Memberikan vaksin ketiga kepada pejabat dalam situasi seperti ini tidak bisa dibenarkan.
JERNIH- Deputi Direktur Amnesty International Indonesia, Wirya Adiwena mengingatkan bahwa program vaksinasi Covid-19 harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan hak asasi manusia. Demikian juga dengan pemberian vaksin booster harus diutamakan bagi kelompok rawan.
“Bukan memberikan vaksin booster untuk pihak berkuasa,” kata Wirya dalam keterangan persnya, Kamis (26/8). Pernyataan Wira tersebut terkait dengan kabar tentang beberapa pejabat pemerintah yang dikabarkan telah merima vaksin dosis ketiga sebagai booster Covid-19.
Wira bahkan mengecam para pejabat jika para pejabat ikut menerima vaksin booster, sebab vaksinasi tidak diberikan berdasarkan jabatan atau kekuasaan.
“Ini tidak mencerminkan ketidakpedulian pihak berkuasa atas kebutuhan publik,”.
Pemerintah, kata Wirya, harus memastikan jika vaksin booster diprioritaskan untuk mereka yang memiliki risiko lebih tinggi untuk terpapar Covid-19.
“Pemerintah juga perlu memastikan bahwa distribusi vaksin dilakukan secara akuntabel dan transparan,” kata Wirya penuh harap.
Data Kemenkes menunjukkan jika baru 33.39 persen tenaga kesehatan yang telah menerima vaksin booster, data tersebut per tanggal 25 Agustus.
Hingga saat ini baru 16.93 persen lansia dan 5.72 persen dari masyarakat rentan dan umum yang telah menerima vaksin kedua.
Kontroversi pemberian vaksin booster atau vaksin dosis ketiga bagi para pejabat berawal dari beredarnya video obrolan sejumlah pejabat dengan Presiden Joko Widodo saat melakukan kunjungan ke Kalimantan Timur
Dalam kanal YouTube Sekretariat Presiden yang disiarkan secara langsung tersebut Jokowi terlihat tengah meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di SMPN 22 Kota Samarinda, Kalimantan Timur.
Jokowi didampingi oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, serta Wali Kota Samarinda Andi Harun.
Dalam perbincangan tersebut para pejabat tersebut membahas soal vaksin Nusantara yang digagas eks Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto hingga vaksin booster.
Terdengar suara Wali Kota Samarinda Andi Harun yang berencana mencoba vaksin Nusantara sebagai booster. Saat itu mengaku sudah mendapatkan dua kali suntikan vaksin.
“Booster vaksin Nusantara Pak Terawan,” kata Andi.
“Oh pantes seger-seger, Pak Wali Kota, mendahului kita ini Pak Wali Kota,” kata Jokowi sembari tertawa.
“Pak Panglima sudah ambil Nusantara?” tanya Jokowi kepada Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.
“Sudah,” jawab Marsekal Hadi.
“Enggak ngajak-ngajak kita ya,” kata Jokowi.
Kemudian Gubernur Isran Noor mengaku sudah mendapatkan suntikan booster menggunakan vaksin Moderna.
“Saya sudah booster, cuma Moderna,” kata Isran.
Prabowo bertanya kepada Jokowi apakah sudah mendapatkan suntikan booster atau belum. “Sudah booster semua, Pak Presiden belum, ya?” tanya Prabowo.
“Enggak, saya nunggu Pfizer,” jawab Jokowi.
Menteri kesehatan sebelumnya telah menerbitkan Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.01/1919/2021, yang mengatur tentang pemberian vaksin booster yang hanya diberikan kepada tenaga kesehatan maupun tenaga pendukung kesehatan yang telah mendapatkan dosis pertama dan kedua. (tvl)
