Dalam wawancara dengan TIME, Trump juga mengatakan ia sedang mempertimbangkan untuk mengunjungi Gaza dan membebaskan Marwan Barghouti. Kalau rencana ini terealisasi, maka inilah pertama kalinya presiden AS mengunjungi enklave yang lebih dari 90 persen infrastruktur sipilnya telah menjadi puing. Sementara terkait pembebasan Barghouti, rencana Trump tersebut mengindikasikan ia menyadari bahwa perdamaian Timteng mustahil bisa diwujudkan tanpa menyelesaikan akar masalahnya, yaitu berdirinya negara Palestina.
Oleh : Smith Alhadar*
JERNIH–Kendati kesepakatan gencatan senjata Israel-Hamas telah disepakati pada 10 Oktober 2025, pemerintahan PM Benjamin Netanyahu masih melakukan pelanggaran-pelanggaran serius. Warga sipil di Gaza masih diserang. Masuknya bantuan sosial yang sangat dibutuhkan, terutama pangan dan obat-obatan,dihambat Israel. Alasannya, Hamas masih belum mengembalikan seluruh 15 sisa jenazah warga Yahudi. Nampaknya ini hanya preteks untuk menyabotase kesepakatan yang didesakkan Presiden AS Donald Trump setelah berunding dengan para pemimpin negara-negara Arab-Islam di sela sidang Majelis Umum PBB.
Memang dalam kesepakatan berbasis 20 poin rencana perdamaian yang dicapai di Sharm el-Sheikh, Mesir -dimediasi AS, Mesir, Mesir, dan Qa-tar — Hamas harus mengembalikan seluruh 48 sandera untuk ditukar dengan pembebasan 2000-an tahanan Palestina. Sejauh ini Hamas baru mengembalikan seluruh 20 sandera hidup dan 13 jenazah. Tertundanya pengembalian seluruh jenazah sudah diberi tahu Hamas kepada Israel selama perundingan karena kehancuran menyeluruh Gaza yang mengubah geografinya menyulitkan Hamas menemukan sisa jenazah yang tertimbun reruntuhan. Sementara Israel tak mengizinkan masuknya alat berat, seperti eskavator dan bulldozer, untuk memudahkan penggalian.
Tekanan Terhadap Israel
Dalam konteks inkonsistensi Israel dalam implementasi kesepakatan, dalam wawancara dengan majalah TIME, terbit 23 Oktober, Trump menegaskan Israel-lah penghalang perdamaian, bukan Hamas. Ini merusak kredibilitas dan reputasi AS di mata negara-negara Muslim yang hadir dalam KTT Perdamaian di Sharm el-Sheikh, 13 Oktober. Presiden RI Prabowo Subianto hadir dalam KTT ini, tapi penguasa de facto Arab Saudi Pangeran Mohammad bin Salman (MBS) dan Emir UEA Mohammad bin Zayed (MBZ) batal hadir karena mendapat informasi bahwa Netanyahu akan hadir dalam KTT. Ketidakhadiran MBS dan MBZ mengindikasikan besarnya resistensi publik mereka terhadap Israel akibat genosidanya di Gaza.
Absennya mereka juga memberi pesan pada Trump bahwa tanpa peta jalan yang kredibel menuju berdirinya negara Palestina tak akan mereka terima. Arab Saudi adalah powerhouse Timur Tengah yang perannya sangat menentukan dalam menarik lebih banyak negara Arab dan Islam ke dalam perahu Abraham Accord yang diinisiasi Trump pada periode pemerintahan pertamanya. Sementara rencana perdamaian Trump tidak secara eksplisit menyebut penentuan nasib sendiri sebagai hak fundamental Palestina. Dalam konteks mempertahankan hegemoninya di kawasan vis a vis China yang pengaruhnya terus membesar — karena, di antaranya, konsistensinya mendukung kemerdekaan Palestina – AS harus memperkuat hubungannya dengan kubu Arab-Islam.
Untuk memastikan Israel patuh pada kesepakatan, Trump mengirim berturut-turut para pejabat AS ke Tel Aviv. Awalnya adalah Steve Witkoff, utusan khusus Trump untuk Timteng. Lalu, Jared Kushner, menantu dan penasihat politik Trump. Berikut Wakil Presiden JD Vance.
Terakhir, Menteri Luar Negeri Marco Rubio. Misi mereka sama: menekan Netanyahu mematuhi gencatan senjata. Lebih dari itu, mereka mengecam aksi parlemen Israel (Knesset) meloloskan RUU aneksasi Tepi Barat. Padahal, Trump telah berjanji kepada kubu Arab-Islam untuk menentang niat Israel itu. Vance mengecam aksi Knesset sebagai akrobatik politik dungu.
Memang sejak pecah perang Hamas-Israel, intensitas serangan pemukim ilegal Yahudi, didukung militer, terhadap warga di Palestina di Tepi Barat dan Yerusalem Timur meningkat drastis – terutama setelah sekutu penting Israel, seperti Perancis, Inggris, Spanyol, Belgia, Kanada, dan Australia, mengakui negara Palestina. Kendati bersifat simbolis, pengakuan mereka menguatkan posisi Palestina dan mengisolasi Israel. Ethnic cleansing yang dilakukan para pemukim Yahudi itu bertujuan menghilangkan relevansi Palestina mendirikan negara. Tahun lalu, dalam keputusannya, Mahkamah Internasional (ICJ) memerintahkan Israel membongkar pemukiman Yahudi di Yerusalem Timur dan Tepi Barat, serta memulangkan orang Palestina yang terusir dari tanah mereka.
