JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Kementerian Pertahanan menyetop sementara pembelanjaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) dari luar negeri.
Jokowi berharap, kementerian yang dipimpin Prabowo Subianto itu, memprioritaskan pembelian alutsista lokal, sebagai alutsista yang berasal dari PT Dirgantara Indonesia, PT Pindad, dan PT PAL.
“Nantinya, belanja alutsista harus dalam bentuk tunai dari APBN. Hal ini dilakukan, agar mampu memicu pertumbuhan ekonomi dalam negeri,” kata Jokowi di Jakarta, Sabtu (18/7/2020).
Sebelumnya, ada peningkatan impor alutsista di tahun ini oleh Kementerian Pertahanan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, impor senjata dan amunisi meningkat 7.384 persen pada Maret 2020, sehingga jumlah tersebut menjadi 187,1 juta dolar AS.
Peningkatan tersebut terjadi lantaran terdapat impor rutin tahunan untuk pertahanan dan keamanan negara. Adapun impor senjata dan amunisi serta bagiannya tumbuh pesat lantaran pada Februari 2020 hanya tercatat sebesar 2,5 juta dolar AS. Dengan demikian ada kenaikan sebesar 184,6 juta dolar AS dalam periode satu bulan.
Pada kesempatan tersebut, Jokowi juga memerintahkan jajarannya untuk mempercepat belanja pemerintah. Kementerian dan Lembaga memiliki anggaran besar, seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kemenhan, dan Polri.
Menurut Jokowi, belanja pemerintah menjadi penggerak utama bagi perekonomian Indonesia pada kuartal III 2020 ini. Jika konsentrasi kebijakan belanja ke dalam negeri ini bisa mengungkit pertumbuhan ekonomi kuartal III 2020, maka upaya di kuartal selanjutnya diyakini lebih mudah.
