JAKARTA – Meski pemilihan Ketua Umum (Ketum) Golkar telah usai, namun polemik yang di partai berlambang beringin itu hingga kini masih tetap ada. Hal tersebut terlihat, adanya protes kepengurusan DPP Golkar Periode 2019-2024 yang dinilai tak sesuai semangat rekonsiliasi. Bahkan terbilang tidak demokrasi.
Dikatakan Timses Bambang Soesatyo (Bamsoet) pada Munas Golkar, Victus Murin, pada kepengurusan yang baru periode 2019-2024, ada beberapa oknum memiliki hubungan keluarga dengan Ketum Golkar, Airlangga Hartarto.
“Ada oknum-oknum pengurus yang memiliki hubungan keluarga misalnya ayah-anak, kakak-adik, ipar-ponakan, dan lain sebagainya,” ujarnya di Jakarta, Jumat (17/1/2020).
Eks Wasekjen Golkar ini menilai, bila kondisi tersebut dibiarkan maka dapat berpotensi pada tatanan partai yang keropos. Sebab fungsi dan perannya tak bakal berjalan maksimal.
“Kondisi ini berpotensi merusak tatanan Partai Golkar sebagai partai modern dan demokratis, menjadi partai yang keropos fungsi dan perannya, akibat hantu politik nepotisme dan politik dinasti,” katanya.
Protes lain yang diungkapkan Victus Murin, dari sekian banyak loyalis Bamsoet, hanya empat kursi pengurus yang diberikan pada kepengurusan periode 2019-2024, di antaranya Nusron Wahid, Misbakhun, Junaidi Elvis, dan Robert Kardinal.
“Airlangga Hartarto dan rezim politiknya telah melakukan dusta politik dan kemunafikan politik, dengan hanya memasukkan empat orang dari hampir 100 tim inti pendukung Bamsoet di pemilihan ketua umum pada Munas X,” kata dia.
Menurutnya, bila merujuk pada komposisi personalia kepengurusan DPP periode 2019-2024 hasil Munas X, sama sekali tidak mencerminkan komitmen rekonsiliasi yang dibuat Airlangga bersama Bamsoet. Bahkan sempat dimediasi senior Partai Golkar seperti Aburizal Bakrie dan Luhut Panjaitan.
“Inkonsistensi politik Airlangga Hartarto ini kami pandang telah mencemarkan kewibawaan Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie dan citra Menko Luhut Binsar Panjaitan,” ujar dia.
Oleh karena itu, ia meminta agar Airlangga segera memulihkan situasi tersebut. Sebab langkah itu adalah hal yang bijaksana dalam rangka merawat keutuhan organisasi Partai Golkar.
“Sehingga dapat bekerja secara optimal demi mencapai kemenangan Partai Golkar pada Pemilu 2024,” ujarnya.
Tim Bamsoet lainnya, Cyrillus Kerong, menyebut beberapa orang yang masuk dalam kepengurusan Golkar yang membuat komposisi DPP penuh nepotisme. Mulai dari Airlangga hingga Bendum terpilih Gito Ganindito. Keduanya punya anak yang juga ikut menjadi pengurus DPP.
“Ravindra (Ketua DPP) anak Airlangga, Kusuma Judileksono (Ketua DPP) ipar Airlangga. Adanty Kurnia (Wabendum), anak tiri Pak Airlangga. Gito Ganinduto, anaknya Dico Ganindito (Wasekjen),” katanya.
Cyrillus Kerong memberikan contoh lain, bagaimana anak Tetty Paruntu, Adrian Jopie Paruntu, bisa menjadi Wasekjen padahal tak pernah menjadi kader. Bahkan Tetty sendiri merupakan Ketua DPD Golkar Sulawesi Utara.
Tak hanya itu, ada juga kader yang tidak pernah aktif di DPP Golkar lalu tiba-tiba menjadi Ketua DPP atau Wasekjen. Sebastian Salang misalnya, yang terbilang kader baru di Golkar lalu bisa langsung jadi Wasekjen.
“Contoh Sebastian Salang (Wasekjen), dia enggak pernah di Golkar, dia kan dulu di Formappi. Kemudian Hamzah Sangadji dulu di Perindo jadi caleg kemudian kembali (jadi Ketua DPP),” ujar dia. [Fan]
