ITB kembali jadi ruang bagi aktivis. Kali ini tua-muda bersua dalam seminar nasional, plus perilisan buku oleh Dr. Syahganda Nainggolan.
WWW.JERNIH.CO – Aula Barat Institut Teknologi Bandung pada Kamis sore, 5 Maret 2026, mendadak terasa seperti arena pertarungan gagasan. Menjelang azan magrib, ratusan orang masih bertahan di kursi mereka. Aktivis lintas generasi, mahasiswa, akademisi, tokoh politik, hingga profesional memadati ruangan. Mereka menunggu satu hal: pidato pamungkas dari Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.
Ketika Dasco berdiri di podium, suasana ruangan mendadak hening. Buku karya Syahganda Nainggolan baru saja diluncurkan—Menggugat Republik—dan seminar nasional bertajuk “Prabowonomics, Demokrasi dan Arah Republik ke Depan” hampir mencapai ujungnya. Namun justru di penghujung itulah nada diskusi menjadi paling tajam.
“Buku ini sangat kritis,” kata Dasco. “Ia lahir dari kegelisahan mendasar: demokrasi bisa berjalan secara prosedural, tapi belum tentu manfaat pembangunan terdistribusi secara adil.” Ia berhenti sejenak, lalu menatap hadirin. “Demokrasi juga meniscayakan keadilan—terutama keadilan ekonomi. Tanpa itu, kohesi sosial kita bisa tergerus.”
Pidato itu segera berubah menjadi ajakan terbuka kepada masyarakat sipil. Dasco mengatakan banyak orang bertanya berapa lama Presiden Prabowo Subianto harus diberi waktu untuk menunaikan janji-janjinya. Namun menurutnya, pertanyaan yang lebih penting justru sebaliknya.
“Berapa lama waktu yang diperlukan agar masyarakat sipil bersatu, menguatkan persatuan nasional, agar Prabowo punya waktu menunaikan janji-janjinya?” kata dia.
Menurut Dasco, pemerintah saat ini juga menghadapi warisan persoalan struktural, termasuk izin pertambangan yang dinilai tidak memberi manfaat bagi negara. “Kalau ada IUP tapi tak memberi keuntungan pada negara, pemerintah cabut,” katanya.
Pidato pamungkas itu menutup sebuah seminar yang sejak siang berlangsung panas, penuh interupsi gagasan, sekaligus emosional.
Buku yang Menggugat
Acara itu digelar untuk meluncurkan buku terbaru Syahganda Nainggolan, “Menggugat Republik”. Buku tersebut mencoba membedah arah demokrasi Indonesia sekaligus menawarkan kerangka ide yang oleh penulisnya disebut Prabowonomics.
Syahganda membuka paparannya dengan nostalgia politik sekaligus pengakuan ideologis terhadap almamaternya. “Kami digodok di sini,” katanya merujuk kampus ITB. “Para aktivis yang dibentuk di kampus ini tak pernah gentar untuk terus berjuang membela kebenaran. Kami dipupuk oleh pemikiran dan ideologi kerakyatan Soekarno.”
Menurut Syahganda, gagasan kerakyatan itulah yang ia lihat kembali dalam kepemimpinan Presiden Prabowo. “Cuma Soekarno dan Prabowo yang saya rasakan sebagai pemimpin dengan ideologi kerakyatan yang kuat. Hingga di atas 70 tahun usianya, jiwa kerakyatan Prabowo tidak pernah bisa diragukan.”
Di salah satu bagian buku itu tertulis kalimat yang kemudian banyak dikutip dalam diskusi: “Republik harus terus digugat agar tidak kehilangan jiwanya—jiwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat.” Buku tersebut, kata Syahganda, dimaksudkan bukan sekadar kritik, tetapi juga tawaran gagasan mengenai arah pembangunan ekonomi nasional yang berpijak pada keadilan sosial.
Seminar Penuh Tokoh
Seminar nasional itu menghadirkan panelis dari berbagai latar belakang: Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, pengamat politik Rocky Gerung, Ketua Umum KSPSI Moh Jumhur Hidayat, serta Menteri Koperasi Ferry Juliantono.
Sejumlah pejabat dan tokoh nasional juga hadir sebagai undangan, antara lain Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Tenaga Kerja Yassierli, Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian, Utusan Khusus Presiden Raffi Ahmad, serta Rektor ITB Tatacipta Dirgantara sebagai tuan rumah.
Beberapa nama yang kerap muncul di halaman depan media juga tampak di antara hadirin: Margarito Kamis, Prof. Perdana Wahyu Santosa, Edi Mulyadi, Selamat Ginting, Anthony Budiawan, serta ratusan aktivis dan mahasiswa dari berbagai kampus.
