Kantong Diperas tapi Tangan Tetap di Atas, Paradoks ‘Hobi’ Sedekah Warga Indonesia
JERNIH — Di atas kertas, kondisi ekonomi kelas menengah Indonesia hari ini sedang tidak baik-baik saja. Impitan inflasi dan penurunan daya beli nyata terasa di dapur-dapur keluarga. Namun, di tengah situasi sulit ini, sebuah keajaiban sosial justru terjadi.
Berdasarkan laporan World Giving Report (WGR) 2026, masyarakat Indonesia tercatat menyumbang rata-rata 1,55% dari pendapatannya. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan mahkota yang menempatkan Indonesia sebagai negara paling gemar berdonasi di seluruh kawasan Asia Tenggara.
Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM), Mudrajad Kuncoro, mengakui bahwa fenomena ini melahirkan sebuah paradoks yang sulit dicerna oleh logika ekonomi Barat.
“Ketika ketidakpastian ekonomi meningkat, solidaritas sosial masyarakat kita justru semakin menguat. Di Indonesia, faktor keagamaan berperan sangat signifikan lewat infak, zakat, hingga sedekah. Berbagi bukan lagi sekadar aksi sosial, melainkan sudah menjadi budaya dan kebiasaan hidup,” ujar Mudrajad, Senin (13/7/2026).
Indahnya lagi, “DNA” suka berbagi ini tidak luntur saat merantau. Mudrajad mencontohkan bagaimana mahasiswa diaspora Indonesia di London, Inggris, yang konsisten menggelar aksi “Jumat Berkah”—sebuah pemandangan lokal Nusantara yang dibawa ke tanah perantauan. Di tengah negara maju yang mulai individualis, kepedulian khas Indonesia ini justru berhasil mencuri perhatian dunia.
Mengapa empati orang Indonesia begitu tebal? Mudrajad merefleksikannya lewat nilai-nilai spiritual yang mengakar di tanah air. Salah satunya adalah esensi ibadah puasa, yang melatih manusia untuk merasakan langsung bagaimana rasanya hidup dalam keterbatasan.
Pengalaman spiritual inilah yang menjelma menjadi kepekaan sosial. Masyarakat sadar bahwa urusan kemiskinan, bencana, pendidikan, dan kesehatan tidak bisa sepenuhnya dilemparkan ke pundak pemerintah.
Ditambah lagi dengan kehadiran teknologi digital, bersedekah kini semudah mengklik layar ponsel dengan biaya transaksi yang sangat murah. Modal sosial bernama gotong royong inilah yang menjadi benteng pertahanan terakhir (ketahanan sosial) bangsa kita saat badai ekonomi datang.
Namun, kebaikan hati warga ini tidak boleh dijadikan tameng bagi pemerintah untuk abai terhadap perlambatan ekonomi. Mudrajad memberikan kritik tajam mengenai ketimpangan distribusi kesejahteraan di Indonesia yang melenceng dari teori ekonomi klasik.
Teori ekonomi Barat mengenal istilah trickle-down effect, di mana pertumbuhan ekonomi di atas diharapkan akan menetes ke bawah secara otomatis. “Namun kini yang paling banyak menikmati kue pembangunan ialah 20% orang terkaya dan 40% golongan menengah. Di Indonesia justru trickle-up, muncrat ke atas semua,” ungkap Mudrajad dalam keterangan tertulisnya.
Sebagai tulang punggung yang menopang konsumsi rumah tangga, penerimaan pajak, sekaligus motor penggerak filantropi, kelas menengah harus dilindungi secara konkret. Mudrajad mendesak pemerintah untuk segera menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan energi agar pendapatan riil warga tidak habis digerus inflasi dan enciptakan lapangan kerja yang berkualitas secara masif.
Pada akhirnya, tantangan terbesar bagi lembaga filantropi dan pemerintah ke depan adalah mengubah sifat bantuan agar tidak sekadar menjadi obat penawar perih jangka pendek.
“Filantropi itu bukan sekadar memberi ikan lalu pergi. Esensinya adalah membantu masyarakat agar memiliki keterampilan, memiliki kesempatan, hingga akhirnya mereka mampu menciptakan penghidupan yang layak secara mandiri,” tambah Mudrajad.
