Cara yang paling mungkin bagi Putin untuk tampil sebagai penjahat perang adalah melalui doktrin hukum tanggung jawab komando yang diakui secara luas. Jika komandan memerintahkan atau bahkan mengetahui atau berada dalam posisi untuk mengetahui tentang kejahatan dan tidak melakukan apa pun untuk mencegahnya, mereka dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum.
JERNIH—Secara impulsive Presiden AS, Joe Biden, Rabu (16/3) lalu menyebut Presiden Rusia, Vladimir Putin, sebagai “penjahat perang” untuk invasi dan sekian banyak derita yang ia sebarkan kepada Ukraina dan rakyatnya. Rumah sakit, bangsal bersalin, juga telah dijatuhi bom oleh Rusia.
Tetapi menyatakan seseorang sebagai penjahat perang tidak sesederhana bisa diucapkan dalam kata-kata. Ada definisi dan proses standard untuk menentukan siapa penjahat perang, serta bagaimana mereka harus dihukum.
Gedung Putih telah menghindari penerapan penunjukan itu kepada Putin, dengan mengatakan bahwa hal itu membutuhkan penyelidikan dan ‘kesepakatan’ internasional. Setelah Biden terlanjur mengucapkan kata-kata itu, Sekretaris Pers Gedung Putih, Jen Psaki, mengatakan Presiden “berbicara dari hati sanubarinya”, dan segera memperbarui pernyataannya, dengan mengatakan ada proses untuk membuat keputusan formal.
Namun, Kremlin dengan cepat membalas. Rusia menyebut komentar Biden itu “tidak dapat diterima dan tidak dapat dimaafkan dari seorang kepala negara yang bomnya telah menewaskan ratusan ribu orang di seluruh dunia.”
Dalam penggunaan populer, frasa tersebut memiliki makna sehari-hari sebagai istilah umum untuk seseorang yang mengerikan.
“Jelas Putin adalah penjahat perang, tetapi Presiden berbicara secara politis tentang hal ini,” kata David Crane, yang telah menangani kejahatan perang selama beberapa dekade dan menjabat kepala jaksa untuk Pengadilan Khusus PBB untuk Sierra Leone, yang mengadili mantan Presiden Liberia, Charles Taylor.
Investigasi atas tindakan Putin sudah dimulai. AS dan 44 negara lain bekerja sama untuk menyelidiki kemungkinan pelanggaran demi pelanggaran, setelah disahkannya resolusi Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk membentuk komisi penyelidikan. Ada pula penyelidikan lain oleh Pengadilan Kriminal Internasional, sebuah badan independen yang berbasis di Belanda.
“Kami berada di tahap awal dari awal,” kata Crane. Dia memperkirakan dakwaan terhadap Putin bisa terjadi dalam setahun ke depan. Tetapi bisa pula tanpa batas waktu.
Berikut ini cara kerja semua prosedur:
Siapakah penjahat perang?
Istilah ini berlaku untuk siapa saja yang melanggar seperangkat aturan yang diadopsi oleh para pemimpin dunia yang dikenal sebagai hukum konflik bersenjata. Aturan ini mengatur bagaimana negara berperilaku di saat perang.
Aturan-aturan itu telah dimodifikasi dan diperluas selama abad lalu, diambil dari Konvensi Jenewa setelah Perang Dunia II dan protokol ditambahkan kemudian.
Aturan tersebut ditujukan untuk melindungi orang-orang yang tidak ikut serta dalam pertempuran dan mereka yang tidak dapat lagi berperang, termasuk warga sipil seperti dokter dan perawat, tentara yang terluka, dan tawanan perang. Perjanjian dan protokol mengatur siapa yang bisa menjadi sasaran dan dengan senjata apa. Senjata tertentu dilarang, termasuk bahan kimia atau biologi.
Kejahatan spesifik apa yang membuat seseorang menjadi penjahat perang?
