Hampir 800 orang sempat mendekam di penjara itu. Jalan mereka di sana berbeda. Beberapa terkait dengan Al-Qaidah atau kelompok teroris lainnya. Yang lainnya ditahan berdasarkan bukti yang lemah atau palsu, yang dalam beberapa kasus hanya disebabkan perseteruan lokal. Ada 22 orang migran Uighur; beberapa di antaranya anak-anak di bawah usia enam belas tahun. Kecerobohan yang tidak manusiawi dalam memperlakukan semua tahanan itu ditonton dunia, dan merusak reputasi Amerika.
Oleh : Amy Davidson Sorkin
JERNIH–Ketika Presiden Joe Biden, bulan-bulan lalu, berbicara tentang perlunya mengakhiri ‘perang abadi’, dia berkata, “Saya sekarang adalah presiden Amerika keempat yang memimpin perang di Afghanistan—dua Demokrat dan dua Republik. Saya tidak akan menyerahkan tanggung jawab ini kepada presiden kelima.”
Tapi Biden masih memimpin sisa perang melawan teror, yang bisa disebut pengadilan ‘abadi’. Hal itu adalah penuntutan Khalid Sheikh Mohammed—tertuduh dalang serangan 11 September 2001—dan empat terdakwa lainnya, yang berkumpul kembali di Teluk Guantánamo, minggu lalu, untuk pertama kalinya sejak pandemi merebak.
KSM, begitu dia dikenal, dan rekan-rekannya ditangkap lebih dari 18 tahun lalu; proses yang kini diajukan terhadap mereka secara resmi dibuka pada tahun 2012, dan selama itu telah terjebak dalam sidang praperadilan. Pemilihan juri lagi dilakukan, apalagi putusan. Hakim, Kolonel Matthew McCall–tergantung pada bagaimana Anda menghitungnya—adalah hakim keempat, ketujuh, atau bisa juga kesembilan yang memimpin sidang tersebut.
Masalah ini dimulai dengan keputusan George W. Bush, yang pada Januari 2002 memutuskan mengirim para tersangka teroris ke Guantánamo. Beberapa disiksa secara keji di pangkalan itu; beberapa disiksa di lokasi lain, seperti di ‘situs-situs hitam’ CIA. Hampir delapan ratus orang sempat mendekam di penjara itu. Jalan mereka di sana berbeda. Beberapa terkait dengan Al Qaidah atau kelompok teroris lainnya. Yang lainnya ditahan berdasarkan bukti yang lemah atau palsu, dalam beberapa kasus hanya disebabkan perseteruan lokal. Dua puluh dua adalah migran Uighur; beberapa di antaranya adalah anak-anak di bawah usia enam belas tahun. Kecerobohan yang tidak manusiawi dalam memperlakukan semua tahanan itu ditonton dunia, dan merusak reputasi Amerika. Pemerintah berturut-turut berusaha untuk merasionalisasi kekacauan hukum yang terjadi bertahun-tahun itu, dengan mendirikan prosedur kuasi-yudisial yang akhirnya melumpuhkan upaya untuk menerapkan proses hukum dan memberikan keadilan.
Sejak awal, Pemerintahan Bush memutuskan bahwa jika tahanan di Guantánamo pernah diadili, itu bukan di pengadilan sipil tetapi sebuah “komisi militer” yang baru dirancang. Skema itu bermasalah dengan Mahkamah Agung, yang memutuskan bahwa elemen-elemen kuncinya tidak konstitusional.
Pada tahun 2009, Eric Holder–Jaksa Agung pertama Barack Obama–mengumumkan bahwa KSM dan empat orang yang diduga sebagai komplotannya, malah akan didakwa di Pengadilan Federal di Manhattan, dekat tempat kejadian perkara. Sebuah dakwaan delapan puluh satu halaman terhadap orang-orang itu dijatuhkan oleh dewan juri di Distrik Selatan.
Partai Republik, dan beberapa Demokrat, memperlakukan perkembangan ini bukan sebagai kemenangan tetapi sebagai kemarahan. Holder mundur, dan Pemerintahan Obama memulai proses di bawah undang-undang komisi militer yang diubah. Pada waktu yang hampir bersamaan, Kongres mengesahkan ketentuan dalam Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional yang memblokir semua dana yang mungkin digunakan untuk memindahkan tahanan ke Amerika Serikat—bahkan untuk diadili atau menjalani hukuman. Ketentuan itu telah diperbarui setiap tahun sejak itu.
