mengirim mereka ke ladang pembantaian.
Kemenkes tidak boleh hanya sekadar menyampaikan ucapan duka cita normatif. Memaksakan target pelayanan kesehatan tanpa melihat realitas ancaman di lapangan adalah bentuk pengabaian yang fatal terhadap keselamatan tenaga medis dan tenaga kesehatan di daerah 3T.
Di sisi lain, respons aparat keamanan yang kerap bersembunyi di balik dalih “masih dalam penyelidikan” menunjukkan rapuhnya sistem deteksi dini di wilayah Papua. Serangan di siang bolong terhadap empat nakes yang sedang melintas ini membuktikan bahwa kelompok pelaku teror sama sekali tidak gentar terhadap presensi aparat negara.
Ketidakmampuan memetakan dan menumpas akar teror ini terus menyebarkan ketakutan yang melumpuhkan pelayanan publik. Pemerintah harus menjadikan tragedi Tambrauw ini sebagai alarm darurat.
Visi besar Presiden Prabowo untuk mencetak dokter spesialis dan memperkuat layanan primer akan runtuh dibajak karut-marut birokrasi jika fondasi keamanannya keropos. Negara harus hadir secara nyata, bukan sekadar lewat retorika.
Jika hak atas kehidupan dan keselamatan nakes tidak bisa dijamin mutlak, jangan salahkan jika kelak tak ada lagi nakes yang sudi mengabdi. Nyawa nakes terlalu berharga untuk terus-menerus dijadikan tumbal. Demikian. Tabik. [ ]
*Dokter, Wakil Ketua Bidang Advokasi Pendidikan Dokter, Pengurus Besar IDI
