Dia melakukan penyebaran nilai bahwa sekalipun pernah menjadi Presiden RI, dia tetap orang kampung. Benarkah Jokowi masih orang kampung? Kita meragukannya. Soalnya, orang kampung itu, misalnya punya sifat gotong royong yang kuat, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, ramah, tidak merusak alam, tidak tega menyakiti orang lain. Semua sifat ini, tidak terlihat pada Jokowi ketika dia menjadi presiden
Oleh : Ana Nadhya Abrar*
JERNIH– Jokowi mulai melakukan safari politik pada 26 Juni 2026. Dia memilih Provinsi Lampung sebagai provinsi pertama yang dikunjunginya. Kunjungannya ke Lampung merupakan gejala unik dengan dua sisi.
Pertama, dia melakukan penyebaran nilai bahwa dia masih seperti yang dulu. Sekalipun pernah menjadi Presiden RI, dia tetap orang kampung. Kedua, dia memperoleh gelar adat “Baginda Pemuka Bangsa” dari masyarakat adat Lampung. Prosesi pemberian gelar kehormatan ini berlangsung di Rumah Adat Kedatun Keagungan, Kota Bandar Lampung.
Benarkah Jokowi masih orang kampung? Kita meragukannya. Soalnya, orang kampung itu, misalnya punya sifat gotong royong yang kuat, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, ramah, tidak merusak alam, tidak tega menyakiti orang lain. Semua sifat ini, tidak terlihat pada Jokowi ketika dia menjadi presiden ketujuh Indonesia (presiden Indonesia ketujuh—red).
Lalu, benarkah gelar “Baginda Pemuka Bangsa” pantas bagi Jokowi? Gelar itu hanya diberikan kepada pemimpin bangsa, negarawan. Ia bermakna sebagai bentuk penghormatan dan pengakuan atas ketokohannya yang berjasa besar memajukan dan mensejahterakan masyarakat luas. Agaknya, ini juga tidak terwakili oleh prestasi dan reputasi Jokowi selama menjadi presiden. Sebaliknya Jokowi malah menggunakan utang luar negeri secara ugal-ugalan untuk kepentingan dirinya sendiri. Dia bahkan mengkondisikan masyarakat agar tergantung kepada bantuan sosial (bansos).
Sampai di sini tentu kita bertanya, apakah semua masyarakat Lampung menerima kedatangan Jokowi di Lampung? Ternyata, tidak. Ada masyarakat yang menolak kedatangan Jokowi di Lampung. Ini diberitakan oleh inilampung.com, 27 Juni 2026 sebagai berikut: “Ratusan warga, umumnya adalah emak-emak, mengelar aksi unjukrasa dan memajang poster tolak mantan Presiden Joko Widodo. Mereka menyatakan “anti Jokowi” dan menggelar unjuk rasa di bundaran Tugu Adipura, Bandar Lampung”.
Dalam keadaan begini, bisakah kita memaknai kemunculan kelompok masyarakat yang menolak Jokowi ini sebagai perubahan mindset masyarakat? Agaknya, ya. Masyarakat sudah mulai kritis terhadap Jokowi. Lihatlah, dulu masyarakat menyambut kedatangan Jokowi dengan hangat. Tidak sedikit di antara mereka yang minta berfoto bersama Jokowi. Kini masyarakat sudah mual dengan Jokowi. Mereka sudah memperlihatkan kebenciannya kepada Jokowi.
Apakah kebencian sebagian masyarakat di Lampung ini juga akan ditunjukkan oleh masyarakat di daerah lain yang akan dikunjungi Jokowi kelak? Agaknya, ya. Soalnya, masyarakat sudah mengerti kejahatan Jokowi selama ini. Mereka mengerti pemerintahan Jokowi selama dua periode telah menghancurkan ekonomi Indonesia dan merusak demokrasi Indonesia. Mereka juga mengetahui Jokowi tidak pernah mengutamakan kepentingan rakyat.
Kendati begitu, kita toh tetap harus waspada dengan Jokowi. Dia masih punya berbagai kelompok relawan yang siap menghamba kepadanya dan melakukan konfrontasi dengan masyarakat. Dia juga memiliki uang yang bisa dia gelontorkan kepada siapa saja yang bersedia mengikuti kemauannya. Dia masih punya kelompok pengacara yang siap berdebat hukum dengan siapa saja yang menentang Jokowi. Konon polisi pun masih setia kepada sabda Jokowi.
Yang sekarang mendesak dilakukan adalah mensosialisasikan penolakan masyarakat terhadap Jokowi di Lampung. Ssekarang waktunya untuk meningkatkan daya kritis masyarakat terhadap Jokowi dan partai politik yang dikampanyekannya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Masyarakat mesti membedakan realitas yang terjadi ketika Jokowi menjadi Presiden dan hasil pencitraan yang diharapkannya dari pemberitaan yang ada.
Kalau diperlukan, msyarakat perlu membaca dan memahami teori pendidikan kritis. Teori ini mempertanyakan bagaimana kehidupan publik terbentuk akibat kekuasaan dan media yang memberitakan penguasa. Ia juga melihat bagaimana pendidikan (baik formal dan nonformal) sebagai sebuah kekuatan untuk membentuk pikiran dan keyakinan masyarakat. Tegasnya, pendidikan bisa menjadi penghasil proses sosial.
Bila dirumuskan secara operasional, narasi besar Jokowi bersafari politik ke daerah-daerah di seluruh Indonesia untuk mengkampanyekan PSI, mesti dilawan dengan pikiran kritis masyarakat. Msyarakat mesti meduga ada nilai nepotisme yang ada dibalik itu. Mereka jangan hanya melihat pernyataan resmi dari Jokowi dan PSI. Mereka perlu juga melihat arah yang dituju Jokowi pada Pemilu 2029. Kalau tidak, narasi besar Jokowi itu akan melindas dan meminggirkan kembali masyarakat ke posisi tidak berdaya seperti yang terjadi pada Pemilu 2014 dan 2019.
Maka kita perlu menyokong perubahan mindset masyarakat. Kita tidak boleh membiarkan manipulasi Jokowi dan keluarganya agar tunduk pada selera mereka. Kita tidak boleh membiarkan emosi dan kepekaan masyarakat dimanipuasi oleh Jokowi agar sesuai dengan kehendaknya. Sebaliknya kita bantu masyarakat menggelorakan semangatnya untuk tetap kritis terhadap keinginan Jokowi. []
*Guru Besar Jurnalisme UGM
