- Alasan penutupan adalah madrasah melanggar konstitusi sekuler.
- India saat ini diperintah partai agama bernama Bharatiya Janata Party.
JERNIH — Pengadilan India melarang sekolah-sekolah Islam, atau madrasah, beroperasi di Uttar Pradesh — salah satu negara bagian berpenduduk padat — yang membuat umat Islam kian menjauh dari pemerintahan nasionalis Hindu pimpinan PM Narendra Modi.
Keputusan yang dikeluarkan Jumat 22 Maret ini membatalkan UU tahun 2004 yang mengatur madrasah di Uttar Pradesh. Alasan pelarangan adalah melanggar konstitusi sekuler India. Pengadilan juga memerintahkan pihak sekolah memindahkan siswa ke sekolah konvensional.
Iftikar Ahmed Javed, kepala dewan pendidikan madrasah Uttar Pradesh, mengatakan sebanyak 2,7 juta siswa dan 10 ribu guru yang belajar dan mengajar di 2.500 madrasah akan terkena dampaknya. Uttar Pradesh adalah negara bagian dengan populasi 240 juta, dan seperlima dari jumlah itu beragama Islam.
Hakim Subhash Vidyarthi dan Vivek Chaudhary, dalam perintahnya, mengatakan pemerintah negara bagian Uttar Pradesh harus memastikan anak-anak berusia 6 sampai 14 tahun tidak dibiarkan tanpa izin masuk ke lembaga-lembaga diakui.
Perintah kedua hakim itu merupakan usulan Anshuman Singh Rathore, pengacara yang menuntut penutupan madrasah. Tidak diketahui afiliasi politik sang pengacara.
India akan menggelar pemilihan umum April dan Juni, yang diperkirakan akan dimenangkan Partai Bharatiya Janata (BJP) pimpinan PM Narendra Modi. Kelompok Muslim dan hak sasi menusia menuduh beberapa anggota BJP dan afiliasinya mengkampanyekan kebencian terhadap Islam dan main hakim sendiri. Mereka menghancurkan properti milik Muslim.
Membantah
PM Modi membantah adanya diskriminasi agama di India. Menurutnya, BJP sedang memperbaiki kesalahan sejarah. Salah satunya, meresmikan kuil Hindu di lokasi bekas masjid abad ke-16 yang dihancurkan tahun 1992.
Banyak umat Hindu percaya Masjid Babri, demikian nama tempat ibadah umat Islam yang dihancurkan itu, dibangun di tempat kelahiran Raja Dewa Ram. Masjid Babri dibangun pada masa pemeirntahan Mughal.
Rakesh Tripathi, juru bicara BJP Uttar Pradesh yang menjalankan pemerintah negara bagian, mengatakan tidak menentang madrasah. Ia khawatir dengan masa depan pendidikan siswa Muslim.
“Kami tidak menentang madrasah, tapi kami menentang praktik diskriminatif,” katanya. “Kami menentang pendanaan ilegal, dan pemerintah akan memutuskan tindakan lebih lanjut setelah perintah pengadilan.”
