Tragedi Berdarah di Ceuta, Senjata Migran Rabat dan Jejak Tangan Intelijen Tel Aviv
JERNIH – Badai krisis kemanusiaan membara di perbatasan Afrika Utara. Lebih dari 60.000 migran menerobos enklave Ceuta—wilayah yang dikuasai Spanyol namun diklaim oleh Maroko—dalam aksi perbatasan paling mematikan tahun ini. Pemerintah Spanyol mengonfirmasi sedikitnya 67 orang tewas sebelum mengklaim krisis mulai terkendali.
Namun, di balik kepulan asap dan tangisan para pencari suaka, gelombang tuduhan berat mengarah ke skenario geopolitik yang lebih gelap: Apakah Israel dan AS memanfaatkan Maroko untuk membalas dendam pada Spanyol?
Militer Maroko dituduh sengaja “membuka keran” dan membiarkan puluhan ribu migran menyerbu garis batas Spanyol. Praktik menjadikan warga sipil sebagai “umpan meriam diplomasi” ini disinyalir sebagai bentuk blackmail politik yang dimotori oleh poros Rabat, Washington, dan Tel Aviv.
Dugaan keterlibatan Israel bukan tanpa alasan. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez merupakan salah satu kritikus paling keras di Eropa terhadap aksi militer Israel di Gaza dan operasi militer AS-Israel di Iran.
Langkah diplomatik Spanyol secara konsisten menghantam Tel Aviv. Sanchez secara terbuka menyebut perang di Gaza sebagai tindakan “pemusnahan massal”, mengakui negara Palestina pada 2024, mengembargo pasokan senjata ke Israel, serta melarang kapal pembawa amunisi bersandar di pelabuhan Spanyol.
Madrid juga menolak memberikan izin penggunaan pangkalan militer dan ruang udara Spanyol bagi jet-jet tempur AS yang hendak menggempur Iran, sembari menyebut perang tersebut sebagai “kesalahan fatal.” Menteri Urusan Hubungan Luar Negeri Israel Amichai Chikli bahkan melabeli Sanchez sebagai “musuh peradaban Barat.”
Di tengah bentrokan di Ceuta, Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, secara terbuka menyerang Madrid dan menyerukan narasi dekolonisasi yang menguntungkan Maroko:
“Spanyol, yang tak pernah absen menceramahi Israel, kini menyatakan keadaan darurat di Ceuta. Sebelum terus menceramahi kami, ada baiknya Spanyol menjelaskan kepada dunia mengapa mereka masih mempertahankan enklave kolonial di Afrika,” tulis Danon di platform X.
Pernyataan ini langsung disambar oleh Menteri Transportasi Spanyol, Oscar Puente, yang berkomentar sinis: “Ya, semuanya mulai terlihat sangat jelas.”
Sinyal operasi geopolitik ini sebenarnya sudah terdeteksi dalam beberapa bulan terakhir. Analis politik Maroko Amine Ayoub menulis di media Israel Ynet bahwa renggangnya hubungan Spanyol-AS memicu retakan strategis di Ceuta dan Melilla, serta menyebut Israel berada di posisi unik untuk “menekan retakan tersebut.”
Sementara Michael Rubin dari American Enterprise Institute (lembaga pemikir pro-Israel di AS) mendesak Maroko menggelar “Green March” baru untuk merebut Ceuta dan Melilla dari Spanyol.
Sedangkan Anggota DPR AS Mario Diaz-Balart, sekutu dekat Menlu Marco Rubio, menegaskan bahwa Ceuta dan Melilla “bukan wilayah geografis Spanyol” dan menuntut negosiasi penyerahan wilayah.
Sejak kesepakatan normalisasi (Abraham Accords) tahun 2020—yang diimbali pengakuan AS atas kedaulatan Maroko di Sahara Barat—Rabat dan Tel Aviv makin mesra. Pada Januari 2026, kedua negara bahkan menandatangani rencana kerja sama militer gabungan.
Juru bicara partai Republican Left of Catalonia, Gabriel Rufian, menunjuk langsung poros ini sebagai dalang di balik tragedi Ceuta: “Diktatur Maroko, yang melayani kepentingan AS dan Israel, sekali lagi memeras Spanyol dan Eropa dengan mengubah rakyatnya sendiri menjadi umpan meriam yang bisa dibuang.”
Meski keterlibatan langsung dinas intelijen Israel sulit dibuktikan secara kaku di lapangan, pola pembiaran oleh militer Maroko yang terjadi tepat saat hubungan Spanyol-Israel berada di titik terendah bukanlah sebuah kebetulan. Ceuta telah menjadi papan catur baru tempat senjata psikologis dan krisis migrasi dimainkan untuk menghukum ketegangan politik Madrid.