Dalam wawancara dengan TIME tersebut, Trump juga mengatakan ia sedang mempertimbangkan untuk mengunjungi Gaza dan membebaskan Marwan Barghouti. Kalau rencana ini terealisasi, maka inilah pertama kalinya presiden AS mengunjungi enklave yang lebih dari 90 persen infrastruktur sipilnya telah menjadi puing. Sementara terkait pembebasan Barghouti, rencana Trump tersebut mengindikasikan ia menyadari bahwa perdamaian Timteng mustahil bisa diwujudkan tanpa menyelesaikan akar masalahnya, yaitu berdirinya negara Palestina. Trump menganggap Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas sudah terlalu tua (90 tahun) dan kehilangan legitimasi Palestina. Di pihak lain, para pentolan Hamas, seperti Ismail Haniyeh dan Yahya Sinwar, telah dibunuh Israel. Realitas ini menyulitkan terjadinya perundingan Israel dengan entitas Palestina yang memiliki legitimasi kuat, kecuali Barghouti, yang mendukung two-state solution.
Barghouti, anggota Fatah dan wakil pemimpin Organisasi Pembebasan Palestina, sedang ditahan Israel sejak 2002 dan dijatuhkan hukuman mati karena terlibat dalam Intifada II yang pecah menyusul gagalnya perundingan pemimpin PLO Yasser Arafat dengan PM Israel Ehud Barack di Camp David, AS, pada 2000. Kendati sudah lama tak terdengar, Barghouti tetap populer di kalangan seluruh faksi Palestina. Tak heran, dalam daftar orang Palestina yang diminta Hamas untuk dibebaskan adalah Barghouti. Sayangnya, pada menit-menit terakhir Netanyahu mencoret namanya. Ia khawatir pembebasan Barghouti akan semakin menggelorakan perlawanan Palestina dan dukungan terhadap Hamas kian kuat.
Menjaga Eksistensi Israel
Bagaimanapun, tekanan AS atas Israel harus dilihat sebagai upaya Trump menjaga eksistensi Israel, sekutu strategis AS di Timteng. Akibat genosida Israel di Gaza dan ethnik cleansing di Tepi Barat, reputasi dan kredibilitas regional dan internasional Israel runtuh, yang sulit dipulihkan tanpa merespons keprihatinan moral dan politik regional dan global atas nasib Palestina. Di AS sendiri, dukungan Partai Demokrat terhadap Israel kian jauh tergerus. Kendati anjloknya tak terlalu drastis, dukungan Partai Republik pun menipis. Israel sendiri menghadapi masalah tak kurang pelik: struktur sosial goyah, perpecahan politik, keterpurukan ekonomi, hilangnya deterrence, dan kolapsnya mitos kedigdayaan militer Israel.
Sementara karier politik Netanyahu terancam berakhir di penjara. Sejak 2019, ia terlilit masalah hukum terkait suap dan korupsi. Ketika berpidato di Knesset sebelum terbang ke Sharm el-Sheikh, Trump meminta Presiden Israel Isaac Herzog memaafkan Netanyahu sambil memujinya sebagai tokoh besar. Ini adalah konsesi Trump untuk Netanyahu yang telah menerima rencana perdamaiannya.
Tapi berubahnya Netanyahu dari macan menjadi kucing dilihat publik Israel sebagai cacat kepemimpinannya yang menghina Israel. Selain bertanggung jawab atas kelalaian Israel menjaga sistem pertahanannya sehingga Hamas berhasil menerobosnya, tujuan perang Israel menundukkan Hamas secara militer dan politik pun tidak tercapai. Hamas kini menguasai seluruh wilayah yang dikosongkan Israel.
Dalam pernyataan bersama di KTT Sharm el-Sheikh, Hamas tidak dijadikan biang kerok pemicu perang sebagaimana narasi Israel yang diorkestrasi AS bersama sekutu Barat. Perang Gaza kini diakui sebagai masalah yang tak dapat dipisahkan dari isu Palestina secara lebih luas. Kendati berdirinya negara Palestina merupakan simbol kehancuran proyek Zionisme, ini pil pahit yang harus ditelan Israel akibat ideologi rasis yang tak lagi compatible dengan dinamika dunia baru, yang menuntut kerja sama multilateral demi keberlanjutan hidup seluruh manusia secara damai dan beradab. Terlebih, demi visi Trump “Make America Great Again.”
Kendati perubahan sikap Trump memberi harapan pada berdirinya negara Palestina, banyak pekerja rumah menanti di depan, seperti demiliterisasi Gaza, perlucutan senjata Hamas, pemerintahan sementara di Gaza pasca perang di bawah pengawasan Board of Peace negara asing, dan pasukan perdamaian PBB, yang kesemuanya ditolak Hamas. Sementara Israel menolak menarik seluruh pasukan dari Gaza dan negara Palestina, serta berupaya mengaborsi kesepakatan gencatan senjata. Tapi semuanya bisa diselesaikan sepanjang Trump, kubu Arab-Islam, dan Eropa konsisten mendukung two-state solution. [ ]
* Penasihat The Indonesian Society for Middle East Studies (ISMES)
**Telah dimuat di harian Kompas; pemuatan kembali atas izin penulis
