Batal Rakit di Bandung! Indonesia Mundur dari Proyek Bersama Jet Tempur KF-21 Boramae, Pilih Skema Beli Putus

JERNIH — Langkah Indonesia dalam proyek jet tempur canggih generasi 4.5, KF-21 Boramae, mengalami pergeseran haluan yang drastis. Setelah bertahun-tahun diwarnai isu seretnya anggaran hingga drama tuduhan spionase, Pemerintah Indonesia resmi mengonfirmasi batal melakukan produksi bersama (co-production) jet tempur tersebut dengan Korea Selatan.

Sebagai gantinya, Indonesia mengubah strategi dengan memilih mekanisme “beli putus” atau pengadaan langsung dari Seoul. Keputusan ini diambil setelah Kementerian Pertahanan melakukan evaluasi menyeluruh dari berbagai aspek strategis.

“Pemerintah sedang menyesuaikan skema dalam program KF-21 Boramae. Kami tidak akan lagi memproduksi bersama jet tersebut, melainkan mengadopsi mekanisme pengadaan langsung (direct procurement),” ujar Juru Bicara Kementerian Pertahanan, Rico Ricardo Sirait.

Meskipun demikian, Rico menegaskan jumlah unit jet tempur KF-21 yang akan dibeli masih dalam tahap pengkajian. “Semua masih dinilai. Kami akan menyesuaikan pembelian tergantung pada kebutuhan operasional TNI Angkatan Udara dan kapasitas belanja negara,” tambahnya.

Perubahan skema ini menjadi penurunan status (downgrade) yang signifikan bagi industri dirgantara tanah air. Rencana awal agar PT Dirgantara Indonesia (PTDI) merakit dan memproduksi massal KF-21 di Bandung dipastikan kandas.

Dampak dari keputusan ini membawa sejumlah kerugian teknologi jangka panjang bagi Indonesia. Indonesia akan menerima transfer teknologi (transfer of technology) yang jauh lebih sedikit dibandingkan komitmen awal saat berstatus sebagai co-developer.

Industri pertahanan lokal juga kehilangan peluang emas untuk membangun keahlian dalam manufaktur pesawat tempur canggih, integrasi rantai pasok global, serta perawatan besar (overhaul).Potensi jangka panjang seperti pembukaan lapangan kerja baru bernilai tinggi dan penguatan ekosistem kedirgantaraan di Asia Tenggara otomatis berkurang.

Kendati mundur dari produksi bersama, Indonesia dipastikan tetap mendapatkan satu unit pesawat prototipe KF-21 nomor 5 (varian single-seat) senilai 350 miliar won sebagai bagian dari penyelesaian kewajiban keuangan yang telah direvisi. Namun, fungsinya kini bergeser murni untuk pengujian dan evaluasi, bukan sebagai modal produksi lokal.

Kilas Balik Hubungan Rumit Jakarta-Seoul

Proyek KF-21 yang diinisiasi Korea Selatan sejak 2015 awalnya menempatkan Indonesia sebagai mitra strategis yang wajib menyumbang 20% dari total biaya pengembangan senilai 8,1 triliun won. Sebagai imbalannya, Jakarta berhak atas alih teknologi masif, hak produksi bersama, hingga jatah 48-50 unit pesawat.

Namun, jalan terjal langsung menghadang sejak 2019. Kendala anggaran internal yang diperparah oleh pandemi COVID-19 membuat pembayaran kontribusi Indonesia tersendat parah. Hubungan kedua negara sempat memanas ketika teknisi Indonesia dituduh mencoba membawa keluar data rahasia KF-21 menggunakan USB flash drive dari fasilitas produksi di Korsel.

Setelah negosiasi alot, pada Juni 2025 Korsel sepakat memotong kewajiban keuangan Indonesia hingga menyisakan 600 bilion won (sekitar sepertiga dari komitmen awal). Laporan terbaru menyebutkan Indonesia kini telah melunasi seluruh sisa komitmen keuangan yang direvisi tersebut.

Keputusan Indonesia untuk beralih menjadi pembeli biasa dinilai para pengamat sebagai langkah realistis. Saat ini, “keranjang belanja” militer Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memang sedang penuh sesak demi memodernisasi TNI AU tanpa bergantung pada satu negara donor saja (anti-overreliance).

Berikut adalah deretan komitmen belanja jet tempur raksasa Indonesia yang menguras anggaran:

Dengan tumpukan komitmen bernilai miliaran dolar untuk Rafale dan KAAN Turki, menanggung biaya investasi fasilitas produksi lokal untuk KF-21 dinilai terlalu membebani kas negara. Melalui pelunasan utang revisi dan peralihan status menjadi pelanggan biasa, Indonesia secara resmi menutup babak rumitnya sebagai mitra pengembang dan memilih hubungan dagang yang lebih sederhana dengan Korea Selatan.