Memaksa impor di tengah kapasitas domestik yang berlebih dinilai aneh. Alih-alih membantu target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029, impor CBU justru berisiko melemahkan Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur otomotif Indonesia.
JERNIH – Dalam beberapa pekan terakhir, ruang publik otomotif nasional gaduh oleh kabar rencana importasi besar-besaran kendaraan komersial dari India. Rencana PT Agrinas Pangan Nusantara untuk memboyong 105.000 unit kendaraan guna mendukung program Koperasi Desa (Kopdes)/Kelurahan Merah Putih menjadi sorotan tajam. Pasalnya, kebijakan ini dinilai “kontra-narasi” dengan semangat kemandirian ekonomi yang diusung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Rencana ini tidak main-main. Sebanyak 105.000 kendaraan dalam kondisi Completely Built Up (CBU) atau utuh akan didatangkan dari dua raksasa India, Mahindra & Mahindra serta Tata Motors. Rinciannya meliputi 35.000 unit pikap Scorpio 4×4, 35.000 unit pikap Yodha, serta 35.000 unit truk ringan Ultra T.7.
Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menyebut langkah ini sebagai “importasi jor-joran” yang menyalahi aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Dengan impor CBU, tidak ada aktivitas nilai tambah yang tercipta di tanah air.
“Masyarakat desa hanya bisa melihat, perusahaan otomotif lokal hanya menjadi penonton. Berapa banyak devisa yang kita kirimkan ke India? Ini jelas menggerus Produk Domestik Bruto (PDB) kita,” tegas Huda.
Bagi pelaku industri, kekhawatiran ini bukan tanpa alasan. Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli Teknik Otomotif (IATO), Hari Budianto, menghitung bahwa jika pengadaan 105.000 unit ini dialihkan ke produsen domestik, nilai tambah ekonomi yang tercipta bisa mencapai Rp39 triliun.
Angka tersebut bukan sekadar angka di atas kertas. Ia mencakup peningkatan utilisasi pabrik otomotif nasional, penyerapan tenaga kerja masif di lini perakitan hingga industri komponen tier 1 sampai tier 3 serta hidupnya sektor pendukung seperti logistik, jasa, dan bengkel resmi di seluruh daerah.
“Sekitar 60 hingga 70 persen biaya produksi akan berputar di ekonomi domestik jika kita memproduksi sendiri. Ini sejalan dengan kewajiban P3DN (Penggunaan Produk Dalam Negeri) untuk memperkuat devisa nasional,” jelas Hari.
Pertanyaan besarnya adalah mampukah pabrikan lokal memenuhi permintaan sebesar itu? Jawabannya: Sangat Mampu. Sektor manufaktur Indonesia saat ini sedang berada di masa keemasan. Data BPS triwulan IV-2025 menunjukkan sektor ini tumbuh 5,40 persen (yoy)—tertinggi dalam 1 dekade terakhir. Industri otomotif nasional memiliki kapasitas produksi yang sangat memadai, bahkan untuk spesifikasi pikap 4×4 maupun truk ringan yang dibutuhkan Kopdes.
Memaksa impor di tengah kapasitas domestik yang berlebih dinilai aneh. Alih-alih membantu target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029, impor CBU justru berisiko melemahkan Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur otomotif Indonesia.
Menanti Titah “Merah Putih” dari Presiden
Beruntung, alarm peringatan dari berbagai pihak mulai didengar. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad secara tegas meminta pemerintah menunda rencana tersebut. Senada, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyatakan proses pengadaan ini dibekukan sementara hingga Presiden Prabowo Subianto kembali dari kunjungan kerja luar negeri.
Presiden diharapkan akan melakukan kalkulasi ulang terhadap kesiapan industri dalam negeri. Direktur Utama Agrinas, Joao Angelo De Sousa Mota, pun menyatakan siap patuh pada keputusan pemerintah dan DPR. “Kami taat dan loyal kepada negara dan rakyat. Jika diminta tunda, kami tunda,” ujar Joao.
Program Koperasi Desa Merah Putih adalah program mulia untuk membangun ekonomi akar rumput. Namun, kebangkitan ekonomi desa seharusnya diawali dengan penggunaan alat produksi hasil keringat buruh dan teknisi dalam negeri.
Menggunakan produk otomotif domestik bukan sekadar soal bangga buatan Indonesia, tetapi soal memastikan setiap rupiah dari anggaran negara kembali berputar di pasar-pasar, bengkel-bengkel, dan pabrik-pabrik di tanah air, bukan terbang ke India.
