TNI akan selalu mendukung pembuatan vaksin dengan catatan telah memenuhi kriteria dan persyarataan yang ditetapkan Badan POM
JERNIH-Pro kontra Vaksin Nusantara memasuki babak baru setelah Kapuspen TNI Mayjen Achmad Riad menyatakan bahwa Vaksin Nusantara bukan program dari TNI.
“Program vaksin Nusantara bukanlah program dari TNI,” kata Riad menegaskan.
Namun, lanjut Riad, TNI mendukung sikap pemerintah melakukan inovasi vaksin buatan dalam negeri dalam rangka penanganan pandemi Covid-19.
“TNI akan selalu mendukungnya dengan catatan telah memenuhi kriteria dan persyarataan yang ditetapkan Badan POM (Pengawas Obat dan Makanan,” kata Riad dalam konferensi pers di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (19/4/2021).
Ditambahkan Riad, pengembangan vaksin dalam negeri harus tetap memenuhi kriteria dan persyaratan yang telah ditentukan yakni aspek keamanan, aspek efikasi, dan aspek kelayakan.
“Sehingga harus ada 3 kriteria penting yang harus dipenuhi yaitu keamanan, efikasi, dan kelayaakannya,”
Hingga saat ini proses pengembangan Vaksin Nusantara menjadi polemik karena meski BPOM belum mengeluarkan persetujuan pelaksanaan uji klinik (PPUK), namun banyak orang menjadi relawan dalam pengembangan vaksin Nusantara.
Tercatat bukan hanya masyarakat umum yang menjadi relawan Vaksin Nusantara, namun sejumlah politisi juga ikut menjadi relawannya. Adapun tempat pengambilan sampel darah dilakukan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Jakarta,
Sementara beberapa hari sebelumnya, Kepala BPOM Penny K Lukito mengatakan proses pembuatan Vaksin Nusantara melompati proses yang telah disepakati.
Vaksin Nusantara, kata Penny, harus melalui tahapan praklinik terlebih dahulu sebelum masuk tahap uji klinik tahap I. Namun, tim yang memproses vaksin tersebut menolak.
“Nah Vaksin Nusantara itu loncat, pada saat itu sebenarnya di awal-awal pada saat pembahasan awal itu tidak, harus preclinic dulu ya, tapi mereka menolak,” kata Penny kepada Kompas.com, Rabu (14/4/2021). (tvl)
