Isu Makan Bergizi Gratis (MBG) sedang menjadi “bola panas” di awal 2026 ini. Niatnya mulia untuk memperbaiki gizi nasional, tapi kalau eksekusinya “grusa-grusu” (terburu-buru) dan anggarannya malah “bocor” ke motor listrik, tentu masyarakat pantas berteriak.
JERNIH – Sejak diluncurkan serentak pada 8 Januari 2026, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ambisius ini terus dihantam badai kritik. Alih-alih menjadi solusi stunting, program beranggaran jumbo ini justru dituding menjadi biang kerok lonjakan harga pangan di pasar dan menunjukkan tata kelola yang amburadul.
Kini, desakan untuk melakukan moratorium (penghentian sementara) semakin menguat. Publik bertanya, apakah program ini dipersiapkan untuk memberi makan rakyat, atau sekadar proyek yang dipaksakan?
Salah satu kejanggalan paling mencolok diungkap oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Di tengah laporan menu makanan yang ala kadarnya, ditemukan alokasi anggaran MBG yang justru lari ke pengadaan sepeda motor listrik.
Kritik tajam pun bermunculan: Bagaimana mungkin anggaran yang seharusnya dikonversi menjadi protein bagi anak-anak, justru dialihkan untuk belanja kendaraan operasional yang tidak mendesak? Hal ini memperkuat dugaan adanya ketidaksinkronan antara kebutuhan riil di lapangan dengan perencanaan di pusat.
Kuantitas memang luar biasa—mencapai 61,68 juta penerima—namun kualitasnya jeblok. Hingga pertengahan April 2026, ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terpaksa disuspensi. Terkait keamanan pangan, sebanyak 1.256 unit SPPG ditutup karena tidak memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Berbagai laporan di daerah menunjukkan beberapa insiden medis seperti adanya siswa yang mengalami keracunan setelah mengonsumsi menu MBG. Banyak ditemukan menu yang tidak sebanding dengan anggaran per porsi, mulai dari nasi yang keras, porsi sayur yang minim, hingga lauk yang sudah basi saat diterima siswa.
Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah III Badan Gizi Nasional Rudi Setiawan mengakui masih adanya kekurangan dalam pelaksanaan program berskala besar tersebut. “Program ini besar sekali, memberi makan lebih dari 60 juta orang, tapi kita terus melakukan penyempurnaan,” ujarnya.
Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan sendiri mengakui bahwa pemerintah justru baru mulai menggeser fokus dari kuantitas dengan ekspansi ke peningkatan kualitas. “Saat ini BGN mulai bergerak dari persoalan kuantitas, kini mulai geser ke kualitas dengan menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap Sertifikat Laik Higiene Sanitasi [SLHS],” ungkapnya dalam konferensi pers di Jakarta, 1 April 2026.
‘Shock’ Pasar dan Inflasi Pangan
Direktur Celios, Bhima Yudhistira, menyebut MBG telah memicu perebutan pasokan. Karena SPPG mengambil langsung dari produsen besar, rantai distribusi ke pasar tradisional terganggu. Akibatnya harga ayam dan telur melambung. Permintaan masif dalam waktu singkat membuat harga di tingkat ritel melonjak, membebani ibu rumah tangga secara luas.
SPPG cenderung memiliki pemasok (supplier) sendiri, sehingga pedagang pasar tradisional terpinggirkan dan kehilangan pembeli. Ekonomi kerakyatan yang dijanjikan akan terangkat, justru merasa tercekik.
Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, dengan tegas meminta pemerintah untuk mengerem program ini. “Moratorium dulu, mau tiga atau empat bulan, yang penting ditata lagi,” ujarnya.
Beberapa poin krusial yang mendasari urgensi moratorium adalah perbaikan standar dengan memastikan seluruh SPPG memiliki IPAL dan sertifikasi higienis sebelum beroperasi kembali.
Selain itu perlu dilakukan evaluasi target dengan mengubah skema dari “hantam rata” menjadi lebih tertarget ke daerah dengan tingkat kemiskinan dan stunting ekstrem. Perlu juga dilakukan audit anggaran dengan membersihkan alokasi non-prioritas (seperti motor listrik) dan memastikannya kembali ke komponen makanan.
