Menurut Kurlantzick, meski dipuji sebagai seorang demokrat di awal-awal menjabat, tahun-tahun ke depan pemerintahan Jokowi justru bisa kian merusak demokrasi Indonesia
JERNIH– Pada awal November lalu, Presiden Joko Widodo menyetujui Omnibus Law yang kontroversial, yang dimaksudkan untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Undang-undang itu memangkas peraturan dan birokrasi dari pertambangan, kehutanan, perburuhan, hingga perizinan usaha. Jokowi telah menggembar-gemborkan reformasi semacam itu selama bertahun-tahun.
Bahkan, Presiden telah mengklaim Undang-undang Cipta Kerja setebal—antara lain, 1.200 halaman itu sebagai jurus untuk “menciptakan tambahan satu juta lapangan pekerjaan setahun dan meningkatkan produktivitas pekerja, yang di bawah rata-rata di Asia Tenggara.”
Menurut Joshua Kurlantzick dalam tulisannya di “World Politics Review”, Indonesia tentu membutuhkan pengurangan birokrasi, yang telah lama menghambat investasi dalam dan luar negeri. Dalam kondisi ekonomi yang terguncang karena pandemi virus corona, Omnibus Law dapat membantu negara memanfaatkan beberapa tren yang menguntungkan.
Idonesia juga kemungkinan akan menarik investasi dari perusahaan yang berusaha memindahkan sebagian operasinya keluar dari Cina, seiring iklim bisnis yang memburuk di negara itu bagi perusahaan asing. Ekonomi digital Indonesia yang berkembang menjadi sangat menarik bagi perusahaan teknologi Amerika Serikat (AS). Selain itu, Presiden terpilih AS Joe Biden kemungkinan besar akan mengurangi tekanan perdagangan yang diberikan oleh pemerintahan Trump ke negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia.
Namun menurut Kurlantzick, Omnibus Law juga mengandung benih dari berbagai masalah yang dapat kembali menghantui Jokowi, yang memulai masa jabatan lima tahun keduanya pada Oktober 2019.
Hal itu telah dikecam oleh serikat pekerja dan kelompok hak buruh, yang menggelar protes besar-besaran, kadang-kadang dengan kekerasan, sepanjang Oktober. Para aktivis mengatakan, UU itu akan merugikan upah dan keamanan kerja, dan selanjutnya dapat merusak lingkungan.
Tak hanya itu. Meski para pendukung undang-undang tersebut mengklaim undang-undang itu akan merampingkan proses birokrasi dan mengurangi korupsi, terutama di tingkat lokal dan regional, undang-undang itu mungkin akhirnya berkontribusi pada tren sentralisasi kekuasaan di Jakarta, di negara yang selama beberapa dekade masa lalu pun tersentralisasi di Jawa.
Jokowi telah menjadikan ekonomi sebagai prioritas utama selama masa kepresidenannya; dia sering terlihat hampir tidak tertarik pada urusan luar negeri. Dia telah lama menekankan pada peningkatan infrastruktur fisik dan digital negara, dan berpendapat bahwa Indonesia tidak dapat meningkatkan pertumbuhan dan menyediakan lebih banyak pekerjaan tanpa reformasi ekonomi struktural.
Sebagai mantan pemilik usaha kecil di Solo, Jawa Tengah, Jokowi sangat bersemangat untuk mengurangi birokrasi untuk mendorong kewirausahaan dan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, yang juga dapat mengurangi kemiskinan dan pengangguran.
Ketika undang-undang tersebut diloloskan di parlemen, ia mendapat dukungan kuat dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) serta dari beberapa kamar dagang asing dan Bank Dunia. Pemerintah mengatakan, lebih dari 150 perusahaan sedang bersiap untuk berinvestasi di Indonesia setelah undang-undang tersebut diberlakukan, meskipun tidak mungkin untuk membuktikan atau membantah klaim tersebut.
Para pendukung undang-undang tersebut mengatakan, undang-undang itu juga akan mengurangi korupsi di tingkat daerah dengan memberikan lebih banyak kekuasaan di tangan pemerintah pusat. Dekade desentralisasi setelah pengunduran diri Pak Harto pada 1998 telah memberikan pengaruh yang luas kepada pejabat lokal dan daerah atas perizinan, peraturan, dan aturan lain yang mempengaruhi bisnis, dan pun korupsi meluas, melibatkan uruan dengan perusahaan multinasional besar hingga masalah dengan para pedagang kaki lima.
Indeks Persepsi Korupsi tahunan Transparency International menempatkan Indonesia di peringkat 85 dari 180 negara, di bawah negara tetangga seperti Malaysia.
