Peluncuran Strategi Besar Industrialisasi Nasional (SBIN) menandai babak baru ambisi Indonesia untuk menjadi negara industri maju menjelang 2045. Lewat SBIN yakni manifestasi kemandirian nasional—mengarahkan industri menuju era digital, hijau, dan berdaya saing global.
JERNIH – Kementerian Perindustrian meluncurkan Strategi Besar Industrialisasi Nasional (SBIN) sebagai kerangka kerja baru untuk mempercepat industrialisasi nasional. Langkah ini menandai babak penting dalam perjalanan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045, visi seratus tahun kemerdekaan yang menargetkan Indonesia menjadi negara maju dan berdaulat secara ekonomi.
SBIN dirancang tidak hanya sebagai kebijakan sektoral, melainkan strategi nasional yang memosisikan industri sebagai pilar utama kemakmuran dan kemandirian bangsa. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan, SBIN hadir untuk memastikan industri Indonesia tidak hanya bertahan di tengah tantangan global, tetapi juga tumbuh dan berdaulat.
Kelahiran SBIN mencerminkan respons Indonesia terhadap dinamika global yang kian kompleks—mulai dari disrupsi pascapandemi COVID-19, ketegangan geopolitik dan perang dagang, hingga transisi energi dan digitalisasi yang mengubah lanskap ekonomi dunia. Dalam konteks ini, industrialisasi bukan lagi hanya urusan produksi, tetapi juga strategi untuk mempertahankan posisi Indonesia dalam rantai nilai global.
BACA JUGA: Hilirisasi Industri Sapi untuk Menangkal Ketergantungan Impor
Kerangka Empat Pilar
SBIN dibangun di atas empat pilar utama yang saling menguatkan. Pertama, industrialisasi berbasis sumber daya, yang menekankan transformasi dari ekspor bahan mentah seperti nikel, kelapa sawit, dan batu bara menjadi produk bernilai tambah tinggi.
Kedua, pengembangan ekosistem industri terpadu untuk memperkuat keterkaitan antara sektor hulu dan hilir, didukung oleh sumber daya manusia yang terampil dan infrastruktur yang tangguh.
Pilar ketiga adalah penguasaan teknologi dan inovasi, di mana modernisasi industri dipacu melalui riset terapan dan transfer teknologi yang berkualitas. Sementara pilar keempat menegaskan komitmen terhadap keberlanjutan dan ekonomi sirkular, menjadikan industri hijau sebagai fondasi pertumbuhan jangka panjang.
“Industrialisasi sejati tidak boleh mengorbankan lingkungan,” tegas Menteri Agus, menggarisbawahi pentingnya keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan pelestarian alam.
Sekitar 80 persen output industri nasional diserap oleh pasar domestik. Karena itu, perlindungan pasar dalam negeri menjadi agenda utama melalui penguatan kebijakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) serta pengelolaan impor dengan instrumen tarif dan non-tarif.
Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa langkah ini bukan bentuk proteksionisme, melainkan ruang adaptif bagi industri dalam negeri untuk berinovasi dan meningkatkan daya saing.
Di saat bersamaan, Indonesia juga memperluas orientasi ekspor. Melalui diplomasi industri dan diversifikasi pasar non-tradisional, produk industri nasional diharapkan semakin terintegrasi dengan rantai pasok global. Salah satu fokus ekspor strategis adalah baterai kendaraan listrik (EV), memanfaatkan cadangan nikel Indonesia yang melimpah untuk menjadikan negara ini pusat manufaktur EV di Asia Tenggara.
Investasi dan SDM sebagai Motor Penggerak
SBIN menempatkan investasi sebagai mesin utama pertumbuhan. Pemerintah mendorong investasi substitusi impor bernilai tinggi di sektor-sektor strategis seperti mineral, kimia dasar, farmasi, komponen elektronik, dan industri makanan. Namun, setiap investasi wajib memberi dampak nyata—dalam bentuk penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, serta transfer teknologi dan pengetahuan.
Program restrukturisasi mesin industri dan insentif riset terus diperluas untuk mendorong modernisasi manufaktur nasional. Transfer teknologi dari investor asing diawasi secara ketat agar tidak hanya membawa modal, tetapi juga inovasi dan kemitraan jangka panjang.
Selain itu, pengembangan sumber daya manusia (SDM) menjadi fondasi utama transformasi industri. Melalui pendidikan vokasi dan politeknik industri, Kemenperin berupaya menyiapkan tenaga kerja yang siap menghadapi era Industri 4.0 dan manufaktur berbasis digital. “SDM industri harus menjadi penggerak transformasi, bukan sekadar penonton,” ujar Menteri Agus menegaskan.
Salah satu tantangan klasik industrialisasi Indonesia adalah tumpang tindih regulasi. Karena itu, SBIN menekankan pentingnya reformasi menuju regulasi yang sederhana, konsisten, dan berbasis data. Kemenperin juga memperkuat sinergi lintas kementerian—mulai dari kerja sama dengan Kementerian ESDM untuk penyediaan energi, ATR/BPN untuk akses lahan industri, Kementerian Keuangan untuk insentif fiskal, Kementerian Perdagangan untuk kebijakan ekspor-impor, hingga kolaborasi dengan BRIN dalam riset dan inovasi teknologi.
Koordinasi dengan BPJPH juga ditingkatkan untuk mempercepat sertifikasi halal bagi industri, menjadikannya sebagai pendorong pertumbuhan, bukan hambatan birokrasi. Revisi kebijakan TKDN dilakukan agar lebih transparan dan akuntabel, sekaligus memperkuat struktur industri nasional.
Menteri Agus juga menyinggung menyinggung pembelajaran dari kunjungannya ke Jepang, China, dan Turki. Jepang sukses mengembangkan bioindustri berbasis alga, China memajukan kemandirian energi melalui teknologi konversi batu bara menjadi kimia, sementara Turki mampu melindungi pasar domestiknya sembari menumbuhkan kebanggaan produk nasional. Dari pengalaman ini, Indonesia dapat mengembangkan kawasan industri tematik yang mengintegrasikan bioindustri, energi bersih, dan petrokimia sebagai pusat pertumbuhan daya saing baru.(*)
BACA JUGA: Dari KEK ke Hilirisasi Nikel: Jalan Senyap Membonsai Demokrasi
