“Pak Luhut mengamati saja bagaimana perkembangan aspirasi di masyarakat tapi bagaimana posisi beliau dalam isu ini saya enggak tahu,” kata Jodi.
JERNIH-Hingga saat ini, publik masih bertanya-tanya motivasi tiga partai politik yakni PKB, PAN, Golkar, termasuk Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, melontarkan wacana agar Pemilu 2024 ditunda. Alasannya masih serupa yakni, pemulihan ekonomi akibat pandemi jangan sampai diganggu dengan kegiatan politis.
Lebih jauh lagi, Pemilu dituduh sebagai biang keladi terbelahnya masyarakat Indonesia dan inilah yang sangat potensial mengganggu upaya pemulihan ekonomi.
Hari ini, Rabu (3/3), CNN Indonesia, menerbitkan ulasan soal ini. Dalam tulisan berjudul ‘Tangan Pemerintah di Balik Desain Tunda Pemilu 2024’, disebutkan bahwa usulan ini menjadi ramai diperbincangkan bahkan mulai menuai kontroversi, asalnya dari arahan seorang Menteri Koordinator di Kabinet Indonesia Maju.
Dalam sebuah pertemuan empat pejabat teras PAN di rumah dinas Zulkifli Hasan di Kompleks Widya Chandra, Jakarta, pada 13 Februari lalu, sang tuan rumah menceritakan pertemuannya dengan Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan beberapa waktu lalu.
Zulkifli mengatakan, dirinya diundang secara khusus oleh Luhut guna membahas usulan penundaan Pemilu dan Pilpres 2024. Zulkifli sebagai Ketua Umum PAN, diminta memberi dukungan dan menyampaikannya secara terbuka kepada masyarakat luas.
Zulhas pun memenuhi permintaan itu dan melakukannya dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemenangan Pemilu PAN pada 15 Februari lalu. Yang mengejutkan, Presiden Jokowi pun disebut-sebut sudah menyampaikan persetujuannya atas usulan tersebut.
Zulhas kemudian meminta pendapat dari elit partainya. Dia menyodorkan pertanyaan, apa tepat kalau PAN menjadi partai pertama yang mengusulkan penundaan itu dalam Rakornas Pemenangan Pemilu Partai? Semua yang hadir pun sepakat, tapi tak mau buru-buru mengumumkan usulan tersebut dan perlu membahasnya lebih dalam lagi bersama pengurus partai lainnya.
Namun, ketika dikonfirmasi, Zulhas tak mau menjawab dengan gamblang. Dia cuma bilang kalau dirinya berkomunikasi biasa saja dengan Luhut. Dan seminggu kemudian, tepatnya pada 23 Februari lalu, pertemuan pengurus PAN kembali digelar di sebuah restoran milik anak dari Ketua Dewan Kehormatan PAN, Soetrisno Bachir di kawasan Senayan, Jakarta.
Cuma Satu Yang Menolak
Salah satu pengurus yang hadir pada pertemuan itu menceritakan, tiba-tiba Zulhas pamit sebab ada pertemuan mendadak dengan Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto. Pasca itu, dia kembali ke lokasi dan menceritakan hasil pertemuannya dengan orang nomor satu di Golkar, kepada para pengurus PAN.
Menurut Zulhas, Airlangga menegasakan dukungan partainya terhadap usulan penundaan Pemilu dan akan menyampaikannya ke publik saat kunjungan kerja ke Riau, pada 24 Februari. Airlangga juga mendorong Zulhas agar segera mengumumkan hal serupa atas nama PAN, sambil meyakinkan kalau Presiden telah memerintahkannya untuk meramaikan penundaan Pemilu 2024.
Ketika dikonfirmasi, Zulhas mengakui kalau memang ada pembicaraan dengan Airlangga soal penundaan Pemilu 2024.
“Saya komunikasi dengan Pak Airlangga, tapi enggak ada settingan kami bertiga bicara berbarengan ya,” kata dia.
Para pengurus PAN yang ada di restoran milik anak dari Soetrisno Bachir pun, satu persatu melontarkan pandangan dan usulannya terkait penundaan Pemilu 2024. Kesimpulannya, hampir semua kader partai ini menyatakan kesetujuannya, dan cuma satu yang menolak yakni, mantan Ketua Umum PAN Hatta Rajasa. Sedangkan Walikota Bogor, Bima Arya, mempertanyakan cara dan dan landasan hukum penundaan itu.
Zulhas bilang, jika kesepakatan politik tercapai pasti akan ditemukan jalan untuk melakukannya. Ketika dikonfirmasi, Bima tak membantah sedikit pun soal sikapnya dalam pertemuan. Hanya saja, dia tak mau menjelaskannya lebih detail.
“Kami saat itu membahas berbagai macam survei tentang PAN tapi salah satu agendanya menyentuh soal usulan penundaan pemilu,” kata dia saat dihubungi.
Di lain pihak, Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu PAN, Yandri Susanto, membenarkan kalau wacana penundaan Pemilu sudah jadi kesepakatan bersama terutama di tubuh partai tersebut. Sebab usulan tersebut kata dia, sudah didiskusikan, dibahas dan diputuskan di internal partai.
Kemudian, pada 25 Februari, sebelum shalat Jumat, Zulhas bersama beberapa pengurus PAN menggelar konferensi pers di DPR. Dan di sinilah, dia mengurai dengan gamblang sikap resmi partainya agar Pemilu 2024 ditunda.
Didesain Luhut
Masih mengutip ulasan CNN Indonesia, salah satu sumber di lingkungan pusat Pemerintahan menyebutkan, kalau misi penundaan Pemilu 2024 sebenarnya sudah dihembuskan sejak lama. Menko Luhut, disebut-sebut terlibat aktif dalam desain penundaannya.
Salah satu yang jadi alasan utama adalah, proyek pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur, dan masih ada sejumlah program Pemerintah yang belum rampung akibat pandemi. Sementara big data (data besar) dari jutaan percakapan di media sosial, menjadi salah satu acuan utama dalam meniupkan kemudian mengipas isyu ini.
Ada klaim yang menyebutkan, kalau mayoritas masyarakat di media sosial menudukung jika Jokowi melanjutkan jabatannya melampaui tahun 2024. Kemudian, barulah diatur siasat siapa yang perlu berbicara di depan publik.
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dipasang sebagai pihak pertama yang maju. Pada 10 Januari lalu, dia mengklaim kalau usulan ini lahir dari aspirasi pengusaha. Lantas, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, menyusul Zulkifli Hasan, lalu Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto. Sumber dari semuanya, mengarah kepada Menko Marives Luhut Binsar Pandjaitan.
Hanya saja, juru bicara Luhut, Jodi Mahardi, sebatas mengakui kalau majikannya itu memang sering bertemu dengan tokoh politik. Namun terkait usulan penundaan itu, dia menolak kalau semua didesain oleh bosnya.
“Pak Luhut kan sering bertemu dengan berbagai tokoh politik. Itu mungkin dilakukan Pak Luhut untuk mem-brief perkembangan terkini. Tapi setahu saya tidak ada pembahasan atau perpanjangan itu dari ide Pak Luhut itu enggak ada,” kata Jodi.
Menurut Jodi, pertemuan Luhut dengan petinggi parpol adalah hal wajar. Selain bersilaturahmi, Luhut cuma ingin bersikap terbuka termasuk dengan pihak oposisi.
“Pak Luhut mengamati saja bagaimana perkembangan aspirasi di masyarakat tapi bagaimana posisi beliau dalam isu ini saya enggak tahu,” kata Jodi.[]