Menengok ke belakang, ada sesuatu yang sangat aneh tentang kehebohan yang menyambut gagasan bahwa pembunuh massal yang dituduh dapat dituntut di pengadilan AS—itulah gunanya pengadilan. Hal ini sebagian dapat dijelaskan oleh politik ketakutan pada periode setelah 9/11.
Ada anggapan bahwa komisi militer akan cepat dan efisien. Juga diakui secara luas bahwa para tahanan di Guantánamo telah disiksa. Pengadilan yang sebenarnya—pengadilan yang adil—akan mengungkapkan hal itu. Guantánamo dipandang sebagai tempat untuk menyembunyikan kejahatan pemerintah. Dalam pengertian itu, rasa malu juga merupakan faktor.
Tetapi ternyata membangun sistem komisi baru sama sekali tidak bijaksana; beberapa persidangan yang memakan waktu dalam kasus 9/11 telah melibatkan litigasi, penuh dengan masalah banding yang belum teruji, atas hal-hal dasar seperti aturan bukti dan akses pengacara ke klien mereka. Pengadilan federal, sebaliknya, telah terbukti sangat efektif dalam menuntut teroris, dan memiliki catatan ekstensif dalam menangani masalah-masalah rahasia. Dan, sebagaimana bukti yang diperoleh di bawah penyiksaan tidak dapat diterima di pengadilan sipil, itu juga seharusnya tidak diterima di komisi militer. (Tidak, karena alasan keandalan, legalitas, dan moralitas.)
Obama telah berjanji untuk menutup Guantánamo; sebaliknya, dia bekerja di pinggiran, mengirim tahanan kelas bawah ke negara lain, mengurangi jumlah mereka. Donald Trump bahkan berhenti melakukan itu. Saat ini ada 39 tahanan di pangkalan (termasuk terdakwa 9/11); mayoritas telah ditahan selama lebih dari satu dekade tanpa ada tuntutan yang diajukan terhadap mereka. Sementara itu, proses komisi militer berjalan lambat.
Sampai Kongres berhenti memperbarui larangan pemindahan tahanan ke negara ini, hal paling efektif yang dapat dilakukan pemerintah Biden untuk membawa persidangan 9/11 ke kesimpulan yang lebih cepat dan lebih adil adalah dengan menghapus hukuman mati persidangan. Mengejar hukuman mati adalah alasan lain mengapa persidangan memakan waktu begitu lama; seperti di pengadilan sipil, prosedur tambahan harus diikuti dalam kasus-kasus besar.
Misalnya, fakta bahwa mereka telah disiksa sedemikian rupa dapat dimasukkan sebagai faktor yang meringankan hukuman. Beberapa sidang praperadilan adalah tentang upaya pembela untuk menyimpan bukti penyiksaan untuk tujuan itu, yang ditentang oleh pemerintah.
Menjatuhkan hukuman mati akan mengembalikan fokus ke hampir tiga ribu orang yang terbunuh pada 9/11 dan mengurangi kemungkinan Biden akan meninggalkan pengadilan yang belum selesai untuk presiden masa depan yang tidak diketahui. Melakukan hal itu juga dapat mempermudah untuk membuat kesepakatan pembelaan—pengakuan bersalah seumur hidup di penjara.
Kesepakatan pembelaan mungkin tampak seperti akhir yang hangat dari apa yang pernah dibayangkan sebagai persidangan abad ini. Dan itu tidak akan menutup Guantánamo, meskipun itu akan membantu. Karen J. Greenberg, direktur Pusat Keamanan Nasional di Fordham Law, dan penulis “Subtle Tools,” sebuah buku baru tentang hukum dan norma setelah 9/11, mengatakan bahwa peluang terbaik Biden untuk akhirnya menyelesaikan pekerjaan itu, akan bergerak agresif untuk memastikan bahwa setiap tahanan yang tersisa segera didakwa atau dipindahkan ke negara lain.
Beberapa kasus dianggap terlalu sulit untuk diselesaikan dengan salah satu dari tindakan ini. Tetapi setelah hampir dua dekade, inilah saatnya untuk melakukan tindakan tegas tersebut. Perang hukum abadi, juga harus diakhiri. [The New Yorker]
