Para aktivis menggunakan taktik baru, yakni mengirim karangan bunga dengan pesan-pesan perlawanan terhadap junta militer di lokasi tempat di mana ada aktivis atau penduduk yang meninggal akibat bentrokan dengan aparat.
JERNIH-Perjuangan aktivis pro demokrasi Myanmar semakin berat setelah pemerintah junta militer Myanmar memerintahkan untuk memutus seluruh jaringan internet nirkabel di Myanmar. Perintah itu dimulai pada Jumat (2/4/2021),
Namun para demonstran pro demokrasi yang selama perjuangannya mengandalkan media sosial menyatakan tidak menggentarkan. Selama ini media sosial digunakan para aktivis itu untuk menyampaikan undangan berdemo serta menyebarkan aksi kekerasan yang dilakukan aparat keamanan.
“Dalam beberapa hari kedepan tetap akan ada unjuk rasa. Lakukan unjuk rasa semampu kalian. Ayo bergabung,” tulis seorang tokoh aktivis Myanmar, Khin Sadar, melalui media sosial Facebook, seperti dikutip Reuters.
Para aktivis pro demokrasi mengatur agar penduduk dapat melakukan unjuk rasa secara acak di lokasi tertentu, mereka juga mengajari agar segera kabur jika aparat keamanan datang.
Setelah internet diputus oleh pemerintah junta militer, para aktivis menggunakan radio amatir hingga pesan pendek (SMS) untuk membagikan ajakan demo. Sedangkan titik lokasi demo dibagikan melalui aplikasi peta di ponsel
“Mari kita dengarkan radio bersama-sama. Mari saling telepon satu sama lain,” ajak Sadar dalam siarannya.
Sebelumnya, Junta militer Myanmar telah memerintahkan perusahaan penyedia jasa internet untuk memutus layanan data ponsel. Namun Junta militer Myanmar tidak secara resmi menyampaikan keputusan pemutusan jaringan internet nirkabel itu.
Sejak Februari Militer Myanmar mengambil alih kekuasaan pemerintah Myanmar dengan alasan pelaksanaan pemilu pada November lalu yang dimenangkan Suu Kyi dan partainya, dianggap curang.
Menurut pihak Militer, setidaknya terdapat 8 juta pemilih palsu yang terdaftar dalam pemilu lalu. Sedangkan Komisi pemilihan mengatakan pemilu adil.mungutan suara itu adil.
Unjukrasa menolak pengambilalihan kekuasaan oleh militer hingga saat ini masih berlangsung, bahkan telah menyebar keseluruh negeri Myanmar.
Sampai saat ini dilaporkan jumlah korban meninggal akibat bentrokan antara pedemo yang menentang kudeta dan aparat keamanan di Myanmar mencapai 543 orang. (tvl)
