Konsistensi mendukung Palestina selama ini telah memberi modal sosial-politik yang membesarkan PKS. Membuang nilai-nilai dasar perjuangan demi kekuasaan sesaat membuat PKS tak bisa lagi dibedakan dari parpol lain. Dus, pragmatisme dan oportunisme PKS dipertanyakan. Bahkan posisinya sebagai partai tengah terancam. Bukan tidak mungkin, pada masa mendatang PKS akan bernasib sama dengan PPP yang ditinggalkan konstituennya karena ideologi yang mempromosikan idealisme Islam hilang dari tubuhnya.
Oleh : Smith Alhadar*
JERNIH–Partai Keadilan Sejahtera (PKS) nyaris identik dengan Palestina. Sejak berdiri pasca reformasi 1998, PKS menegaskan nilai-nilai dan moralitas Islam dengan mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina secara konsisten. Sikap ini juga sejalan dengan Amanah konstitusi, Pancasila, dan politik bebas aktif. Maka setiap kali muncul konflik Israel-Palestina, PKS satu-satunya partai politik di negeri ini yang memobilisasi massa untuk turun ke jalan memprotes tindakan Israel sekaligus menyuarakan aspirasi politik Palestina.
PKS mengadopsi Islam sebagai pedoman perjuangan. Partai ini muncul dari kegiatan dakwah di kampus (tarbiyah) yang banyak dipengaruhi pemikiran Hassan Al-Banna, ulama Mesir yang mendirikan Ikhwanul Muslimin (IM) pada 1928. Pasca kejatuhan Kesultanan Usmani di Turki pada 1924, kaum Muslim Mesir pecah antara tarikan sekularisme dan khilafah. IM mengambil jalan tengah yang menjadikan dakwah sebagai instrumen perjuangan untuk menggarami masyarakat dengan nilai-nilai Islam tanpa perlu mendirikan negara Islam.
Dus, PKS menerima sistem demokrasi modern yang disesuaikan dengan sistem politik nasional. Dus, konstituennya merupakan Muslim urban dari berbagai aliran Islam, baik kalangan modernis, moderat, ahlul sunnah waljamah, maupun Wahabi. Kendati para pemimpin terlibat korupsi dan dipenjarakan, PKS merupakan partai yang relatif bersih dan konsisten pada garis perjuangan. Pembelaan terbuka PKS terhadap perjuangan Palestina selama ini tidak menghadapi hambatan karena kebijakan pemerintah sejalan dengan PKS.
Tapi sejak bergabung dengan koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, 20 Oktober 2024, setahun setelah Israel melakukan genosida di Gaza, suara PKS nyaris tak terdengar. Saat ini situasi Gaza sangat memilukan. Seluruh infrastruktur sipil vital Gaza penunjang kehidupan telah musnah, sekitar 74 ribu warga sipil terbunuh, dan 170-an ribu lainnya cedera. Baru-baru ini pelapor ahli PBB menyatakan militer Israel (IDF) kini mengarahkan pemusnahan terhadap anak-anak Palestina. Padahal, gencatan senjata Hamas-Israel telah dicapai pada 10 Oktober 2025.
Sesuai gencatan senjata, setelah Hamas membebaskan seluruh sandera Yahudi, mestinya IDF telah meninggalkan seluruh Gaza dan membuka akses bagi bantuan kemanusiaan internasional untuk warga Palestina yang kelaparan di bawah tenda-tenda darurat. Israel bahkan memperluas pendudukan teritori Gaza dari 53 persen menjadi 70 persen. Dan pembangunan pemukiman Yahudi di Gaza segera akan dimulai. Dengan kata lain, ethnic cleansing sedang berlangsung di Gaza. Mereka akan dideportasi ke negeri lain.
Di Tepi Barat dan Yerusalem Timur tak kalah menyedihkan. Para pemukim illegal Yahudi dengan kawalan IDF setiap hari menyerang warga, membunuh, membakar rumah, dan mengusir warga Palestina. Kompleks Masjid al-Aqsa (haram al-syarif) akan diambil alih penuh oleh Israel untuk menghilangkan identitas Islam di Yerusalem Timur. Tempat suci umat Islam itu akan dijadikan tempat ibadah bagi agama Yahudi, Kristen, dan Islam, sekaligus destinasi wisata. Kini kaum Yahudi bebas memasuki situs itu untuk beribadah.
Lagi-lagi tak terdengar suara PKS. Apalagi memobilisasi massa untuk protes. Ketika Presiden AS Donald Trump meluncurkan Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) di mana Palestina tak punya wakil di dalamnya dan Israel serta Indonesia berada dalam lapisan kedua dari BoP, PKS hanya meminta pemerintahan Prabowo mendesak agar Israel dikeluarkan dari BoP dan Palestina memiliki wakil di dalamnya. Tentu saja permintaan ini sia-sia karena BoP diniatkan untuk menjaga kendali Israel atas enklave yang dihuni 2,2 juta jiwa Palestina.
