Perubahan arah kebijakan Washington terendus pada Selasa (5/6/2026) waktu setempat. Melalui platform Truth Social, Presiden Trump mengumumkan penghentian operasi pengawalan kapal di Selat Hormuz. Alasannya cukup diplomatis, permintaan dari Pakistan dan negara-negara lain serta adanya kemajuan besar menuju kesepakatan final dengan Iran.
JERNIH – Dunia tengah menahan napas. Selat Hormuz, urat nadi energi global yang selama beberapa bulan terakhir menjadi zona tempur, tiba-tiba menunjukkan tanda-tanda deeskalasi yang mengejutkan. Amerika Serikat secara mendadak menghentikan operasi pengawalan kapal komersialnya, hanya berselang 24 jam setelah dimulai.
Muncul pertanyaan besarnya, apakah Presiden Donald Trump akhirnya menerima tuntutan Teheran untuk membereskan urusan Selat Hormuz terlebih dahulu dan menunda isu nuklir untuk nanti?
Perubahan arah kebijakan Washington terendus pada Selasa (5/6/2026) waktu setempat. Melalui platform Truth Social, Presiden Donald Trump mengumumkan penghentian operasi pengawalan kapal di Selat Hormuz. Alasan yang dikemukakan cukup diplomatis: “Permintaan dari Pakistan dan negara-negara lain,” serta adanya “kemajuan besar” menuju kesepakatan final dengan Iran.
Tak lama kemudian, Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, mendeklarasikan bahwa Operasi Epic Fury—kampanye udara dan laut masif yang diluncurkan sejak 28 Februari—telah resmi “berakhir”. Washington kini tidak lagi mengedepankan moncong meriam, melainkan mencari sebuah Memorandum of Understanding (MoU) sebagai kerangka negosiasi masa depan.
Bagi banyak pengamat, ini adalah kemenangan diplomatik kecil bagi Iran. Selama berminggu-minggu, Teheran bersikeras pada skema negosiasi multitahap: akhiri perang dan blokade di Hormuz sekarang, urusan nuklir dibahas belakangan.
Di balik layar, diplomasi “pintu belakang” yang dimotori oleh Pakistan menjadi kunci. Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, secara terbuka menyebut nama Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman (MBS), sebagai mitra yang mendorong Trump untuk menunda misi militer di jalur air tersebut.
Pakistan, yang memiliki hubungan baik dengan Washington maupun Teheran, menjadi kurir bagi proposal 14 poin milik Iran. Isinya tegas: hentikan perang dalam 30 hari, angkat blokade angkatan laut AS, cairkan aset Iran yang dibekukan, dan buat mekanisme baru untuk Selat Hormuz. Isu nuklir? Teheran dengan lugas menyatakan, “Pada tahap ini, kami tidak melakukan negosiasi nuklir.”
Optimisme ini sebenarnya berdiri di atas landasan yang sangat rapuh. Hanya beberapa hari sebelum pengumuman Trump, gencatan senjata yang disepakati sejak 8 April tampak hampir kolaps.
Garda Revolusi Iran (IRGC) dituduh meluncurkan rudal dan drone ke arah Uni Emirat Arab (UEA), menghantam fasilitas minyak di Fujairah dan melukai pekerja migran. Meski Iran membantah, insiden ini sempat memicu kekhawatiran pecahnya perang terbuka kembali. Namun, secara mengejutkan, Washington memilih untuk tidak membalas. Jenderal Dan Caine dari Kepala Staf Gabungan AS menyebut insiden itu masih “di bawah ambang batas untuk memulai kembali operasi tempur besar.”
Apakah Washington “Berkedip” Lebih Dulu?
Pertanyaan retoris yang kini beredar di kalangan analis adalah: Apakah AS telah “berkedip” (menyerah) dalam perang urat syaraf ini?
Pada awal konflik, Rubio menetapkan empat target ambisius: hancurkan kemampuan rudal balistik Iran, lumpuhkan angkatan lautnya, putus dukungan untuk proksi, dan pastikan Iran tidak pernah memiliki senjata nuklir. Namun, kini narasinya berubah. Rubio mengeklaim militer AS telah menghancurkan “perisai konvensional” Iran, sebuah istilah yang oleh para analis dianggap sebagai cara halus untuk mendefinisikan ulang kemenangan tanpa harus menyentuh fasilitas nuklir bawah tanah Iran yang masih utuh.
“Washington telah menerima bahwa penyelesaian serentak antara perang, Hormuz, dan nuklir dalam satu paket final tidaklah layak saat ini,” ujar Andreas Krieg, profesor dari King’s College London. “Secara diplomatik, ini adalah konsesi (pengakuan) bagi Teheran.”
Meskipun MoU satu halaman kabarnya tengah disiapkan, jurang perbedaan masih menganga lebar, terutama soal siapa yang berhak “memegang kunci” Selat Hormuz.
Washington menegaskan tidak akan menerima dunia di mana kapal-kapal harus membayar upeti atau berkoordinasi dengan Iran untuk melewati selat internasional tersebut. Di sisi lain, proposal Iran justru meminta “mekanisme baru pemerintahan selat,” yang kemungkinan besar diterjemahkan oleh AS sebagai kontrol sepihak Iran atas lalu lintas kapal.
Faktor eksternal juga turut menekan kedua belah pihak untuk segera berdamai. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, saat ini berada di Beijing untuk bertemu Menlu China, Wang Yi. Kunjungan ini krusial karena terjadi tepat delapan hari sebelum pertemuan puncak Trump dengan Presiden Xi Jinping.
China, yang menyerap 80 persen ekspor minyak Iran pada tahun 2025, memiliki kepentingan besar agar pasokan energi tidak terganggu. Beijing bahkan telah memerintahkan perusahaan domestiknya untuk mengabaikan sanksi AS terhadap kilang-kilang yang membeli minyak Iran.
Selain itu, faktor religi juga bermain. Musim Haji akan dimulai sekitar 25 Mei, di mana 1,8 juta umat Muslim, termasuk dari Iran, akan berkumpul di Mekkah. Eskalasi militer selama periode suci ini akan membawa konsekuensi politik yang sangat mahal bagi siapapun, baik bagi AS, Arab Saudi, maupun Iran sendiri.
Situasi saat ini lebih condong pada “langkah membangun kepercayaan” (confidence-building measure) daripada sebuah kemenangan strategis permanen. Kesepakatan yang mungkin lahir dalam waktu dekat kemungkinan besar adalah kesepakatan terbatas: Hormuz dibuka, perang dihentikan, namun bom waktu nuklir tetap berdetak di latar belakang.
Dunia kini menunggu, apakah tanda tangan di atas MoU satu halaman itu akan benar-benar mengakhiri desing peluru di Hormuz, ataukah ini hanya sekadar jeda sebelum badai yang lebih besar datang kembali?
