Presiden Duterte: Saya tidak Akan Minta Maaf atas Kematian dalam Perang Melawan Narkoba

• Sebanyak 6.200 tewas dalam Perang Melawan Narkoba di Filipina.
• Presiden Rodrigo Duterte juga berjanji melindungi penegak hukum yang menjalankan tugasnya.
• Pemerintah Filipina mengatakan mereka yang terbunuh adalah yang menggunakan senjata api dan menolak penangkapan.

JERNIH — Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengatakantidak akan pernah meminta maaf atas kematian tersangka pengguna dan pengedar narkoba yang terbunuh dalam perang melawan narkoba yang dikecam kelompok hak asasi manusia

“Saya tidak akan pernah, tidak akan pernah meminta maaf atas kematian mereka,” kata Duterte dalam pidato nasional setiap pekan. “Bunuh asya. Penjarakan saya. Saya tidak akan pernah minta maaf.”

Lebih 6.200 tersangka pengedar dan pengguna narkoba tewas dalam perang melawan narkoba yang digelar Duterte Juni 2016-November 2021, menurut data resmi pemerintah.

Kelompok hak asasi dan kritikus mengatakan penegak hukum mengeksekusi tersangka narkoba di tempat penangkapan. Polisi mengatakan mereka yang terbunuh memegang senjata dan menolak penangkapan.

Dalam pidato nasional pertama tahun ini, Duterte bersumpah akan melindungi penegak hukum yang melakukan tugas mereka. Duterte mengaku memerintahkan penegak hukum untuk melawan ketika hidup mereka dalam bahaya.

Duterte, kini berusia 76 taun, memenangkan kursi kepresidenan dengan keunggulan luar biasa tahun 2016 berkat platform antikorupsi, penegakan hukum, dan ketertiban.

Kepada pemilihnya, Duterte menjanjikan perang melawan narkoba jika menjadi presiden. Setelah dilantik menjadi presiden, ia memenuhi janjinya.

Duterte, sesuai konstitusi Filipina, tidak boleh mencalonkan diri kali kedua. Analis mengatakan Duterte harus punya sekutu yang akan melindunginya dari tindakan hukum apa pun atas pelanggaran hak asasi manusia dalam perang melawan narkoba.

Hakim Pengadilan Kriminal Internasional (ICC), September 2021, menyetujui penyelidikan formal terhadap perang melawan narkoba yang digelar Duterte. ICC menangguhkan penyelidikan November 2021, menyusul permintaah Filipina.

Duterte secara sepihak menarik Filipinadari keanggotaan ICC, Maret 2018 — sebulan setelah jaksa mengatakan pemeriksaan pendahuluan atas perang melawan narkoba sedang berlangsung.