Tak kurang miris, saya tak mendengar penentangan PKS terhadap rencana Prabowo menyumbang 5.000 pasukan TNI bagi Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) yang tujuan utamanya adalah melucuti senjata Hamas. Padahal, tidak ada negara Arab yang bersedia melakukannya. Mesir dan Yordania hanya mau melatih polisi Palestina di Gaza. Ini lantaran mereka menyadari ISF yang dipimpin jenderal AS hanya untuk melayani kepentingan Israel. Toh, tidak seperti Pasukan Penjaga Perdamaian PBB yang netral, ISF punya mandat menyerang pihak pengganggu. Dalam hal ini Hamas. Karena BoP dimpimpn Trump dengan hak veto untuk mengggantikan PBB, Barat, Rusia, dan Cina menolak bergabung.
Sikap “menceraikan” Palestina ini tak bisa dilepaskan dari kondisi PKS yang kebelet mendapatkan kekuasaan. Memang menjelang pilpres 2024, para pengurus teras PKS berulang kali menegaskan bahwa kali ini PKS harus ikut dalam pemerintahan setelah 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo PKS berada di luar pemerintahan. Dampaknya, PKS kehilangan akses sumber daya material dan politik. Sebagaimana seluruh parpol di negeri ini, PKS juga berwatak pragmatis. Pragmatisme adalah falsafah politik yang mengukur kebenaran dari manfaat yang diperoleh.
Tapi apakah mendukung kebijakan pemerintah Prabowo yang cenderung pro-Israel dan AS dalam konteks pembiaran pemerintah atas genosida dan ethnic cleansing Israel terhadap Palestina masih layak dianggap sebagai kebenaran karena memberi manfaat kepada PKS? Saya malah melihat PKS kini telah menjadi partai oportunis, yang melihat kepentingan sendiri merupakan ukuran kebenaran. Tapi pandangan ini keliru. Keseluruhan eksistensi sebuah partai tak bisa dilepaskan dari hal-hal di luar dirinya.
Konsistensi mendukung Palestina selama ini telah memberi modal sosial-politik yang membesarkan PKS. Membuang nilai-nilai dasar perjuangan demi kekuasaan sesaat membuat PKS tak bisa lagi dibedakan dari parpol lain. Dus, pragmatisme dan oportunisme PKS dipertanyakan. Bahkan posisinya sebagai partai tengah terancam. Bukan tidak mungkin, pada masa mendatang PKS akan bernasib sama dengan PPP yang ditinggalkan konstituennya karena ideologi yang mempromosikan idealisme Islam hilang dari tubuhnya.
Tanda-tanda PKS salah memahami pragmatisme sudah terlihat sejak pilkada DKI Jakarta 2024. PKS adalah partai pemenang dalam pemilihan legislatif di Jakarta 2024. Menjelang pemilihan gubernur, sekonyong-konyong PKS meninggalkan bakal calon gubernur Anies Rasyid Baswedan yang punya basis pendukung yang kuat di Jakarta setelah memimpin ibu kota (2017-2022). Ditinggalkannya Anies merupakan konsekuensi dari bergabungnya PKS ke dalam pemerintahan Prabowo Subianto.
Bersama Golkar, Gerindra, Demokrat, PKB, PKS mendukung Ridwan Kamil-Suswono. Pasangan ini kalah dari pasangan Pramono Anung-Rano Karno yang hanya didukung PDI-P. Kita tak bisa mengabaikan kemenangan Pramono-Rano berkat dukungan Anies. Dampak ikutan yang dipikul PKS adalah basis dukungannnya di Jakarta menipis. Dus, pragmatisme PKS terbukti merugikan. Eskalasi ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah akibat kebijakan populisme pemerintah yang tak membawa manfaat rakyat ikut mencoreng PKS.
Sayang sekali PKS mengorbankan seluruh citra dirinya untuk mendukung pemerintahan yang terlihat mengarah pada otoritarianisme, antidemokrasi, antikebebasan berpendapat, kebijakan luar negeri yang melawan konstitusi, kebijakan ekonomi yang sesat, rupiah terdepresiasi kian dalam, IHSG yang kehilangan kepercayaan investor, korupsi merajalela, pajak meluas ke rakyat kecil yang lehernya makin tercekik, dan kemiskinan meningkat. Substansi dari semua ini kontradiktif dengan nilai-nilai yang diklaim diperjuangkan PKS. []
Tangsel, 11 Juli 2026
*Penasihat The Indonesian Society for Middle East Studies (ISMES); Penasihat Institute for Democracy Education (IDe)
