Dari Swasta menyuap ke pemerintah daerah. Dari sana lalu menyusur ke badan pemeriksa keuangan, yang begitu mudah disuap pula. Modus lawas yang tak pernah tuntas.
WWW.JERNIH.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menghentak publik melalui rangkaian Operasi Tangkap Tangan (OTT) beruntun yang digelar pada awal Juni 2026.
Operasi senyap ini berhasil membongkar skandal korupsi besar yang melibatkan kolusi antara kepala daerah dan oknum auditor negara dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Rangkaian OTT ini berlangsung dalam dua klaster besar di wilayah Jakarta dan Sumatera Selatan. Klaster pertama pada Senin, 8 Juni 2026 tim penindak KPK melakukan OTT pertama di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim, Sumatera Selatan.
Dalam operasi ini, KPK mengamankan Bupati Muara Enim bersama beberapa pejabat dinas dan pihak swasta. KPK juga mengamankan barang bukti awal berupa uang tunai dan saldo rekening senilai Rp 1,9 miliar.
Berlanjut ke klaster kedua, pada Selasa, 9 Juni 2026. Bergerak dari hasil pemeriksaan intensif klaster pertama, KPK melakukan OTT lanjutan. Kali ini, tim KPK menangkap 5 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dari BPK yang diduga kuat bertindak sebagai penerima suap.
Secara total, ada 11 orang yang diamankan dalam operasi maraton ini. Kasus ini resmi dinaikkan ke tahap penyidikan oleh KPK setelah gelar perkara (ekspose) dilakukan.
Dalam memetakan para pihak yang bertanggung jawab atas skandal suap ini, KPK menetapkan sejumlah tersangka dari lingkaran Pemerintah Kabupaten Muara Enim dan pihak swasta selaku pemberi dana. Mereka adalah Edison yang merupakan Bupati Muara Enim nonaktif, Abi Nuwardani selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Adi Triyadi yang bertindak sebagai kerabat sekaligus orang kepercayaan bupati.
Selain dari unsur birokrasi, KPK juga menjerat pihak swasta bernama Cory Erin Hardi yang merupakan Marketing PT Millenium Solusi Abadi, di mana perannya diduga kuat sebagai penyuplai dana taktis untuk suap tersebut.
Di sisi lain, lingkaran korupsi ini turut menyeret para penegak integritas keuangan dari pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku penerima suap. KPK mengamankan 5 orang ASN atau auditor BPK yang terjaring dalam operasi tangkap tangan susulan pada Selasa malam setelah ditemukannya bukti aliran dana pengondisian audit.
Hingga saat ini, peran dan identitas personal dari kelima oknum auditor negara tersebut masih terus didalami secara intensif oleh tim penyidik KPK guna membongkar jaringan mafia anggaran ini secara tuntas.
Kasus ini bermula dari proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Muara Enim, salah satunya adalah pengadaan teknologi Smart Board dan Smart TV di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Bupati Edison diduga memerintahkan bawahannya, Abi Nuwardani, untuk menarik setoran atau jatah (fee) sebesar 5% dari para rekanan/kontraktor swasta yang memenangkan proyek. Salah satu penyuplainya adalah Cory Erin Hardi dari PT Millenium Solusi Abadi. Uang ini dikumpulkan melalui rekening penampung (nominee) lalu dicairkan secara tunai lewat orang kepercayaan bupati, Adi Triyadi.
Saat BPK melakukan pemeriksaan laporan keuangan daerah, auditor menemukan adanya ketidakberesan dan indikasi kerugian negara pada proyek pengadaan Smart TV tersebut.
Agar temuan ini tidak mencuat ke permukaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pemkab Muara Enim tetap aman, Edison menginisiasi pemberian suap kepada oknum auditor BPK. Dari dana taktis hasil setoran kontraktor swasta, mengalir uang tunai ratusan juta rupiah (KPK mengidentifikasi salah satu aliran sebesar Rp 500 juta) yang diserahkan kepada 5 ASN BPK sebagai pemulus demi menghapus atau menyamarkan temuan korupsi tersebut.
Para tersangka dari Pemkab Muara Enim dan swasta dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau b, serta Pasal 12B UU Tindak Pidana Korupsi Jo ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Sementara, 5 ASN BPK kini menghadapi proses hukum serupa sebagai penyelenggara negara yang menerima suap demi mencederai integritas audit keuangan negara.(*)
BACA JUGA: Bupati Muara Enim Edison Tertangkap OTT KPK Terkait Fee dan Suap
