Gelombang protes besar-besaran mengepung Kantor Gubernur Kaltim tepat di Hari Kartini 2026. Di balik riuhnya tuntutan mahasiswa atas boroknya transparansi anggaran, sorotan tajam tertuju pada rincian kekayaan Rudy Mas’ud.
WWW.JERNIH.CO – Aksi unjuk rasa besar-besaran yang mengguncang Kota Samarinda pada Selasa, 21 April 2026, menjadi titik didih ketegangan politik di Kalimantan Timur.
Demonstrasi yang dikenal dengan sebutan “Aksi 214 Samarinda” ini menyasar kepemimpinan Gubernur Rudy Mas’ud di tengah sorotan publik terhadap gaya hidup mewah pejabat dan isu nepotisme di lingkungan pemerintahan provinsi.
Aksi ini tak hanya unjuk rasa spontan, melainkan akumulasi kekecewaan masyarakat Kaltim terhadap kebijakan anggaran yang dianggap tidak prorakyat. Bertepatan dengan Hari Kartini, ribuan massa bergerak mengepung dua titik utama: Gedung DPRD Kalimantan Timur di Jalan Teuku Umar dan Kantor Gubernur di Jalan Gajah Mada.
Massa memulai pergerakan sejak siang hari dan baru berakhir menjelang malam, menciptakan kemacetan total di jantung kota Samarinda.
Demonstrasi ini dimotori oleh Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur dan didominasi oleh elemen mahasiswa dari berbagai organisasi, termasuk Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan aliansi mahasiswa dari universitas-universitas besar di Samarinda.
Selain mahasiswa, aksi ini juga diikuti oleh kelompok masyarakat adat, buruh, bahkan warga sipil yang secara swadaya menyumbangkan logistik melalui posko-posko rakyat yang didirikan beberapa hari sebelum aksi.
Massa membawa tiga tuntutan mendasar yang dirangkum sebagai evaluasi total terhadap rezim saat ini. Antara lain evaluasi kebijakan dan anggaran di mana demonstran mengecam pengadaan fasilitas mewah seperti mobil dinas Range Rover senilai Rp8,5 miliar dan renovasi rumah jabatan gubernur yang menelan biaya Rp25 miliar. Pengadaan akuarium laut dan alat kebugaran (fitness) di rumah dinas juga menjadi bahan orasi yang paling tajam.
Publik juga menyoroti dominasi keluarga besar Rudy Mas’ud dalam posisi strategis, termasuk kakaknya, Hasanuddin Mas’ud, yang menjabat sebagai Ketua DPRD Kaltim. Hal ini dinilai memperlemah fungsi pengawasan legislatif terhadap eksekutif.
Massa mendesak DPRD Kaltim untuk menggunakan hak konstitusional (hak angket dan interpelasi) guna mengusut tuntas penggunaan anggaran daerah yang dinilai boros.
Suasana dilaporkan sempat memanas dan berubah menjadi ricuh pada sore hari. Ketegangan memuncak ketika massa mencoba meruntuhkan pembatas kawat berduri di depan Kantor Gubernur.
Kekacauan terjadi dalam beberapa bentuk. Massa berhasil merobohkan barikade kawat berduri dan merusak sejumlah atribut milik Pemprov Kaltim. Aparat kepolisian yang berjaga terpaksa melakukan tindakan pengamanan terhadap beberapa peserta aksi.
Dilaporkan pula terjadi insiden kekerasan terhadap jurnalis yang meliput, di mana sejumlah wartawan diintimidasi dan data hasil liputan mereka dihapus paksa oleh oknum di lapangan.
Rudy Mas’ud sendiri dilaporkan berada di kantor saat aksi berlangsung, namun enggan menemui massa secara langsung. Ia baru meninggalkan lokasi di bawah pengawalan ketat saat situasi mulai tidak terkendali.
Gubernur Rudy Mas’ud dikenal sebagai salah satu pejabat terkaya di Kalimantan Timur dengan latar belakang sebagai pengusaha sukses di sektor minyak dan gas. Berdasarkan data LHKPN periode terbaru, ia tercatat memiliki total harta bruto yang sangat fantastis mencapai Rp279.215.584.827. Angka ini mencerminkan gurita bisnis yang ia miliki jauh sebelum menjabat di kursi pemerintahan, menjadikannya sosok dengan kekuatan finansial yang sangat dominan di wilayah tersebut.
Meskipun memiliki aset yang besar, Rudy juga melaporkan tanggungan utang sebesar Rp112.694.480.000, sehingga total harta kekayaan bersih yang dimilikinya berada di kisaran Rp166,5 miliar. Menariknya, laporan kekayaan ini sering menjadi bahan diskusi publik karena adanya kontras antara total aset bersih yang melimpah dengan daftar kendaraan pribadi yang dilaporkan secara sederhana, terutama saat disandingkan dengan kebijakan pengadaan fasilitas mewah di lingkungan pemerintah provinsi.(*)
BACA JUGA: Heboh Budget Mobil Dinas Gubernur Kalimantan Timur Rp 8,5 Miliar
