Dalam situasi yang sensitif ini, tantangan terbesar pemerintah sesungguhnya bukan sekadar mengelola angka-angka di atas kertas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Tantangan sejatinya adalah bagaimana merawat kepercayaan publik dan investor bahwa setiap rupiah uang rakyat dikelola dengan penuh tanggung jawab, transparan, dan berkeadilan. Kredibilitas fiskal adalah jangkar utama agar kita terhindar dari krisis yang paling berbahaya dalam ekonomi: defisit kepercayaan.
Oleh : Perdana Wahyu Santosa*
JERNIH–Di tengah gemuruh ketidakpastian geopolitik global dan fluktuasi harga komoditas dunia pada tahun 2026 ini, perekonomian Indonesia sedang berdiri di persimpangan jalan yang krusial. Alarm pengingat telah berbunyi cukup nyaring ketika neraca perdagangan kita sempat mencatat defisit 1,61 miliar dolar AS pada Mei lalu—sebuah pembalikan situasi yang pertama dalam enam tahun terakhir. Di ruang publik dan pasar keuangan, kecemasan mulai merayap. Ruang fiskal kian menyempit akibat melonjaknya beban belanja negara, sementara tuntutan untuk membiayai program prioritas nasional tidak bisa ditunda.
Dalam situasi yang sensitif ini, tantangan terbesar pemerintah sesungguhnya bukan sekadar mengelola angka-angka di atas kertas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Tantangan sejatinya adalah bagaimana merawat kepercayaan publik dan investor bahwa setiap rupiah uang rakyat dikelola dengan penuh tanggung jawab, transparan, dan berkeadilan. Kredibilitas fiskal adalah jangkar utama agar kita terhindar dari krisis yang paling berbahaya dalam ekonomi: defisit kepercayaan.
Memotong Pemborosan demi Keadilan Sektor Riil
Langkah paling mendesak untuk menjaga kredibilitas fiskal ini bukanlah dengan menambah beban baru pada pundak masyarakat melalui pungutan yang agresif, melainkan dengan berani menatap ke dalam cermin anggaran kita sendiri. Pemerintah harus melakukan penataan ulang yang radikal terhadap pos subsidi energi dan belanja barang kementerian. Sudah menjadi rahasia umum dalam kajian ekonomi bahwa subsidi komoditas yang bersifat terbuka sering kali salah sasaran, di mana triliunan rupiah justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu.
Di sisi lain, belanja barang birokrasi seperti biaya perjalanan dinas, rapat-rapat hotel, dan pengadaan seremonial kerap kali menjadi titik kebocoran tersembunyi yang menggerus produktivitas APBN. Menata ulang pos-pos ini bukan sekadar urusan matematika akuntansi, melainkan sebuah kewajiban moral.
Ketika pemerintah dengan tegas memangkas pemborosan birokrasi dan membatasi subsidi energi agar hanya mengalir kepada mereka yang benar-benar berhak, pasar akan melihat sebuah sinyal disiplin fiskal yang sangat kuat. Namun, efisiensi ini tidak boleh berhenti sebagai kebijakan pengetatan ikat pinggang yang dingin dan kaku. Penghematan dari pemotongan pos-pos konsumtif tersebut harus secara langsung dialihkan secara utuh untuk mendorong sektor produktif padat karya di berbagai daerah.
Kita perlu menghidupkan kembali proyek-proyek infrastruktur skala kecil di perdesaan, pertanian rakyat, dan pemberdayaan UMKM lokal. Kebijakan fiskal yang humanis adalah kebijakan yang mampu mengubah tumpukan kertas dinas di Jakarta menjadi lapangan kerja riil, upah harian, dan kepastian pangan bagi jutaan keluarga di pelosok negeri.
Sinergi Kelembagaan dan Fondasi Kepercayaan
Di ruang publik, sebagian analis kerap mengkritik bahwa penataan ulang subsidi dan pengetatan belanja barang berisiko menekan daya beli dan memperlambat pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek. Pandangan ini tentu memiliki dasar yang patut diwaspadai, namun keliru jika melihat kebijakan efisiensi ini secara parsial. Jika dana hasil efisiensi tersebut dibbiarkan mengendap atau digunakan untuk proyek menara gading, maka kontraksi ekonomi pasti terjadi.
Namun, ketika anggaran tersebut langsung disuntikkan ke daerah dalam bentuk program padat karya, uang tersebut akan segera berputar di masyarakat lapisan bawah yang memiliki kecenderungan konsumsi sangat tinggi. Ini adalah stimulus ekonomi yang jauh lebih efektif dan berkeadilan ketimbang membiarkannya habis terbakar di tangki bensin mobil mewah atau perjalanan dinas yang tidak mendesak.
Keberanian melakukan efisiensi ini juga akan memberikan amunisi bagi Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi tanpa harus secara agresif menaikkan suku bunga yang dapat mencekik dunia usaha. Sinergi yang harmonis antara pengetatan fiskal yang cerdas dan kebijakan moneter yang terukur akan melahirkan stabilitas makroekonomi yang kokoh.
Ketika para pelaku usaha melihat bahwa pemerintah mampu mengendalikan anggarannya dengan bersih dan mengarahkannya pada sektor riil yang produktif, keraguan mereka akan berubah menjadi kepastian investasi. Kepercayaan ekonomi tidak dapat dibeli dengan narasi politik yang manis, ia harus dibangun di atas fondasi kebijakan yang adil, rekam jejak yang bersih, dan keberpihakan yang nyata pada kesejahteraan rakyat.
Menatap Masa Depan
Pada akhirnya, APBN 2026 harus menjadi cerminan dari komitmen bangsa ini untuk pulih bersama secara bermartabat. Menambal setiap celah kebocoran anggaran dan mengalirkannya ke daerah adalah investasi terbaik kita untuk menghadapi ketidakpastian global yang masih membentang di depan mata. Melalui disiplin anggaran yang ketat namun berhati hangat ini, Indonesia tidak hanya akan berhasil melewati ancaman defisit kepercayaan ekonomi, tetapi juga meletakkan fondasi pertumbuhan yang jauh lebih inklusif, mandiri, dan berkelanjutan untuk generasi mendatang.
Pada titik inilah disiplin fiskal bertransformasi menjadi sebuah kepedulian sosial yang nyata, serta memastikan bahwa setiap rupiah APBN bekerja keras untuk menegakkan martabat dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.[]
* Profesor Ekonomi, Dekan FEB Universitas YARSI dan Direktur Riset GREAT Institute