Namun, untuk semua manfaat hukum yang dibanggakan, Jokowi menandatanganinya tanpa banyak konsultasi dengan publik dan tanpa benar-benar menjawab pertanyaan yang diajukan oleh para pengunjuk rasa. Demonstrasi yang menentangnya bersifat luas, dan terjadi di seluruh nusantara; penyelenggara mengklaim bahwa satu juta orang bergabung dalam pemogokan terhadap RUU tersebut pada Oktober.
Namun alih-alih memulai dialog, pemerintah menggunakan polisi anti-huru-hara, gas air mata, dan meriam air untuk membubarkan protes, dan melakukan ratusan penangkapan dalam prosesnya. Para penentang RUU tersebut sedang menggugat undang-undang di Mahkamah Konstitusi, tetapi mayoritas warga yakin, sangatlah kecil peluang untuk menang.
Jokowi berjanji Omnibus Law tidak akan berdampak pada hak-hak buruh, HAM, atau lingkungan. Dia berjanji pada Agustus lalu, bahwa,”Semua kebijakan harus fokus pada upaya untuk ramah lingkungan dan mempromosikan perlindungan hak asasi manusia.” “Namun tampaknya hal itu akan berdampak signifikan di ketiga wilayah tersebut,” tulis Joshua Kurlantzick memberikan catatan.
Sebagaimana dicatat oleh organisasi masyarakat sipil, undang-undang tersebut mempermudah perusahaan untuk memecat pekerja, karena undang-undang tersebut meningkatkan jumlah alasan yang dapat diterima untuk menghentikan pekerjaan dan mengurangi perlindungan kerja yang diberlakukan pada 2003.
Mungkin yang lebih buruk, undang-undang tersebut, dikombinasikan dengan tindakan Jokowi lainnya, dapat secara dramatis meningkatkan kekuasaan pemerintah nasional, membalikkan tahun-tahun desentralisasi. Terlepas dari kekurangannya, desentralisasi telah menjadi kemenangan bagi demokrasi Indonesia, memperkuat keterlibatan publik dalam politik, dan membantu membina generasi baru politisi lokal (ironisnya, termasuk Jokowi) yang tidak berasal dari elit militer dan politik tradisional di Jakarta.
Saat menjabat, Jokowi telah mengalihkan lebih banyak kekuatan politik ke Jakarta, dengan mengurangi kewenangan banyak pejabat lokal dan daerah. Dia juga telah menempatkan banyak kekuatan domestik lainnya kembali ke tangan militer.
Tren yang meresahkan ini memburuk di tengah Covid-19, seiring pasukan keamanan Jokowi telah menindak keras perbedaan pendapat, menahan orang-orang yang mengkritik respons pemerintah terhadap pandemi. ”Memberi Jakarta lebih banyak kekuatan–dalam cakupan ini, dapat menunjukkan represi lebih lanjut dalam apa yang menjadi kisah sukses demokrasi utama di Asia Tenggara hingga saat ini,” tulis Kurlantzick.
Omnibus Law juga mungkin tidak banyak mengekang korupsi daripada ‘iklan’ yang diuarkannya. Meskipun ketentuan-ketentuannya memang dapat mengurangi kekuatan pejabat lokal dan daerah untuk menerima suap–sebagai imbalan untuk mendapatkan izin–hal itu dapat dengan mudah mengalihkan lebih banyak korupsi kembali ke politik nasional, dengan memberi para pemimpin di Jakarta kekuasaan yang lebih besar atas aneka peraturan.
Dalam skenario terburuk, undang-undang tersebut dapat dengan mudah menyebabkan para pemimpin tingkat nasional dan aparat provinsi bersaing untuk mendapatkan suap dari calon investor, seperti yang dicatat analis politik Indonesia Johannes Nugroho. Ini akan menjadi peristiwa suram bagi perusahaan asing yang telah lama mengeluhkan tantangan berbisnis di Indonesia.
Secara keseluruhan, Omnibus Law dan dukungan kuat Jokowi menunjukkan, masa jabatan keduanya akan mempercepat tren yang menjadi ciri pertamanya. Jokowi akan terus mendorong reformasi ekonomi, kemungkinan akan memicu protes yang lebih signifikan dari kelompok masyarakat sipil yang pernah melihatnya sebagai sekutu alami.
“Meskipun dipuji sebagai seorang demokrat yang kuat ketika ia menjabat, tahun-tahun pemerintahan Jokowi yang akan datang justru dapat semakin merusak demokrasi Indonesia,” kata Kurlantzick. [World Politics Review/matamatapolitik]
