DEPOK– Pasangan calon independen Pilkada Kota Depok 2020 harus mulai bekerja keras mengumpulkan dukungan warga dalam bentuk KTP atau surat keterangan lainnya. Calon independent perlu dukungan minimal 85.107 jiwa, dengan memperhitungkan persebaran wilayah kecamatan.
Persyaratan tersebut disampaikan Ketua KPU Kota Depok, Nana Shobarna di Depok. Menurut Nana, paslon yang hendak maju diharuskan memiliki persentase dukungan kurang lebih 6,5 persen dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pilkada terakhir, yang diketahui berjumlah 1.309.338 jiwa.
“Dengan kata lain, jumlah minimum dukungan itu 85.107 jiwa,” kata Nana. Ia menambahkan, dukungan dibuat dalam bentuk surat yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (E – KTP) atau surat keterangan yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hal itu menurut Nana guna membuktikan bahwa pendukung adalah penduduk yang tinggal di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan pemilihan paling singkat satu tahun, dan terdaftar dalam daftar pemilih tetap pemilihan umum sebelumnya.
Sedangkan aturan-aturan Pilkada Kota Depok 2020, menurut dia masih sama seperti pilkada sebelumnya yaitu mengacu pada UU No 10 tahun 2016. “Kalau Pilkada tahun lalu mengacu pada UU No 7 tahun 2017. Nomenklatur memang mengalami perubahan tapi tidak banyak, hanya satu dua saja, dan tidak berpengaruh besar,” ujar dia.
Untuk menjamin keamanan dan kelancaran Pilkada Kota Depok, KPU Kota Depok juga telah melakukan sosialisasi pesta demokrasi tersebut bersama stakeholder pemerintahan yang berwenang yaitu Kesbangpol, kepada para pemilih pemula.
“Kami juga berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk memastikan keamanan Pilkada Kota Depok 2020. Rencananya, koordinasi juga akan dilakukan dengan Forkopimda,” kata Nana.
KPU Depok memperkirakan jumlah DPT Pilkada tahun 2020 akan bertambah dari DPT tahun lalu (DPT Pemilu 2018) yang mencapai kurang lebih 24.000. Penambahan DPT terutama dari pemilih pemula yakni generasi milenial yang bertambah usia. [tvl]
