Isu rotasi jabatan di sektor ekonomi nasional kembali mengemuka. Usulan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia.
WWW.JERNIH.CO – Kabar mengenai pergeseran jabatan di lingkungan ekonomi nasional belakangan ini menjadi perhatian publik. Isu ini mengemuka seiring beredarnya informasi tentang rencana kepindahan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono ke Bank Indonesia (BI).
Pergeseran tersebut dinilai bukan sekadar rotasi jabatan biasa, melainkan bagian dari strategi penguatan koordinasi kebijakan ekonomi nasional yang melibatkan otoritas fiskal dan moneter.
Dalam skema yang beredar, Thomas Djiwandono diusulkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menggantikan Juda Agung sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia.
Juda Agung sendiri telah mengajukan pengunduran diri dari jabatannya di BI efektif per 13 Januari 2026. Pengunduran diri ini kemudian memunculkan spekulasi lanjutan mengenai posisi yang akan diisi Juda Agung setelah meninggalkan bank sentral.
Spekulasi tersebut diperkuat oleh pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang memberi sinyal kuat adanya kemungkinan pertukaran posisi atau “switch”.
Dalam skema ini, Juda Agung disebut berpeluang mengisi posisi Wakil Menteri Keuangan yang ditinggalkan oleh Thomas Djiwandono. Menurut Purbaya, pertukaran semacam ini merupakan hal yang wajar dan mencerminkan keseimbangan dalam kerangka koordinasi kebijakan ekonomi nasional.
Terdapat beberapa alasan yang melatarbelakangi rencana “saling gantian” tersebut. Pertama, penguatan pengalaman dan perspektif kebijakan, di mana Thomas Djiwandono diharapkan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam di bidang moneter setelah sebelumnya berfokus pada kebijakan fiskal.
Kedua, pertukaran ini dinilai dapat memperkuat sinergi fiskal dan moneter, mengingat Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia sama-sama tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Koordinasi yang lebih erat diharapkan mampu mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat.
Ketiga, dari sisi keahlian, Menteri Keuangan menilai pertukaran ini sebagai “exchange” yang seimbang antara dua figur dengan kompetensi yang saling melengkapi.
Apabila resmi menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia, Thomas Djiwandono akan mengemban peran strategis sesuai amanat Undang-Undang Bank Indonesia.
Struktur Dewan Gubernur BI terdiri atas satu Gubernur, satu Deputi Gubernur Senior, serta minimal empat hingga maksimal tujuh Deputi Gubernur. Dalam kapasitas tersebut, Thomas akan terlibat dalam perumusan kebijakan moneter, termasuk penetapan suku bunga, pengelolaan likuiditas, dan upaya menjaga stabilitas nilai rupiah.
Selain itu, ia juga akan berperan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan melalui kebijakan makroprudensial serta mengawasi dan mengembangkan sistem pembayaran nasional, termasuk digitalisasi keuangan seperti QRIS.
Dari sisi kapabilitas, Thomas Djiwandono dikenal memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman yang kuat di bidang ekonomi dan keuangan. Ia merupakan lulusan Sarjana Ilmu Sejarah dari Haverford College dan meraih gelar Master di bidang Hubungan Internasional serta Ekonomi Internasional dari Johns Hopkins University, Amerika Serikat.
Rekam jejak profesionalnya mencakup pengalaman sebagai analis keuangan di Wheelock NatWest Securities di Hong Kong dan NatWest Market di Jakarta. Sebelum menjabat sebagai Wamenkeu, ia juga dipercaya sebagai Bendahara Umum Partai Gerindra dan Deputi CEO Arsari Group.
Selama kariernya, Thomas dikenal berhasil mendorong transparansi keuangan dan menunjukkan pemahaman yang mendalam terhadap kebijakan fiskal, yang menjadi modal penting dalam peran barunya di Bank Indonesia.
Nama “Djiwandono” memiliki ikatan historis yang sangat kuat dengan bank sentral Indonesia melalui sosok Prof. Soedradjad Djiwandono, ayah dari Thomas Djiwandono. Sebagai Gubernur Bank Indonesia ke-10 yang menjabat di tengah badai krisis moneter 1997/1998, Soedradjad mewariskan reputasi teknokrat yang berintegritas dan berani.
Langkah Thomas memasuki BI pun dipandang sebagai kembalinya “trah” Djiwandono ke dalam institusi moneter tersebut. Warisan sang ayah, yang dikenal tegas menjaga independensi BI bahkan hingga berujung pada pemberhentiannya oleh Presiden Soeharto kala itu, memberikan beban sekaligus legitimasi moral bagi Thomas untuk menjunjung tinggi profesionalisme di bank sentral.(*)
BACA JUGA: Mengapa Rupiah Melemah Hingga Titik Terendah Meskipun Dolar Turun?