Di antara para pembicara, Rocky Gerung menjadi salah satu yang paling provokatif. “Kebijakan memang harus selalu diinterupsi agar ia tidak menjadi monolitik,” katanya. Menurut Rocky, istilah Prabowonomics kini telah menjadi genre baru dalam perdebatan ekonomi politik Indonesia. “Tugas intelektual adalah membedahnya. Bahkan mungkin mempertengkarkannya.”
Ia menambahkan dengan nada satir: “Kalau 70 persen anggota kabinet tidak mengerti Prabowonomics, itu masalah rekrutmen.” Pernyataan itu disambut tawa sekaligus tepuk tangan dari sebagian peserta seminar.
Industrialisasi dan Ekonomi Rakyat
Dalam paparannya, Moh Jumhur Hidayat mengaitkan diskusi itu dengan sejarah gerakan intelektual ITB pada masa Reformasi. “Pada 1998 anak-anak ITB membentuk PSIK karena saat itu ada defisit pemikiran di luar kampus,” katanya.
Ia lalu menunjukkan data yang menurutnya mengkhawatirkan: kontribusi sektor industri terhadap PDB Indonesia terus menurun. “Dulu sekitar 30 persen. Sekarang tinggal sekitar 18 persen,” kata Jumhur. Ia menyebut gagasan Prabowonomics sebagai peluang untuk menghidupkan kembali industrialisasi nasional. “Saya menyebutnya MIIGA—Make Indonesia Industry Great Again.”
Sementara itu, Ferry Juliantono menekankan garis ideologis Prabowo dalam ekonomi kerakyatan. “Prabowonomics tidak bisa dipisahkan dari pemikiran sosialistis Pak Soemitro dan Pak Margono,” katanya, merujuk tokoh-tokoh ekonomi dalam keluarga Prabowo.
Menurut Ferry, salah satu wujud konkret gagasan tersebut adalah pengembangan koperasi desa. “Koperasi Desa Merah Putih diharapkan menjadi jalan agar kehidupan warga lebih baik.”
Misbakhun menambahkan bahwa dalam banyak pidatonya Presiden Prabowo kerap mengutip Pasal 33 UUD 1945 secara rinci. “Tidak banyak presiden yang mengutip pasal itu secara detail. Prabowo melakukannya berkali-kali,” kata dia.
Ia juga menyinggung program makan bergizi gratis (MBG) sebagai contoh perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan rakyat. “Program itu menunjukkan bagaimana Prabowo memikirkan piring nasi rakyatnya.”
Interupsi Mahasiswa
Salah satu momen paling menarik justru datang dari mahasiswa. Menjelang sesi akhir, tiga perwakilan mahasiswa ITB meminta waktu berbicara. Panitia akhirnya memberi mereka kesempatan. Salah satu yang naik ke panggung adalah Presiden Mahasiswa ITB, Farel Faiz Firmansyah.
“Indonesia sedang tidak baik-baik saja,” katanya. “Rakyat merasakan derita ekonomi, sementara institusi yang seharusnya melindungi justru sering bertindak represif.” Ia juga menyinggung kebijakan lingkungan dan pertambangan. “Setiap kali ada bencana kita selalu menyalahkan alam. Tapi siapa yang memberi izin tambang di daerah kritis?” katanya.
Pernyataan itu membuat ruangan kembali riuh. Sebagian hadirin mengangguk, sebagian lain tampak berpikir.
Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, dalam sambutannya menyebut Syahganda sebagai sosok yang berpengaruh dalam perjalanan politiknya. “Ada satu orang dalam hidup saya yang berhasil memprovokasi saya menjadi politisi,” katanya sambil tersenyum.
Menurut Hetifah, judul buku Menggugat Republik sangat mencerminkan karakter Syahganda. “Dia penggugat yang tidak pernah lelah menggugat dan mengubah arah sejarah.”
Ia menyebut beberapa nama lain yang menurutnya konsisten menjaga tradisi kritik publik. “Syahganda, Rocky Gerung, Jumhur—mereka sedikit dari kita yang terus menggugat negeri ini sebagai tanda cinta.”
Tak lama kemudian azan magrib berkumandang dari Masjid Salman, masjid terkenal yang berlokasi di sekitar kampus ITB. Hadirin pun berbuka puasa bersama dan melanjutkan percakapan di berbagai sudut aula.
Diskusi mungkin telah selesai, tetapi perdebatan tentang masa depan republik—dan tentang apa yang disebut Prabowonomics—tampaknya baru saja dimulai. [ ]
BACA JUGA: Membedah Nalar Kritis dalam Buku “Menggugat Republik”
