Alumni Unila Bersatu Minta Gubernur Lampung Tidak Pamer Kuasa Hadapi Kritik Warganet
Bima mengatakan, Gubernur memaki-maki orang tuanya melalui sambungan telepon dan mengungkapkan kemarahan atas kritik yang dilontarkan Bima melalui akun tiktok-nya. Tidak itu saja, orang dekat Arinal sang gubernur, pengacara Ginda Ansori Wayka, juga melaporkan Bima ke kepolisian atas kritik tersebut.
JERNIH–Alumni Unila Bersatu (AUB) mendesak Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, untuk tidak pamer kuasa dan menggunakan pendekatan kekuasaan dalam merespon kritik warganet atas buruknya pembangunan infrastruktur di Lampung.
Ketua Presidium AUB, Edy Karizal, dalam rilis yang dikirimkan dari Bandarlampung, Ahad (16/4), menyatakan pendekatan kekuasaan adalah sisa feodalisme Orde Baru yang sudah tidak relevan lagi dalam konteks modern. “Dampak pamer kuasa semacam itu akan sangat buruk, baik bagi pengkritik, gubernur, dan Lampung secara keseluruhan,” ujar Edy Karizal.
Menurut Edy, gubernur Lampung cenderung pamer kuasa ketika merespons kritik warganet yang bermukim di Australia, Bima Yudho Saputro. Saat itu Bima mengatakan, Gubernur memaki-maki orang tuanya melalui sambungan telepon dan mengungkapkan kemarahan atas kritik yang dilontarkan Bima melalui akun tiktok-nya. Tidak itu saja, orang dekat Arinal sang gubernur, pengacara Ginda Ansori Wayka, juga melaporkan Bima ke kepolisian atas kritik tersebut.
Bima melontarkan kritik keras kepada Gubernur dan pemerintah Provinsi Lampung atas buruknya kualitas infrastruktur jalan di provinsi itu. Kritik itu dilontarkan Bima melalui akun tiktok @awbimaxreborn.
Menurut AUB, ketika pendekatan kekuasaan dipakai, maka pengkritik seketika merasa terancam. Di sisi lain, popularitas gubernur cenderung akan jatuh dan kehilangan kepercayaan masyarakat.
Dalam situasi demikian, Edy menegaskan, warga menjadi gamang dan pemerintahan akan ragu dalam bertindak. Demokrasi dipertaruhkan. Alhasil, warga secara keseluruhan akan dirugikan.
Sementara itu, juru bicara keluarga Bima Yudho Saputro, Bambang Sukoco, mengatakan bahwa keluarga Bima sudah siap dengan segala konsekuensi atas kritik yang disampaikan Bima, termasuk konsekuensi hukum.
AUB menghargai sikap keluarga Bima. AUB sendiri merupakan kelompok alumni Universitas Lampung (Unila) yang peduli dengan demokrasi, kebhinekaan, dan pembangunan di Indonesia. AUB berharap, perlawanan hukum keluarga Bima bisa membuahkan hasil.
“Namun, yang terpenting, demokrasi di Lampung bisa terjaga dan pembangunan berjalan efektif. Infrastruktur bisa dibenahi,” ujar Edy.
AUB menegaskan, gubernur seharusnya fokus dalam upaya perbaikan dan peningkatan sarana prasarana infrastruktur. Gubernur perlu memastikan agar prioritas pembangunan infrastruktur bisa berjalan lancar dengan melakukan pelbagai terobosan dan kreativitas pembiayaan. “Jangan kehilangan akal ketika APBD dinilai tidak memadai,” ujar Edy.
Selain itu, pastikan agar program prioritas daerah Lampung selaras dengan program pembangunan negara di tingkat pusat. “Jalan tol, bendungan, pembangkit yang dibuat pusat harusnya disambut dengan pembangunan infrastruktur lain untuk semakin menggerakkan perekonomian di Lampung, demi kesejahteraan rakyat.”
Pemberitaan tentang Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, saat ini tidak hanya viral di media sosial tetapi juga marak di media massa arus utama. CNN Indonesia menulis, “Akun Gubernur Lampung Diserbu Netizen, Banjir Tudingan Anti-kritik”. Sementara detik.com juga menurunkan tulisan,”Gubernur Lampung Mulai Dikuliti Netizen Usai Viral Kritikan Bima”, dan di Liputan6 pagi ini keluar setidaknya dua tulisan, satu di antaranya menyoal harta kepemilikan sang gubernur. [rls]
