PBB menyebut krisis kemanusiaan di Gaza telah memundurkan pembangunan manusia di wilayah tersebut sejauh 77 tahun, dengan angka harapan hidup yang merosot tajam hingga ke usia 40 tahun saja.
JERNIH — Dunia menandai 1.000 hari sejak meletusnya perang besar di Jalur Gaza pada 7 Oktober 2023 silam. Tiga tahun hampir berlalu, daerah kantong Palestina tersebut kini nyaris rata dengan tanah, sementara kendali militer Israel justru semakin mencengkeram dalam.
Otoritas setempat melaporkan bahwa lebih dari 90 persen wilayah Jalur Gaza telah hancur total akibat pemboman tanpa henti. Tak hanya itu, pasukan Israel kini telah menduduki secara fisik sekitar 80 persen dari total wilayah yang diblokade tersebut.
Kantor Media Pemerintah Gaza merilis data terbaru yang sangat mengerikan terkait dampak agresi ini. Sedikitnya 73.066 warga Palestina tewas, di mana 21.500 di antaranya adalah anak-anak (termasuk 1.022 bayi). Sebanyak 173.514 orang terluka, dan 9.500 orang lainnya dinyatakan hilang—diduga kuat tertimbun di bawah reruntuhan.
Israel dilaporkan telah menjatuhkan sekitar 223.000 ton bahan peledak di Gaza. Angka fantastis ini setara dengan 16 kali lipat daya ledak bom atom yang dijatuhkan Amerika Serikat di Hiroshima, Jepang, pada tahun 1945.
Di tengah puing-puing kehancuran, kerangka kerja gencatan senjata yang digadang-gadang bisa mengakhiri konflik justru dilaporkan sekarat. Board of Peace (Dewan Perdamaian)—badan yang dibentuk Amerika Serikat pada Januari lalu untuk mengawasi gencatan senjata dan memimpin rekonstruksi tiga fase bentukan Dewan Keamanan PBB—dinilai gagal total.
Analis politik, Iyad Jouda, mengungkapkan kepada Al Jazeera bahwa dewan tersebut telah melenceng jauh dari tujuan utamanya untuk menyatukan Jalur Gaza dan Tepi Barat. Selain gagal memaksa Israel mundur, badan ini juga dilaporkan bangkrut karena dana bantuan miliaran dolar yang dijanjikan komunitas internasional tak kunjung cair.
Akibatnya, alih-alih terjadi penarikan pasukan secara bertahap, Israel justru memperluas wilayah kekuasaannya. Bahkan, jumlah truk bantuan kemanusiaan yang diizinkan masuk setiap harinya menyusut hingga tersisa sepertiga dari kuota yang diperjanjikan. Ironisnya, lebih dari 1.000 warga Palestina justru tewas setelah kesepakatan gencatan senjata bergulir Oktober tahun lalu.
Mundur 77 Tahun ke Belakang
PBB menyebut krisis kemanusiaan di Gaza telah memundurkan pembangunan manusia di wilayah tersebut sejauh 77 tahun, dengan angka harapan hidup yang merosot tajam hingga ke usia 40 tahun saja.
Saat ini, seluruh populasi Gaza berada di ambang kelaparan ekstrem. Hampir 400.000 orang bertahan hidup hanya dengan makan satu kali sehari, sementara 62 persen stok obat-obatan di fasilitas kesehatan primer telah habis total.
Estimasi volume puing-puing bangunan yang hancur kini mencapai 68 juta ton. Berdasarkan laporan PBB, sejauh ini baru sekitar 310.000 ton (kurang dari 0,5 persen) yang berhasil dibersihkan. Dengan ritme pembersihan saat ini, dibutuhkan waktu lebih dari 140 tahun hanya untuk membersihkan seluruh puing di Gaza.
“Kami kehilangan sekitar 85 hingga 90 persen sumber daya, bangunan, dan infrastruktur kami,” ujar Wali Kota Gaza, Yahya al-Sarraj kepada Al Jazeera. “Kami merasa lumpuh dalam banyak hal.”
Meskipun melumpuhkan, Al-Sarraj menyebut pihaknya telah menyiapkan cetak biru rekonstruksi komprehensif bernama “Phoenix Plan” (Rencana Fajar). Begitu perbatasan dibuka, warga Gaza diklaim tidak akan menunggu bantuan internasional dan akan langsung membangun kembali rumah mereka secara mandiri.
Negosiasi damai fase berikutnya hingga kini masih menemui jalan buntu. Israel secara mutlak menuntut Hamas meletakkan senjata sebelum rekonstruksi bangunan dimulai. Tuntutan ini ditolak oleh warga lokal seperti Nasser Faram, mantan tahanan yang menegaskan, “Akhiri okupasi terlebih dahulu, baru setelah itu kita bisa bicara soal senjata.”
Di sisi lain, tensi justru semakin dipanaskan oleh pernyataan Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich. Usai bertemu Wali Kota Sderot, Alon Davidi, Smotrich menegaskan ambisinya untuk merebut seluruh sisa wilayah Gaza.
“Kita perlu menyelesaikan penaklukan sisa wilayah yang ada, mengalahkan Hamas, dan membangun sabuk pemukiman Yahudi yang akan berfungsi sebagai zona penyangga keamanan. Di mana tidak ada pemukiman warga kita, di sana tidak ada keamanan. Kita tidak akan kembali ke realitas sebelum 7 Oktober,” tegas Smotrich.
Sementara itu di dalam negeri Israel, peringatan 1.000 hari serangan 7 Oktober juga diwarnai aksi unjuk rasa besar-besaran di berbagai kota. Demonstrasi yang dimotori oleh October Council—kelompok yang terdiri dari keluarga korban tewas dan mantan sandera—berhasil memblokir akses menuju parlemen (Knesset).
Mereka membentangkan spanduk raksasa bertuliskan: “1.000 hari pengabaian, kelalaian, penutupan fakta, dan kegagalan.” Mereka menuduh pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sengaja menjegal penyelidikan independen atas kegagalan sistem keamanan mereka.
Di tengah penolakan tersebut, The Times of Israel melaporkan bahwa sekitar 5.000 warga Israel justru telah pindah ke wilayah selatan yang dekat dengan perbatasan Gaza sejak perang meletus. Dari 62.000 warga yang menetap di sana sebelum perang, 90 persen di antaranya kini telah kembali, dan pemerintah Israel menargetkan 124.000 orang akan memadati wilayah perbatasan tersebut pada tahun 2030 mendatang.
