PM Spanyol Sanchez Embargo Senjata terhadap Israel untuk Hentikan Genosida di Gaza
PM Sosialis Sanchez mengumumkan sembilan tindakan yang perlu disetujui oleh kabinet dan kemudian diratifikasi oleh parlemen. Spanyol tidak akan gentar dalam membela perdamaian, hukum internasional, dan hak asasi manusia.
JERNIH – Spanyol telah mengumumkan langkah-langkah besar terhadap Israel, termasuk embargo senjata total. Perdana Menteri Pedro Sanchez mengatakan langkah tersebut bertujuan untuk menghentikan genosida di Gaza dan “mendukung penduduk Palestina.
“Ada perbedaan antara membela negara dan mengebom rumah sakit atau membuat anak-anak tak berdosa kelaparan,” kata Sanchez, salah satu kritikus paling vokal terhadap kampanye militer Israel di Gaza, dalam pidato yang diunggah dari akun resminya, X.
“Ini adalah serangan yang tidak dapat dibenarkan terhadap penduduk sipil. Enam puluh ribu orang tewas, dua juta orang mengungsi, setengahnya anak-anak. Ini bukan pembelaan diri… ini adalah pemusnahan orang-orang yang tak berdaya,” tambahnya.
Inti dari paket yang diluncurkan pada hari Senin (8/9/2025) ini adalah undang-undang dekrit kerajaan yang akan disetujui kabinet Spanyol dan kemudian diratifikasi parlemen. Langkah ini meresmikan apa yang telah berlaku sejak Oktober 2023: larangan pembelian dan penjualan senjata, amunisi, dan peralatan militer ke Israel.
Spanyol secara resmi mengakui negara Palestina pada bulan Mei 2024, bergabung dengan beberapa negara Eropa yang melakukannya. Spanyol juga akan melarang kapal pengangkut bahan bakar untuk tentara Israel berlabuh di pelabuhannya, menolak akses wilayah udara bagi pesawat pengangkut material pertahanan, dan melarang masuknya individu yang terlibat langsung dalam genosida, pelanggaran hak asasi manusia, dan kejahatan perang di Gaza. Pembatasan ini dapat berlaku bagi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan anggota pemerintahannya.
Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya, Yoav Gallant, telah menerima surat perintah penangkapan atas kejahatan perang dari Mahkamah Pidana Internasional (ICC), tetapi beberapa pemimpin Eropa menghadapi kritik karena menolak melaksanakan surat perintah ICC tersebut. Amerika Serikat, sekutu terdekat Israel dan penyandang dana militer utamanya, bahkan telah menjatuhkan sanksi kepada jaksa ICC, Karim Khan.
Langkah lainnya termasuk melarang impor dari pemukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki dan Sanchez menjanjikan pendanaan baru sebesar 10 juta euro ($11,7 juta) kepada Badan Bantuan dan Pekerjaan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) dan total 150 juta euro ($176 juta) dalam bantuan kemanusiaan untuk Gaza pada 2026.
Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar mengecam tindakan Spanyol sebagai “anti-Semit” dan menuduh pemerintahan sosialis Sanchez memimpin “garis anti-Israel yang bermusuhan, dengan retorika yang tidak terkendali dan penuh kebencian”.
Para pemimpin Israel sering kali menyamakan kritik atas pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan terhadap warga Palestina dengan anti-Semitisme. Tuduhan serupa dilontarkan terhadap Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese pada bulan Agustus setelah mereka mengumumkan pengakuan negara Palestina dan menyerukan diakhirinya perang di Gaza.
Madrid segera membantah tuduhan tersebut, memanggil kembali duta besarnya di Israel untuk berkonsultasi. Kementerian Luar Negeri Spanyol menyatakan bahwa mereka menolak keras tuduhan palsu dan fitnah antisemitisme yang dilontarkan pemerintah Israel. Mereka juga tidak akan gentar dalam membela perdamaian, hukum internasional, dan hak asasi manusia.
“Langkah-langkah terkait situasi tidak manusiawi di Gaza dan Tepi Barat, yang diumumkan hari ini oleh Presiden Pemerintah Spanyol, mencerminkan pendapat mayoritas masyarakat Spanyol dan diadopsi dalam kerangka kedaulatannya serta sejalan dengan upayanya untuk membela perdamaian, hak asasi manusia, dan hukum internasional,” tambah kementerian tersebut.
