“Melalui skema multinasional yang canggih dan ilegal, Bukit Muria Jaya sengaja mengaburkan sifat sebenarnya dari transaksinya untuk menjual dagangannya ke Korea Utara,” kata Asisten Jaksa Wilayah untuk Keamanan Nasional AS, John Demers.
Oleh : John McBeth
JERNIH– Departemen Kehakiman AS telah mencapai penyelesaian 1,5 juta dolar AS dengan perusahaan milik keluarga terkaya di Indonesia atas 28 pelanggaran sanksi perdagangan yang dijatuhkan kepada Korea Utara, untuk menekan negara itu meninggalkan program senjata nuklirnya.
PT Bukit Muria Jaya (BMJ), anak perusahaan kecil raksasa tembakau Djarum, juga telah menandatangani perjanjian penuntutan yang ditangguhkan dengan Departemen Kehakiman, karena diduga bersekongkol melakukan penipuan bank sehubungan dengan ekspor kertas rokok ke Pyongyang.
Selain itu, mereka dipaksa untuk menandatangani perjanjian penyelesaian dengan Kantor Pengendalian Aset Luar Negeri (OFAC) Departemen Keuangan AS, menurut pernyataan Departemen Kehakiman yang dikeluarkan pada 17 Desember 2020.
Di bawah ketentuan yang berarti masa percobaan selama 18 bulan itu, BMJ telah setuju untuk menerapkan program kepatuhan internal yang dirancang untuk mencegah dan mendeteksi pelanggaran undang-undang sanksi AS dan untuk membuat laporan kemajuan rutin ke Departemen Kehakiman.
Risiko tinggi, sifat ganjaran rendah dari pelanggaran tersebut telah mengejutkan komunitas bisnis lokal Indonesia, mengingat kerugian yang ditimbulkannya terhadap reputasi pemilik Djarum, keluarga Hartono, yang dihormati karena kekayaan bersihnya yang saat ini bernilai lebih dari 38 miliar dolar AS.
Selain Djarum, produsen utama rokok kretek, Michael dan Robert Hartono, dua bersaudara itu memiliki saham pengendali di Bank Central Asia (BCA), bank swasta terbesar di Asia Tenggara dengan kapitalisasi pasar 60 miliar dolar AS, serta saham di bidang elektronik dan real estate.
“Reputasi mereka berlapis emas,” kata seorang eksekutif bisnis yang telah mengenal keluarga itu selama bertahun-tahun. “Ini tentu saja bukan praktik yang disetujui dua bersaudara itu karena masalah reputasi yang terlibat.”
Bahkan staf di tingkat menengah struktur perusahaan Djarum tampak tidak menyadari pelanggaran perdagangan yang terungkap tiga tahun lalu itu. “Mereka benar-benar tidak tahu apa yang menimpa mereka,” kata salah satu sumber yang mengetahui kasus tersebut. Mereka benar-benar tertangkap basah.
Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengeluarkan sekitar selusin resolusi sejak 2006 yang memberi sanksi kepada Korea Utara karena mengembangkan senjata nuklir. Sementara AS dan negara lain telah mengambil tindakan sepihak mereka sendiri terhadap negara yang mengucilkan diri itu.
Faktanya, Indonesia adalah salah satu dari sedikit negara yang mempertahankan hubungan diplomatik yang ramah dengan Korea Utara. Masing-masing memiliki kedutaan di ibu kota masing-masing sejak 1961–delapan tahun sebelum Jakarta mengakui Korea Selatan yang didukung AS.
Pada tahun yang sama kedua negara bergabung dengan 120 negara Gerakan Non-Blok (GNB), yang tampaknya didirikan pada tahun 1961 selama pemerintahan kedua presiden pendiri masing-masing negara, Sukarno dan Kim il-sung, untuk tetap netral dari persaingan kekuatan besar mana pun.
Saat berkunjung ke Jakarta pada tahun 1965, pemimpin Korea Utara begitu terkesan dengan kebun bunga violet yang pernah dilihatnya dalam tur Kebun Raya Bogor sehingga Soekarno menamainya “Kimilsungnia” sebagai simbol persahabatan kedua negara.
Pada tahun 2002, putri Sukarno, Megawati Sukarnoputri, melakukan perjalanan ke Pyongyang, di mana ia bertemu dengan kepala negara Kim Yong-nam. Yong-nam membalas kunjungan itu tiga tahun kemudian untuk memperingati Konferensi Asia-Afrika 1955 di Bandung yang melahirkan GNB.
Pengungkapan pelanggaran perdagangan Korea Utara minggu ini dilakukan hanya beberapa bulan setelah Perwakilan Dagang AS memperbarui semua hak istimewa perdagangan bilateral Indonesia sebagai tanda yang jelas dari upaya Washington untuk memperkuat hubungan dengan negara terbesar di Asia Tenggara itu.
“Melalui skema multinasional yang canggih dan ilegal, BMJ sengaja mengaburkan sifat sebenarnya dari transaksinya untuk menjual dagangannya ke Korea Utara,” kata Asisten Jaksa Wilayah untuk Keamanan Nasional AS, John Demers.
“BMJ menipu bank untuk memproses pembayaran yang melanggar sanksi kami terhadap Korea Utara. Penegakan sanksi yang ketat menekan Korea Utara untuk menjauh dari aktivitas berbahaya dan berperang, termasuk senjata pemusnah massal yang berkembang biak.”
Penjabat Pengacara AS untuk Distrik Columbia, Michael Sherwin, juga menuduh sengaja menipu bank-bank AS dan merusak integritas sistem perbankan Amerika untuk terus berbisnis dengan Korea Utara.
“Kami ingin mengkomunikasikan kepada semua orang dan bisnis yang mempertimbangkan untuk terlibat dalam skema serupa, untuk melanggar sanksi AS yang menggunakan perusahaan depan dan faktur palsu. Itu tidak akan melindungi Anda. Kami akan menemukan Anda dan menuntut Anda,”kata Sherwin.
BMK mengaku secara sengaja menjual pengiriman kertas rokok ke dua perusahaan Korea Utara, tampaknya melalui jalur perdagangan dengan Cina, pada saat sanksi mencegah bank koresponden di AS untuk memproses transfer kawat atas nama pelanggan Korea Utara.
Pernyataan Departemen Kehakiman menegaskan, setelah mengetahui salah satu pelanggannya mengalami kesulitan membayar barang, BMJ setuju untuk menerima pembayaran dari pihak ketiga yang tidak terkait dengan transaksi tersebut.
“Menerima pembayaran pihak ketiga ini menghindari pemantauan sanksi dan sistem kepatuhan bank-bank AS, mendorong mereka untuk melakukan transaksi terlarang,” kata Sherwin, memuji Biro Investigasi Federal (FBI) dan juga Komando Indo-Pasifik AS yang berbasis di Hawaii yang menyediakan “dukungan analitis.” [Asia Times]
