Selanjutnya Said Iqbal dapat giliran masuk istana. Apakah ini bentuk kompromi strategis untuk meredam daya kritis gerakan buruh dari luar, atau justru upaya tulus merangkul akar rumput?
WWW.JERNIH.CO – Usai Jumhur Hidayat ditarik jadi Menteri Lingkungan Hidup, kini koleganya di dunia perburuhan juga bakal bernasib serupa. Nama Presiden Partai Buruh sekaligus tokoh senior gerakan pekerja Indonesia, Said Iqbal, santer dikabarkan akan segera masuk ke dalam jajaran pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Isu ini bukan sekadar rumor belaka, mengingat sinyal hijau telah dikonfirmasi langsung oleh pihak Istana melalui pernyataan resmi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).
Wacana bergabungnya Said Iqbal ke dalam jajaran eksekutif dipertegas oleh Mensesneg Prasetyo Hadi saat memberikan keterangan kepada media di Kompleks Istana Kepresidenan. Prasetyo mengakui bahwa nama pemimpin Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) tersebut saat ini masuk dalam pembahasan intensif internal pemerintah.
“Sedang kita diskusikan,” ujar Mensesneg Prasetyo Hadi singkat saat dikonfirmasi oleh wartawan mengenai peluang Said Iqbal ditarik ke dalam kabinet.
Meskipun belum bersedia membeberkan secara spesifik mengenai posisi definitif yang akan diemban oleh Said Iqbal, Prasetyo mengisyaratkan kuat bahwa pos jabatan tersebut tidak akan jauh dari rekam jejak perjuangan yang bersangkutan.
Jabatan tersebut dipastikan berada di lingkup regulasi ketenagakerjaan, perlindungan pekerja, atau pos strategis dalam lembaga baru seperti Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN).
“Ya, kemungkinan berkaitan dengan tentunya perjuangan beliau selama ini, dengan buruh dan tenaga kerja. Tunggu saja, baru didiskusikan mana yang paling pas atau paling tepat,” tambah Prasetyo.
Menanggapi ramainya pemberitaan ini, Said Iqbal memilih bersikap hati-hati namun tidak menampik kabar tersebut. Ia menegaskan bahwa pihak Istana telah menjalin komunikasi dengannya terkait rencana penugasan baru ini. Kendati demikian, ia menyerahkan sepenuhnya hak prerogatif tersebut kepada kepala negara.
“Sudah diberitahu dari Istana. Kita tunggu saja pengumuman resmi dari Mensesneg atas nama Presiden,” ungkap Said Iqbal saat dihubungi terpisah. Ia juga menepis spekulasi publik yang menyebut penunjukan ini sekadar taktik politik untuk meredam gelombang aksi unjuk rasa buruh, melainkan sebagai langkah nyata untuk memperkuat kebijakan kesejahteraan kaum pekerja langsung dari dalam sistem pemerintahan.
Informasi yang beredar di lingkungan Istana mengindikasikan bahwa proses pelantikan kemungkinan besar akan diselaraskan dengan agenda pelantikan pimpinan baru Badan Gizi Nasional (BGN) pada hari Senin, 8 Juni 2026.
Langkah akomodatif Presiden Prabowo Subianto ini dinilai banyak pengamat sebagai upaya strategis guna merangkul elemen akar rumput, sekaligus memastikan bahwa regulasi ketenagakerjaan ke depan dapat dirumuskan secara lebih inklusif dan berkeadilan oleh figur yang memang memahami dinamika di lapangan.(*)
BACA JUGA: Jumhur Hidayat, dari Penjara Mahasiswa ke Kursi Kebijakan Negara