Apa yang disebut sebagai “pelanggaran berat” dari konvensi-konvensi yang merupakan kejahatan perang, termasuk pembunuhan yang disengaja dan perusakan yang luas serta perampasan properti yang tidak dibenarkan oleh kebutuhan militer. Kejahatan perang lainnya termasuk dengan sengaja menargetkan warga sipil, menggunakan kekuatan yang tidak proporsional, menggunakan perisai manusia dan menyandera.
Pengadilan Kriminal Internasional juga menuntut kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan dalam konteks “serangan meluas atau sistematis yang ditujukan terhadap penduduk sipil mana pun”. Ini termasuk pembunuhan, pemusnahan, pemindahan paksa, penyiksaan, pemerkosaan dan perbudakan seksual.
Cara yang paling mungkin bagi Putin untuk tampil sebagai penjahat perang adalah melalui doktrin hukum tanggung jawab komando yang diakui secara luas. Jika komandan memerintahkan atau bahkan mengetahui atau berada dalam posisi untuk mengetahui tentang kejahatan dan tidak melakukan apa pun untuk mencegahnya, mereka dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum.
Bagaimana jalan menuju pengadilan?
Secara umum, ada empat jalur untuk menyelidiki dan menentukan kejahatan perang, meskipun masing-masing memiliki batasan. Salah satunya melalui Mahkamah Pidana Internasional.
Pilihan kedua adalah jika Perserikatan Bangsa-Bangsa melampaui komisi penyelidikannya dan bertindak untuk menciptakan pengadilan kejahatan perang internasional campuran untuk mengadili Putin.
Yang ketiga adalah membentuk tribunal atau pengadilan untuk mengadili Putin oleh sekelompok negara yang berkepentingan, seperti NATO, Uni Eropa, dan AS. Pengadilan militer di Nuremberg setelah Perang Dunia II melawan para pemimpin Nazi adalah contohnya.
Terakhir, beberapa negara memiliki undang-undang sendiri untuk menuntut kejahatan perang. Jerman, misalnya, sudah menyelidiki Putin. AS tidak memiliki undang-undang seperti itu, tetapi Departemen Kehakiman memiliki bagian khusus yang berfokus pada tindakan termasuk genosida internasional, penyiksaan, perekrutan tentara anak, dan mutilasi alat kelamin perempuan.
Di mana Putin akan diadili?
Itu tidak jelas. Rusia tidak mengakui yurisdiksi Pengadilan Kriminal Internasional dan tidak akan mengirim tersangka ke markas besar pengadilan di Den Haag, Belanda. AS juga tidak mengakui otoritas pengadilan itu. Putin dapat diadili di negara yang dipilih oleh PBB atau oleh konsorsium negara-negara yang bersangkutan. Tapi membawanya ke sana akan sulit.
Adakah para pemimpin nasional pernah diadili di masa lalu?
Ya. Dari pengadilan pasca-Perang Dunia II di Nuremberg dan Tokyo hingga pengadilan ad hoc yang lebih baru, para pemimpin senior telah diadili atas tindakan mereka di negara-negara termasuk Bosnia, Kamboja, dan Rwanda.
Mantan pemimpin Yugoslavia, Slobodan Milosevic diadili oleh pengadilan PBB di Den Haag karena mengobarkan konflik berdarah ketika Yugoslavia runtuh pada awal 1990-an. Dia meninggal di selnya sebelum pengadilan mencapai vonis. Sekutunya di Serbia-Bosnia, Radovan Karadzic dan pemimpin militer Serbia-Bosnia, Jenderal Ratko Mladic, berhasil diadili dan keduanya sekarang menjalani hukuman seumur hidup.
Taylor dari Liberia dijatuhi hukuman 50 tahun setelah divonis karena mensponsori kekejaman di negara tetangga, Sierra Leone. Mantan diktator Chad, Hissene Habre, yang meninggal tahun lalu, adalah mantan kepala negara pertama yang dihukum karena kejahatan terhadap kemanusiaan oleh pengadilan Afrika. Dia dijatuhi hukuman seumur hidup. [South China Morning Post/ Tribune News Service dan Agence France-Presse]
