Dunia industri berubah kilat, namun ribuan mahasiswa masih mempelajari kurikulum masa lalu. Belajar dari langkah drastis China yang menghapus ribuan prodi, Indonesia kini bersiap memangkas jurusan yang tak lagi relevan.
WWW.JERNIH.CO – Dunia pendidikan tinggi global tengah menghadapi titik balik besar. Pesatnya perkembangan kecerdasan buatan (AI) dan perubahan peta industri membuat banyak gelar akademik yang dahulu dianggap prestisius kini mulai kehilangan taringnya.
Di Indonesia, wacana pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) untuk menutup program studi (prodi) yang dianggap tidak relevan menjadi perbincangan belakangan ini.
Pemerintah Indonesia menekankan bahwa kebijakan ini bukan sekadar efisiensi, melainkan upaya mengatasi “mismatch” atau ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan pasar kerja. Ada beberapa alasan mendasar akan hal tersebut. Banyak jurusan menghasilkan ribuan sarjana setiap tahun, namun lapangan kerja di bidang tersebut sudah meluap, mengakibatkan pengangguran terdidik yang tinggi.
Otomasi dan AI telah mengambil alih tugas-tugas administratif, analisis data dasar, hingga desain grafis sederhana yang sebelumnya menjadi ranah lulusan prodi tertentu.
Di sisi lain pemerintah ingin mengalihkan sumber daya pendidikan ke bidang futuristik seperti ekonomi digital, keamanan siber, energi terbarukan, dan bioteknologi.
China telah mengambil langkah yang sangat agresif dalam melakukan restrukturisasi pendidikan tinggi sebagai respons terhadap perubahan kebutuhan industri global.
Sejak tahun 2019, pemerintah China telah menghentikan lebih dari 5.000 program studi sarjana, dengan puncaknya terjadi pada tahun 2023 di mana sebanyak 1.670 prodi dihapus dalam satu tahun saja. Langkah drastis ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk memastikan bahwa kurikulum universitas tidak lagi menghasilkan lulusan untuk sektor-sektor yang sudah jenuh atau tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman.
Beberapa jurusan yang paling terdampak oleh kebijakan ini antara lain adalah manajemen informasi, administrasi publik, desain produk, hingga program studi sastra asing tertentu yang dianggap mengalami kelebihan pasokan lulusan di pasar kerja.
Sebagai gantinya, pemerintah mengalihkan sumber daya dan fokus pendidikan ke bidang-bidang strategis masa depan. Fokus baru tersebut mencakup pengembangan keahlian di bidang kecerdasan buatan (AI), teknologi semikonduktor, ekonomi rendah karbon, serta robotika humanoid yang menjadi pilar utama kompetisi teknologi dunia saat ini.
Dalam mengeksekusi kebijakan ini, China tidak bekerja secara spekulatif melainkan menggunakan pendekatan berbasis data yang sangat ketat. Mereka memanfaatkan platform data besar (big data) nasional untuk memantau serapan kerja lulusan dari setiap jurusan secara real-time.
Metode evaluasi ini memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi dengan cepat prodi mana saja yang sudah kehilangan relevansinya, sehingga penyesuaian kurikulum dan penghapusan jurusan dapat dilakukan secara akurat sesuai dengan dinamika kebutuhan lapangan kerja yang terus berubah.
Di China, pemerintah mewajibkan universitas untuk menyesuaikan minimal 20% dari disiplin ilmu mereka pada tahun 2025 agar sejalan dengan strategi nasional. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa investasi pendidikan negara memberikan dampak ekonomi langsung dan memperkuat kedaulatan teknologi mereka.
Meskipun bertujuan baik, rencana ini memicu kritik tajam dari akademisi dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Banyak pihak khawatir bahwa kampus akan berubah menjadi sekadar “pabrik tenaga kerja” dan mengabaikan nilai-nilai humaniora serta berpikir kritis.
Kritik utama berpusat pada kekhawatiran akan penyempitan ekosistem keilmuan. Jika sebuah jurusan ditutup hanya karena rendahnya serapan industri saat ini, dikhawatirkan Indonesia akan kehilangan keahlian di bidang seni, budaya, dan ilmu sosial dasar yang merupakan fondasi peradaban.(*)
BACA JUGA: Universitas Cambridge Bongkar Nasionalisme Inggris: Anglo Saxon tak Pernah Ada
