- Netanyahu tampak ingin menerapkan strategi “pendudukan permanen” dengan baju zona keamanan, yang tentu saja akan menjadi api dalam sekam bagi Hizbullah.
- Strategi ‘Sabuk Keamanan’ ini mengingatkan kita pada pendudukan Israel di Lebanon Selatan tahun 1982-2000 yang berakhir dengan perang panjang.
JERNIH – Meski kesepakatan gencatan senjata selama 10 hari antara Israel dan Lebanon resmi berlaku mulai Jumat (17/4/2026) pukul 04.00 WIB, suasana di perbatasan jauh dari kata damai. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, secara provokatif menegaskan bahwa militer Israel (IDF) tidak akan beranjak dari wilayah Lebanon.
Netanyahu justru memproklamirkan pembentukan “zona keamanan yang diperluas” sebagai syarat mutlak eksistensi Israel di wilayah utara, sebuah langkah yang dinilai banyak pihak sebagai de facto pendudukan baru.
Dalam pernyataan resminya, Netanyahu menegaskan bahwa kehadiran militer Israel kali ini tidak akan terbatas seperti sebelum operasi Lion’s Roar. Israel kini menguasai sabuk strategis yang membentang luas.
“Kami tetap berada di Lebanon. Ini adalah sabuk keamanan yang membentang dari Laut Mediterania, berlanjut ke Gunung Dov, jalur menuju Gunung Hermon, hingga ke perbatasan Suriah,” tegas Netanyahu. Cakupan wilayah yang lebih luas ini diklaim sebagai benteng pertahanan agar serangan roket ke wilayah Israel tidak terulang kembali.
Netanyahu mengungkapkan bahwa dirinya telah menolak mentah-mentah dua syarat utama yang diajukan Hizbullah dalam perundingan. Syarat tersebut adalah penarikan penuh pasukan Israel ke perbatasan internasional dan prinsip “ketenangan dibalas ketenangan” (quiet for quiet).
“Saya tidak menyetujui keduanya. Situasi di lapangan telah berubah secara fundamental setelah eliminasi Hassan Nasrallah dan hancurnya persediaan 150.000 roket mereka,” ujarnya. Netanyahu merasa berada di atas angin karena keseimbangan kekuatan kini sepenuhnya memihak Israel.
Di tengah ketegangan ini, muncul secercah harapan diplomasi tingkat tinggi. Netanyahu mengungkapkan bahwa Presiden AS Donald Trump berencana mengundang dirinya dan Presiden Lebanon ke Washington untuk mendorong perjanjian damai bersejarah.
Ini adalah pertama kalinya dalam lebih dari 40 tahun Lebanon menginisiasi pembicaraan damai langsung. Langkah ini menyusul diplomasi “terbuka dan tingkat tinggi” yang sempat digelar di Washington, meski perundingan lanjutan di Islamabad pada hari Minggu lalu berakhir buntu tanpa kesepakatan tertulis.
Eskalasi besar di Lebanon yang meletus sejak 2 Maret lalu dipicu oleh serangan roket masif Hizbullah ke Israel. Serangan tersebut diklaim sebagai aksi balas dendam atas pembunuhan Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei, dalam operasi gabungan AS-Israel sebelumnya. Meski gencatan senjata antara Iran dan aliansi AS-Israel sudah berlaku pekan lalu, nasib Lebanon tetap menjadi titik paling rawan dalam konstelasi perang regional ini.
