Donald Trump Sempat Timbang Opsi Perang Total Lawan Iran, Isu Selat Hormuz Jadi Ganjalan Penting
JERNIH — Di balik layar diplomasi yang tampak tenang, tensi geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran rupanya berada di ambang ledakan. Presiden AS Donald Trump dilaporkan sempat menggelar serangkaian rapat tertutup untuk membahas kemungkinan kembali ke perang berskala penuh (full-scale war) melawan Iran.
Kabar mengejutkan ini diungkap oleh media terkemuka AS, The Wall Street Journal (WSJ), mengutip keterangan dari sejumlah pejabat AS yang familier dengan jalannya diskusi rahasia tersebut.
Menurut laporan WSJ, Trump berulang kali menggelar pertemuan dengan Menteri Pertahanan Pete Hegseth dan Kepala Staf Gabungan Jenderal Dan Caine. Agenda utamanya: memperdebatkan apakah Washington harus angkat kaki dari meja perundingan dan meluncurkan kembali serangan militer besar-besaran untuk menghancurkan infrastruktur Iran. Sejumlah pejabat bahkan menyebut operasi potensial ini sebagai upaya untuk “menuntaskan pekerjaan” (finishing the job).
Meski opsi militer itu mampir ke mejanya, Trump sejauh ini memilih untuk menahan diri dan tetap memprioritaskan jalur diplomasi. Pertimbangannya, Trump khawatir serangan komprehensif baru justru akan merusak jalur negosiasi dan menutup peluang AS untuk melenyapkan program nuklir Iran secara permanen.
Sejumlah pejabat AS mengakui, jika Washington kembali angkat senjata secara masif, hal itu sama saja dengan mengakui secara tersirat bahwa kesepakatan damai yang dirancang pemerintahan Trump dengan Iran telah gagal total.
Saat ini, Trump dilaporkan cukup puas dengan strategi “pukul terbatas”—yakni hanya meluncurkan serangan kecil setiap kali Iran melanggar nota kesepakatan (memorandum of understanding/MoU) yang disetujui kedua belah pihak. Strategi ini pula yang memicu aksi saling serang pada akhir pekan lalu, sekaligus meremukkan gencatan senjata rapuh yang baru berumur dua minggu.
Batas Waktu Dilonggarkan
Di depan publik, Trump tetap memamerkan rasa percaya diri yang tinggi terkait negosiasi ini. “Mereka (Iran) menyetujui semua yang kita inginkan. Kalau tidak, kita akan kembali melakukan apa yang memang harus dilakukan,” cetus Trump kepada awak media minggu lalu.
Wakil Presiden AS JD Vance juga menegaskan posisi pemerintahannya dalam wawancara dengan Fox News. Ia menyatakan instruksi Trump sangat jelas: terus maju di meja perundingan, namun tetap mengantongi opsi keras lain jika diplomasi buntu.
Demi menunjukkan keseriusannya, Trump melonggarkan tenggat waktu 60 hari yang awalnya dipatok runtuh pada 18 Agustus mendatang agar diplomasi memiliki napas lebih panjang. Utusan khusus Trump, Steve Witkoff dan Jared Kushner, dilaporkan telah mendarat di Doha, Qatar, untuk memulai babak baru negosiasi tidak langsung (indirect talks) melalui pihak mediator.
Seorang pejabat senior Iran mengonfirmasi kepada Reuters bahwa perundingan tidak langsung dengan utusan Washington sudah berjalan secara intensif di ibu kota Qatar.
Fokus utama perundingan kali ini sangat krusial bagi stabilitas ekonomi dan maritim global seperti pembahasan mengenai pencairan aset-aset Iran yang selama ini dibekukan oleh AS.
WSJ melaporkan ganjalan paling keras dalam perundingan ini adalah kerasnya sikap Iran yang bersikeras memungut biaya layanan (service fees) atau semacam pajak bagi kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz.
Washington menuntut jalur pelayaran strategis dunia tersebut tetap dibuka bebas dengan syarat dan kondisi yang sama seperti sebelum perang pecah. Di sisi lain, Teheran juga terus menolak pembatasan ketat pada program nuklirnya, meskipun Trump berulang kali mengklaim bahwa Iran sudah setuju.
Ketua Negosiator sekaligus Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, menyatakan pertemuan di Doha ini ditujukan demi memenuhi komitmen MoU yang diteken pada 17 Juni lalu. Namun, Ghalibaf memberi peringatan keras: “Teheran tidak akan ikut serta dalam negosiasi lanjutan apa pun sampai syarat-syarat yang tertuang dalam memorandum tersebut dipenuhi terlebih dahulu.”
