Setidaknya, pemerintah tak perlu lagi mengeluarkan dana sebanyak 58 trilyun, sebab sebagian masyarakat akan memilih jalur vaksin berbayar.
JERNIH-Vaksinasi massal dan gratis bagi masyarakat Indonesia telah dimulai, dimana diawali dengan Presiden Jokowi menjadi orang pertama yang menerima vaksin Corona Sinovac pada hari Rabu (13/1/2021) lalu. Selanjutnya sebanyak 181,5 juta penduduk Indonesia bersiap menerima pemberitahuan untuk menjalani vaksinasi.
Jika mengikuti jadwal pemberian vaksin dari pemerintah maka kemungkinan dipanggil masih akan lama, disamping karena vaksin yang dipesan pemerintah masih belum seluruhnya datang, juga kendala lain seperti beberapa daerah kesulitan menyediakan sarana penyimpanan vaksin Corona yang harus ditempatkan dilemari pendingin.
Dan berbagai kendala lain, terlebih jika anda berusia diatas 60 tahun, sebab prioritas pemberian vaksin telah ditentukan. Sementara WHO sudah mengingatkan pada 2021 penularan Covid-19 lebih cepat dan lebih berbahaya.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nampaknya paham atas kegelisahan masyarakat terkait jadwal antrean vaksinasi sehingga KPK meminta pemerintah segera menyusun aturan pelaksanaan vaksinasi Corona secara mandiri atau komersial
KPK berharap pemerintah mendukung pihak swasta terlibat dalam mempercepat pelaksanaan vaksinasi Corona dan menunjuk kementerian dan lembaga yang ditugaskan untuk mengadakan vaksinasi ini.
Jika vaksinasi hanya mengandalkan birokrasi pemerintahan, untuk menciptakan kekebalan imunitas (herd immunity) memakan waktu lama.
Denny JA dalam tulisannya di Global Cyber News.Com menyebut ada empat alasan mengapa perlu dibuka jalur swasta untuk vaksinasi berbayar. Berikut pendapat Denny JA;
Alasan pertama, mempercepat Kekebalan Imunitas.
Covid-19 tidak lagi menjadi ancaman jika sekitar 70 persen hingga 90 persen populasi sudah divaksin. Dalam kondisi kekebalan imunitas, kehidupan normal dapat kembali tercipta. Masyarakat bebas bergerak. Hubungan sosial secara fisik kembali seperti sebelumnya. Dengan demikian akan tercipta pertumbuhan ekonomi.
Denny mengutip penyataan Menkes Budi Gunadi “kita perlu waktu sekitar 8 bulan hingga 15 bulan.” Sebanyak 182 juta populasi harus divaksin. Mereka harus menunggu sesuai jadwal dan dengan catatan vaksin tersedia.
Menurut pemikiran Denny, Bagi Denny, bukankah lebih cepat tuntas vaksinasi lebih baik? Di Eropa, Amerika Serikat, Australia, para ahli mulai berpikir langkah out of the box itu: membuka jalur swasta vaksinasi berbayar
Denny berharap Menkes mempercepat pertimbangan perusahaan yang dibolehkan membeli vaksin secara komersial. Terlebih KPK sudah memberi sinyal hujai untuk terobosan itu.
Nantinya rumah sakit besar membuka vaksinasi berbayar bagi siapa saja. Rumah sakit itu juga dibebaskan memilih vaksinnya sendiri, baik Sinovac, Moderna hingga Pfizer. Yang penting: hanya vaksin yang sudah disetujui WHO, yang diperbolehkan.
Dengan demikian ada dua jalur vaksinasi. Yang gratis lewat jalur birokrasi pemerintahan dimana pemerintah sudah menerapkan skala prioritas vaksinasi berdasarkan segmen masyarakat.
Dan yang berbayar bisa lewat swasta. Vaksinasi bisa didapat di aneka rumah sakit dan klinik yang mempunyai ijin resmi.
Alasan kedua, menghindari black market dan grey market
Jika permintaan vaksinasi berbayar tinggi akan muncul black market atau grey market yang menyediakan jasa dan produk itu. Terlebih jika aturan resminya berbeli. Hal tersebut sesuai dengan hukum ekonomi.
Bukan saja vaksin gelap, namun juga jasa penyuntikan illegal marak dimana-mana. Harga vaksin dan jasa penyuntikan tak bisa dikontrol. Kualitasnya juga lebih susah dijamin.
Masyarakat yang tidak sabar menunggu antrean panggilan vaksinasi nekad menggunakan jasa tersebut. Kebutuhan publik untuk survive akan mengalahkan aturan sehebat apapun.
Untuk itu vaksinasi berbayar yang diatur dengan regulasi jelas akan mengurangi terjadinya black market dan grey market.
Alasan ketiga, mengurangi tekanan kepada pemerintah
Untuk memenuhi vaksinasi gratis bagi penduduk Indonesia, pemerintah menyiapkan 58 trilyun. Jika swasta dibolehkan membuka vaksinasi berbayar, tekanan pada pemerintah berkurang.
Banyak swasta yang suka rela bahkan berebut mengambil porsi komersial dari vaksinasi. Bagi masyarakat ini juga keuntungan, sebab mereka punya lebih banyak pilihan.
Menurut Denny, dengan demikian pemerintah sangat mungkin tak perlu lagi mengeluarkan dana sebanyak 58 trilyun. Sebab sebagian masyarakat akan memilih jalur vaksin berbayar.
Alasan keempat: berdayakan masyarakat
Denny berpendapat dengan membuka jalur berbayar vaksinasi untuk pihak swasta, ekonomi juga bergerak lebih cepat.
Lebih dari soal ekonomi, pihak swasta dan orang banyak merasa lebih berperan. Bersama mengatasi “The Crisis of Century,”: pandemik corona.
Melawan Corona melalui vaksinasi layaknya berlomba dengan waktu. (tvl)
