ICC Bidik Menteri Radikal Israel, Smotrich Ngamuk Ancam Usir Paksa Warga Beduin Palestina
Reaksi nekat dan brutal menteri Israel ketika diancam hukum internasional. Alih-alih patuh, mereka justru menggunakan kekuasaan untuk mempercepat kejahatan perang baru sebagai bentuk pembangkangan terhadap ICC.
JERNIH – Otoritas Israel dilaporkan tengah didera kepanikan setelah muncul isu Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) sedang bersiap mengeluarkan surat perintah penangkapan baru terhadap jajaran menteri dan komandan militer senior mereka atas tuduhan kejahatan perang.
Merespons ancaman hukum internasional tersebut, Menteri Keuangan sayap kanan ekstrem Israel, Bezalel Smotrich, langsung bereaksi keras dengan mengancam akan melakukan pengusiran paksa terhadap komunitas Beduin Palestina di Tepi Barat yang diduduki.
Berdasarkan laporan media Israel Maariv pada hari Selasa (19/5/2026), sejumlah tokoh kunci yang dianggap bertanggung jawab atas kebijakan kejam di wilayah Palestina, antara lain Bezalel Smotrich (Menteri Keuangan & Menteri di Kementerian Pertahanan), Israel Katz (Menteri Perang/Pertahanan) dan Itamar Ben-Gvir (Menteri Kepolisian/Keamanan Nasional).
Selain menteri-menteri dari faksi ultranasionalis, ICC juga diyakini tengah mempertimbangkan tindakan hukum terhadap komandan tinggi militer Israel, termasuk Kepala Staf Angkatan Darat Eyal Zamir, serta kemungkinan Komandan Komando Selatan Yaniv Asor.
Meskipun surat kabar Haaretz mengendus pergerakan senyap jaksa ICC ini, pihak ICC sempat mengeluarkan pernyataan resmi yang membantah bahwa mereka telah merilis surat perintah baru, dan menyebut laporan media tersebut tidak akurat. Namun, indikasi ini sudah cukup membuat internal kabinet Benjamin Netanyahu bergejolak.
Sebelumnya pada tahun 2024, ICC telah mempermalukan Israel dengan menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap PM Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Perang Yoav Gallant atas genosida di Gaza.
Bukannya melunak karena ancaman hukum internasional, Bezalel Smotrich justru memanfaatkan momen ini untuk mempercepat agenda kolonisasinya. Dalam sebuah pengarahan pers pada hari Selasa, Smotrich mengumumkan akan segera mengeksekusi pengusiran paksa terhadap warga desa Beduin Palestina di Khan al-Ahmar, Tepi Barat yang diduduki.
“Segera setelah saya selesai berbicara di sini, saya akan menandatangani perintah untuk mengevakuasi (mengusir warga) Khan al-Ahmar, di bawah wewenang saya sebagai menteri di Kementerian Pertahanan. Saya berjanji kepada semua musuh kita: ini baru permulaan,” ancam Smotrich sebagaimana diungkap oleh The Jerusalem Post.
Desa Khan al-Ahmar, yang terletak di timur Al-Quds (Yerusalem), telah lama menjadi target pelenyapan oleh otoritas pendudukan Israel. Penghancuran desa ini bertujuan untuk memperluas pemukiman ilegal Yahudi dan memutus konektivitas wilayah strategis Palestina di Tepi Barat. Para aktivis hak asasi manusia internasional menegaskan bahwa penghancuran desa tersebut merupakan pelanggaran berat hukum humaniter internasional.
Ancaman pengusiran massal ini menambah panjang rekam jejak pernyataan fasis dan kontroversial dari Smotrich yang kerap memicu kecaman global. Pada tahun 2023, ia menyerukan agar kota Huwara di Tepi Barat “dilenyapkan dari muka bumi” setelah wilayah tersebut diserang secara brutal oleh pemukim ilegal Yahudi.
Smotrich secara terbuka juga pernah menyatakan bahwa bangsa Palestina itu tidak ada. Ia mendukung apa yang disebutnya sebagai “migrasi sukarela” warga Palestina keluar dari Gaza, sebuah retorika yang dikutuk para kritikus sebagai upaya pembersihan etnis (ethnic cleansing).
Secara konsisten, Smotrich memanfaatkan posisinya untuk mempercepat perluasan pemukiman ilegal Yahudi demi memblokir secara permanen pembentukan dan kedaulatan negara Palestina yang merdeka.
